Suara.com - Pertemuan di acara publik antara Presiden Prabowo Subianto dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri di Gedung Pancasila kemarin, Selasa (3/6), dinilai menunjukkan hubungan yang erat.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menyebut bahwa pertemuan Prabowo dan Megawati tampak informal dan cair. Hal itu terlihat dari sapaan Prabowo terkait keberhasilan Megawati dalam diet.
"Pembicaraan diet dengan jenis kelamin yang berbeda umumnya hanya terjadi bila hubungan sudah dekat. Topik yang mencairkan suasana pertemuan itu sekaligus mengindikasikan hubungan mereka sudah layaknya seperti keluarga," kata Jamiluddin dalam keterangannya, Selasa (3/6/2025).
Menurutnya, pertemuan itu justru memperkuat penilaian selama ini bahwa hubungan Prabowo dengan Megawati nampak dekat seperti kakak-adik.
Itu sebabnya kata dia, dalam pertemuan tersebut Prabowo tak sungkan menanyakan keberhasilan diet Megawati, yang sebetulnya lebih masalah pribadi.
Hubungan yang demikian erat, menurutnya, tidak akan menghetankan bila pada akhirnya Prabowo dan Megawati berkoalisi dalam politik.
"Koalisi Prabowo-Megawati akan terus semakin menguat walaupun PDIP secara resmi tidak masuk dalam pemerintahan," kata dia.
Meskipun tak resmi, Jamiluddin mengungkap bahwa sebenarnya loyalis PDIP juga sudah ada di kabinet Merah Putih.
"Suka tidak suka Budi Gunawan bagian dari PDIP, yang terus membela kepentingan partai wong cilik. Jadi, Megawati akan berkoalisi dengan Prabowo tanpa ada di kabinet," jelas dia.
Baca Juga: Soroti 'Kemesraan' Prabowo-Mega, Elite PDIP Teringat Buya Hamka jadi Imam Salat Jenazah Soekarno
Dia berpandangan kalau Megawati akan terus menjaga dan mengamankan Prabowo dari berbagai gangguan.
Menurut Jamiluddin, koalisi seperti itu dipilih PDIP karena Megawati tidak mau bersatu dengan Gibran Rakabuming Raka sebagai wapres.
"Bagi Megawati, masuk koalisi secara formal sama saja mengakui keberadaan Gibran. Hal itu prinsip bagi Megawati. Sebab, Mengakui Gibran sama saja menelan air liurnya sendiri. Tentu hal itu tak akan dilakukan Megawati," jelasnya.
Jamiluddin melihat bahwa koalisi informal antara Megawati dengan Prabowo itu akan terus berlanjut dan diperkuat. Megawati tetap berkoalisi dengan Prabowo tapi tidak menggadaikan prinsip yang dianutnya.
PDIP Senang
Sebelumnya Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Said Abdullah, menilai Presiden RI Prabowo Subianto telah menempatkan Ketua Umum PDIP yang juga Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri di tempat yang terhormat.
Berita Terkait
-
Misteri Kongres PDIP, Megawati Tunggu Apa? Kasus Hasto Jadi Penghalang?
-
Hari Lahirnya Bung Karno, Bulan Juni jadi Momentum Baik PDIP Gelar Kongres?
-
Potret Megawati Hadiri Upacara Hari Lahir Pancasila yang Dipimpin Prabowo
-
Soroti 'Kemesraan' Prabowo-Mega, Elite PDIP Teringat Buya Hamka jadi Imam Salat Jenazah Soekarno
-
Saat Emmanuel Macron Ungkap Kekagumannya pada Candi Borobudur
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Murah untuk Aktivitas Harian Pemula, Biaya Operasional Rendah
- Shio Paling Hoki pada 8-14 Desember 2025, Berkah Melimpah di Pekan Kedua!
- 7 Rekomendasi Bedak Padat Anti Dempul, Makeup Auto Flawless dan Anti Cakey
- 51 Kode Redeem FF Terbaru 8 Desember 2025, Klaim Skin Langka Winterlands dan Snowboard
- Sambut HUT BRI, Nikmati Diskon Gadget Baru dan Groceries Hingga Rp1,3 Juta
Pilihan
-
Rekomendasi 7 Laptop Desain Grafis Biar Nugas Lancar Jaya, Anak DKV Wajib Tahu!
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Sentuh Rp70 Ribu
-
Shell hingga Vivo sudah Ajukan Kuota Impor 2026 ke ESDM: Berapa Angkanya?
-
Kekhawatiran Pasokan Rusia dan Surplus Global, Picu Kenaikan Harga Minyak
-
Survei: Kebijakan Menkeu Purbaya Dongkrak Optimisme Konsumen, tapi Frugal Spending Masih Menguat
Terkini
-
Respons Ide 'Patungan Beli Hutan', DPR Sebut Itu 'Alarm' Bagi Pemerintah Supaya Evaluasi Kebijakan
-
Tinjau Lokasi Banjir Aceh, Menteri Ekraf Terima Keluhan Sanitasi Buruk yang 'Hantui' Pengungsi
-
Mensos Sebut Penggalang Donasi Tanpa Izin Terancam Sanksi Rp10 Ribu: Warisan UU Tahun 60-an
-
Komisi Reformasi Pertimbangkan Usulan Kapolri Dipilih Presiden Tanpa Persetujuan DPR
-
Ironi Hakordia, Silfester Matutina Si Manusia Kebal Hukum?
-
Mensos Sebut Donasi Bencana Boleh Disalurkan Dulu, Izin dan Laporan Menyusul
-
Usai dari Pakistan, Prabowo Lanjut Lawatan ke Moscow, Bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin
-
Tragedi Terra Drone: Kenapa 22 Karyawan Tewas? Mendagri Siapkan Solusi Aturan Baru
-
Solidaritas Nasional Menyala, Bantuan Kemanusiaan untuk Sumatra Tembus 500 Ton
-
Nestapa Korban Tewas di Kebakaran Kantor Drone, KemenPPPA Soroti Perlindungan Pekerja Hamil