Suara.com - Pengamat Politik dari Citra Institute, Efriza menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta rakyat untuk melaporkan para pejabat yang kedapatan melakukan pelanggaran.
Efriza menilai melibatkan masyarakat dalam pengawasan pejabat menggunakan teknologi sebagaimana yang disampaikan Prabowo pada upacara memperingati Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri itu sudah tepat.
“Aparat penegak hukum meskipun dipunyai negara dan dapat digunakan oleh penguasa tetapi juga mesti diawasi oleh rakyat, dan aparat penegak hukum harus bekerja untuk rakyat juga diawasi oleh rakyat,” kata Efriza kepada Suara.com pada Rabu (4/6/2025).
Menurut dia, keputusan pemerintah dalam melakukan sosialisasi dengan melibatkan rakyat untuk mengawasi dan melaporkan penyelewengan dari sikap, komunikasi, dan tindakan pejabat yang tidak benar adalah hal benar dan patut diapresiasi.
Namun, dia menegaskan pemerintah dan aparat penegak hukum belum memiliki konsistensi yang selaras dengan apa yang diminta oleh Prabowo.
“Hanya saja, konsistensi pemerintah juga harus selaras. Ini yang belum sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah maupun aparat negara. Terkadang pelaporan dari masyarakat lambat ditangani, bahkan tidak diproses kecenderungan tersebut masih tinggi terjadi,” tegas Efriza.
Untuk itu, Efriza menilai pemerintah seharusnya tidak sekadar meminta masyarakat untuk berpartisipasi melakukan pengawasan terhadap pejabat, tetapi juga mengevaluasi penegak hukum dalam menindaklanjuti laporan masyarakat.
Dengan begitu, lanjut Efriza, partisipasi masyarakat dalam mengawasi pejabat bisa selaras dengan pernyataan Prabowo.
“Tanpa menekan hal tersebut, maka bisa saja aparat penegak hukum hanya menganggap itu sekadar imbauan, bukan hal yang perlu dijadikan prioritas karena bernilai keputusan dari presiden,” tandas Efriza.
Baca Juga: Respons Surat Jenderal Fachrul Razi dkk, PDIP Ungkap Celah Pemakzulan Wapres Gibran Lewat DPR
Prabowo Siap Pecat Pejabat Bobrok: Lebih Baik Mundur
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto kembali memberikan ultimatum kepada para pejabat agar bekerja secara sungguh-sungguh kepada rakyat. Lewat ultimatunya, Presiden Prabowo mengancam akan memecat pejabat yang tidak becus bekerja.
Hal itu dikatakan Prabowo dalam amanat upacara memperingati Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri.
Awalnya, Prabowo meminta agar Pancasila jangan sekadar menjadi mantra atau slogan. Ia lantas memingatkan tentang kekayaan besar yang dimiliki bangsa Indonesia.
"Kekayaan bangsa Indonesia harus dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan," kata Prabowo, Senin (2/6/2025).
Prabowo sekaligus mengimbau seluruh unsur agar jangan menganggap negara tidak ada, jangan menganggap negara bisa dipermainkan, jangan menganggap NKRI bisa dibohongi, serta jangan menganggap NKRI bisa ditipu.
Berita Terkait
-
Respons Surat Jenderal Fachrul Razi dkk, PDIP Ungkap Celah Pemakzulan Wapres Gibran Lewat DPR
-
Dorong MPR-DPR Lengserkan Gibran, PDIP Angkat Topi ke Fachrul Razi dkk: Patut Diapresiasi, karena...
-
Prabowo Tuduh LSM Antek Asing, Hasan Nasbi Ungkit Kelompok Perongrong: Adu Domba Kita
-
Diri di Belakang Megawati, Rocky Gerung Sebut Gibran Canggung: Wapres Kehilangan Marwah karena...
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas Honda yang Awet, Jarang Rewel, Cocok untuk Jangka Panjang
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- 5 Mobil Diesel Bekas 7-Seater yang Nyaman dan Aman buat Jangka Panjang
- Senyaman Nmax Senilai BeAT dan Mio? Segini Harga Suzuki Burgman 125 Bekas
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan dari Suzuki, Ideal untuk Harian karena Fungsional
Pilihan
-
Hashim dan Anak Aguan Mau Caplok Saham UDNG, Bosnya Bilang Begini
-
Harga Kripto Naik Turun, COIN Pilih Parkir Dana IPO Rp220 Miliar di Deposito dan Giro
-
Prabowo Cabut Izin Toba Pulp Lestari, INRU Pasrah dan di Ambang Ketidakpastian
-
Guncangan di Grup Astra: Izin Tambang Martabe Dicabut Prabowo, Saham UNTR Terjun Bebas 14%!
-
Emas dan Perak Meroket Ekstrem, Analis Prediksi Tren Bullish Paling Agresif Abad Ini
Terkini
-
Duit Pemerasan Bupati Pati Disetor Pakai Karung, Isinya Sampai Recehan Rp10 Ribu
-
Insiden Udara di Bali, Kronologi Helikopter Raffi Ahmad Alami Gangguan Akibat Kabut Tebal
-
Anies Didorong Partai Gerakan Rakyat Maju Pilpres 2029, NasDem: Kita Belum Pikirin!
-
Dasco Luruskan Isu Pencalonan Thomas Djiwandono: Diusulkan BI, Sudah Mundur dari Gerindra
-
Tembus 25,5 Juta Penumpang di 2025, Layanan Gratis Transportasi Jakarta Berlanjut Tahun Ini
-
E-Voting dan Masa Depan Pemilu Indonesia, Sudah Siapkah Kita?
-
Mahfud MD Soroti Masa Depan Demokrasi: Vonis Rudi S. Kamri Keliru, RUU Disinformasi Jangan Ujug-ujug
-
Tragedi Asap Rokok di Ciganjur: Tak Terima Diingatkan, 'Koboi Jalanan' Tusuk Warga dan Juru Parkir
-
Curah Hujan Masih Tinggi, BMKG Lakukan Operasi Modifikasi Cuaca di Jakarta hingga 22 Januari
-
APBD 2025 Jakarta Tembus Rp91,86 Triliun: Ini Rincian Realisasi dan Surplusnya