Suara.com - Pengamat Politik dari Citra Institute, Efriza menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta rakyat untuk melaporkan para pejabat yang kedapatan melakukan pelanggaran.
Efriza menilai melibatkan masyarakat dalam pengawasan pejabat menggunakan teknologi sebagaimana yang disampaikan Prabowo pada upacara memperingati Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri itu sudah tepat.
“Aparat penegak hukum meskipun dipunyai negara dan dapat digunakan oleh penguasa tetapi juga mesti diawasi oleh rakyat, dan aparat penegak hukum harus bekerja untuk rakyat juga diawasi oleh rakyat,” kata Efriza kepada Suara.com pada Rabu (4/6/2025).
Menurut dia, keputusan pemerintah dalam melakukan sosialisasi dengan melibatkan rakyat untuk mengawasi dan melaporkan penyelewengan dari sikap, komunikasi, dan tindakan pejabat yang tidak benar adalah hal benar dan patut diapresiasi.
Namun, dia menegaskan pemerintah dan aparat penegak hukum belum memiliki konsistensi yang selaras dengan apa yang diminta oleh Prabowo.
“Hanya saja, konsistensi pemerintah juga harus selaras. Ini yang belum sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah maupun aparat negara. Terkadang pelaporan dari masyarakat lambat ditangani, bahkan tidak diproses kecenderungan tersebut masih tinggi terjadi,” tegas Efriza.
Untuk itu, Efriza menilai pemerintah seharusnya tidak sekadar meminta masyarakat untuk berpartisipasi melakukan pengawasan terhadap pejabat, tetapi juga mengevaluasi penegak hukum dalam menindaklanjuti laporan masyarakat.
Dengan begitu, lanjut Efriza, partisipasi masyarakat dalam mengawasi pejabat bisa selaras dengan pernyataan Prabowo.
“Tanpa menekan hal tersebut, maka bisa saja aparat penegak hukum hanya menganggap itu sekadar imbauan, bukan hal yang perlu dijadikan prioritas karena bernilai keputusan dari presiden,” tandas Efriza.
Baca Juga: Respons Surat Jenderal Fachrul Razi dkk, PDIP Ungkap Celah Pemakzulan Wapres Gibran Lewat DPR
Prabowo Siap Pecat Pejabat Bobrok: Lebih Baik Mundur
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto kembali memberikan ultimatum kepada para pejabat agar bekerja secara sungguh-sungguh kepada rakyat. Lewat ultimatunya, Presiden Prabowo mengancam akan memecat pejabat yang tidak becus bekerja.
Hal itu dikatakan Prabowo dalam amanat upacara memperingati Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri.
Awalnya, Prabowo meminta agar Pancasila jangan sekadar menjadi mantra atau slogan. Ia lantas memingatkan tentang kekayaan besar yang dimiliki bangsa Indonesia.
"Kekayaan bangsa Indonesia harus dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan," kata Prabowo, Senin (2/6/2025).
Prabowo sekaligus mengimbau seluruh unsur agar jangan menganggap negara tidak ada, jangan menganggap negara bisa dipermainkan, jangan menganggap NKRI bisa dibohongi, serta jangan menganggap NKRI bisa ditipu.
Berita Terkait
-
Respons Surat Jenderal Fachrul Razi dkk, PDIP Ungkap Celah Pemakzulan Wapres Gibran Lewat DPR
-
Dorong MPR-DPR Lengserkan Gibran, PDIP Angkat Topi ke Fachrul Razi dkk: Patut Diapresiasi, karena...
-
Prabowo Tuduh LSM Antek Asing, Hasan Nasbi Ungkit Kelompok Perongrong: Adu Domba Kita
-
Diri di Belakang Megawati, Rocky Gerung Sebut Gibran Canggung: Wapres Kehilangan Marwah karena...
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga 7 Seater Mulai Rp30 Jutaan, Irit dan Mudah Perawatan
- Lupakan Louis van Gaal, Akira Nishino Calon Kuat Jadi Pelatih Timnas Indonesia
- Mengintip Rekam Jejak Akira Nishino, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 19 Oktober: Klaim 19 Ribu Gems dan Player 111-113
- Bukan Main-Main! Ini 3 Alasan Nusakambangan, Penjara Ammar Zoni Dijuluki Alcatraz Versi Indonesia
Pilihan
-
Suara.com Raih Penghargaan Media Brand Awards 2025 dari SPS
-
Uang Bansos Dipakai untuk Judi Online, Sengaja atau Penyalahgunaan NIK?
-
Dedi Mulyadi Tantang Purbaya Soal Dana APBD Rp4,17 Triliun Parkir di Bank
-
Pembelaan Memalukan Alex Pastoor, Pandai Bersilat Lidah Tutupi Kebobrokan
-
China Sindir Menkeu Purbaya Soal Emoh Bayar Utang Whoosh: Untung Tak Cuma Soal Angka!
Terkini
-
Nekat Beraksi di Siang Bolong, Begini Tampang Maling HP di Jaktim: Berpeci dan Jaket Ojol
-
Panggil Para Komisioner KPU, Komisi II DPR Bakal Pertanyakan Penggunaan Jet Pribadi Rp90 Miliar
-
PLN dan KAI Tandatangani Nota Kesepahaman Rencana Kerja, Siap Elektrifikasi Jalur Kereta Indonesia
-
KPK Beberkan Biang Kerok Penyidikan Korupsi Kuota Haji Berlarut-larut, Ternyata Ini Alasannya
-
Gurita Korupsi Pertamina: KPK Ungkap Kaitan Eks Direktur dengan Riza Chalid di Kasus Suap Katalis
-
Dana DKI Jakarta Rp14,6 Triliun Mengendap di Bank: Gubernur Pramono Ungkap Alasannya!
-
Lukas Enembe Sudah Meninggal, KPK Ungkap Alasan Periksa Tukang Cukur Langganannya
-
KPK Bantah Cuma Tunggu Laporan Mahfud MD Usut Dugaan Korupsi Whoosh: Informasi Kami Cari
-
Dalami Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh, KPK Tak Hanya Tunggu Laporan Mahfud MD
-
Dukung Revitalisasi Kota Tua, Veronica Usul Ada Pendongeng hingga Musisi di Alun-Alun Fatahillah