Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung buka suara soal kekhawatiran terkait pemutusan hubungan kerja atau PHK massal di sektor industri perhotelan. Ia mengaku sudah berkomunikasi dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) terkait hal itu.
Pramono mengatakan perlu segera dicarikan solusi konkret agar gelombang PHK tidak terjadi.
"Saya di Provinsi DKI berusaha semaksimal mungkin. Saya sudah berkomunikasi juga dengan PHRI supaya tidak ada PHK massal," kata Pramono di Jakarta Utara, Senin (2/6/2025).
Menurut Pramono, langkankrh koet yang perlu dilakukan adalah dengan memperbanyak agenda dan kegiatan di Jakarta. Strategi ini dinilai bisa menghidupkan kembali industri perhotelan yang sempat lesu akibat tekanan ekonomi.
"Kenapa itu kami lakukan? Kami memperbanyak event. Kalau teman-teman pelajari, event di Jakarta sekarang ini kan banyak bangat, mulai dari lari, bulan ini aja ada tiga atau empat lari," ujarnya.
"Kemudian event-event musik yang dulu belum ada seperti Soundfest tiba-tiba ada. Kemudian kalau Java Jazz kan memang sudah ada," tambahnya.
Dengan bertambahnya jumlah acara, okupansi hotel pun ikut terdongkrak. Situasi ini diharapkan bisa menjadi penyelamat industri perhotelan yang menjadi salah satu sektor terdampak kondisi ekonomi.
"Nah dengan perbanyakan event ini membuat perhotelan bisa bertahan," tutur Pramono.
Lebih lanjut, Pramono menyebutkan bahwa secara nasional, arah kebijakan pemerintah pusat juga mulai longgar terhadap sejumlah pembatasan yang sebelumnya diberlakukan. Hal itu membuka peluang pemulihan ekonomi, termasuk di sektor jasa dan pariwisata.
Baca Juga: 100 Hari Pimpin Jakarta Rampung, Rano Karno: Kami Tak Kerjakan Proyek Besar, tapi...
"Saya yakin, saya melihat sekarang ini apalagi di Pemerintah Pusat sudah ada langkah-langkah untuk mengurangi pengetatan ini, apalagi kalau kita lihat bahwa bulan April ini kan sudah mulai surplus," paparnya.
Dengan melihat tren tersebut, ia optimistis roda perekonomian Jakarta, terutama dari sektor pariwisata dan perhotelan akan kembali berjalan dengan stabil. Pemprov DKI, kata Pramono, berkomitmen memberikan dukungan penuh.
"Artinya memang ada langkah-langkah itu dan kami akan memberikan support sepenuhnya untuk itu," katanya.
Diberitakan sebelumnya, industri perhotelan di Jakarta berada dalam tekanan berat. Penurunan tingkat hunian, lonjakan biaya operasional, dan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal mulai membayangi pelaku usaha di sektor ini.
Berdasarkan survei yang dirilis Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Daerah Khusus Jakarta (BPD PHRI DK Jakarta) pada April 2025, sebanyak 96,7 persen hotel melaporkan penurunan okupansi selama triwulan pertama 2025. Kondisi tersebut berdampak langsung pada stabilitas operasional dan tenaga kerja.
Ketua BPD PHRI DK Jakarta, Sutrisno Iwantono, mengungkapkan bahwa tekanan terjadi dari berbagai sisi. Tak hanya pendapatan yang menurun, beban biaya juga meningkat drastis.
Berita Terkait
Terpopuler
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- Alur Lengkap Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman yang Libatkan Eks Bupati Sri Purnomo
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- Lula Lahfah Pacar Reza Arap Meninggal Dunia
- 5 Lipstik Ringan dan Tahan Lama untuk Usia 55 Tahun, Warna Natural Anti Menor
Pilihan
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
-
300 Perusahaan Batu Bara Belum Kantongi Izin RKAB 2026
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
Terkini
-
WNI Terlibat Jaringan Scam di Kamboja, Anggota Komisi XIII DPR: Penanganan Negara Harus Berbasis HAM
-
Ahmad Ali PSI Luruskan Tafsir Podcast: Gibran Adalah Wapres Potensial, Bukan Lawan Politik Prabowo
-
Dittipideksus Bareskrim Sita Dokumen hingga Data Transaksi dari Penggeledahan PT DSI
-
Pakar Hukum Desak RUU Perampasan Aset Disahkan pada 2026
-
PDIP Gelar Natal Nasional Bersama Warga Terdampak Bencana: Berbagi Pengharapan dan Sukacita
-
DVI Tuntaskan Identifikasi Korban Pesawat ATR 42-500, Seluruh Nama Sesuai Manifest
-
Angin Kencang Terjang Kupang, 25 Rumah Warga Rusak dan Timbulkan Korban Luka
-
Akademisi UI Ingatkan Risiko Politik Luar Negeri RI Usai Gabung Dewan Perdamaian Gaza
-
PSI Percayakan Bali kepada I Wayan Suyasa Eks Golkar, Kaesang Titipkan Harapan Besar
-
Cegah Stres di Pengungsian, KDM Siapkan Rp10 Juta per KK untuk Korban Longsor Cisarua