Suara.com - Pengamat Politik dari Citra Institute, Efriza menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta rakyat untuk melaporkan para pejabat yang kedapatan melakukan pelanggaran.
Efriza menilai melibatkan masyarakat dalam pengawasan pejabat menggunakan teknologi sebagaimana yang disampaikan Prabowo pada upacara memperingati Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri itu sudah tepat.
“Aparat penegak hukum meskipun dipunyai negara dan dapat digunakan oleh penguasa tetapi juga mesti diawasi oleh rakyat, dan aparat penegak hukum harus bekerja untuk rakyat juga diawasi oleh rakyat,” kata Efriza kepada Suara.com pada Rabu (4/6/2025).
Menurut dia, keputusan pemerintah dalam melakukan sosialisasi dengan melibatkan rakyat untuk mengawasi dan melaporkan penyelewengan dari sikap, komunikasi, dan tindakan pejabat yang tidak benar adalah hal benar dan patut diapresiasi.
Namun, dia menegaskan pemerintah dan aparat penegak hukum belum memiliki konsistensi yang selaras dengan apa yang diminta oleh Prabowo.
“Hanya saja, konsistensi pemerintah juga harus selaras. Ini yang belum sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah maupun aparat negara. Terkadang pelaporan dari masyarakat lambat ditangani, bahkan tidak diproses kecenderungan tersebut masih tinggi terjadi,” tegas Efriza.
Untuk itu, Efriza menilai pemerintah seharusnya tidak sekadar meminta masyarakat untuk berpartisipasi melakukan pengawasan terhadap pejabat, tetapi juga mengevaluasi penegak hukum dalam menindaklanjuti laporan masyarakat.
Dengan begitu, lanjut Efriza, partisipasi masyarakat dalam mengawasi pejabat bisa selaras dengan pernyataan Prabowo.
“Tanpa menekan hal tersebut, maka bisa saja aparat penegak hukum hanya menganggap itu sekadar imbauan, bukan hal yang perlu dijadikan prioritas karena bernilai keputusan dari presiden,” tandas Efriza.
Baca Juga: Respons Surat Jenderal Fachrul Razi dkk, PDIP Ungkap Celah Pemakzulan Wapres Gibran Lewat DPR
Prabowo Siap Pecat Pejabat Bobrok: Lebih Baik Mundur
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto kembali memberikan ultimatum kepada para pejabat agar bekerja secara sungguh-sungguh kepada rakyat. Lewat ultimatunya, Presiden Prabowo mengancam akan memecat pejabat yang tidak becus bekerja.
Hal itu dikatakan Prabowo dalam amanat upacara memperingati Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri.
Awalnya, Prabowo meminta agar Pancasila jangan sekadar menjadi mantra atau slogan. Ia lantas memingatkan tentang kekayaan besar yang dimiliki bangsa Indonesia.
"Kekayaan bangsa Indonesia harus dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan," kata Prabowo, Senin (2/6/2025).
Prabowo sekaligus mengimbau seluruh unsur agar jangan menganggap negara tidak ada, jangan menganggap negara bisa dipermainkan, jangan menganggap NKRI bisa dibohongi, serta jangan menganggap NKRI bisa ditipu.
Berita Terkait
-
Respons Surat Jenderal Fachrul Razi dkk, PDIP Ungkap Celah Pemakzulan Wapres Gibran Lewat DPR
-
Dorong MPR-DPR Lengserkan Gibran, PDIP Angkat Topi ke Fachrul Razi dkk: Patut Diapresiasi, karena...
-
Prabowo Tuduh LSM Antek Asing, Hasan Nasbi Ungkit Kelompok Perongrong: Adu Domba Kita
-
Diri di Belakang Megawati, Rocky Gerung Sebut Gibran Canggung: Wapres Kehilangan Marwah karena...
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan dari Suzuki, Ideal untuk Harian karena Fungsional
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- Apakah Habis Pakai Cushion Perlu Pakai Bedak? Ini 5 Rekomendasi Cushion SPF 50
- 5 Rekomendasi HP RAM 8GB Rp1 Juta Terbaik yang Bisa Jadi Andalan di 2026
- 7 Sepatu Nike Tanpa Tali yang Praktis dan Super Nyaman untuk Lansia
Pilihan
-
ASEAN Para Games 2025: Nurfendi Persembahkan Emas Pertama untuk Indonesia
-
Perbedaan Jaring-jaring Kubus dan Balok, Lengkap dengan Gambar
-
Rupiah Loyo, Modal Asing Kabur Rp 27 Triliun Sejak Awal Tahun
-
Izin Tambang Emas Martabe Dicabut, Agincourt Resources Belum Terima Surat Resmi dari Pemerintah
-
Hashim dan Anak Aguan Mau Caplok Saham UDNG, Bosnya Bilang Begini
Terkini
-
6 Fakta Kasus Guru Honorer Tri Wulansari, Tegur Murid Berujung Tersangka
-
Dicap 'Raja Bolos' Sidang MK, Anwar Usman Akhirnya Buka Suara: Saya Sakit
-
Riuh di Balik Tembok Keraton Solo: Tradisi, Takhta, dan Negara
-
Perkuat Perlindungan Pekerja Migran, Menteri Mukhtarudin Gandeng Kapolri Berantas Jalur Ilegal
-
Penutupan Berkepanjangan Bandung Zoo Dinilai Picu Kebocoran PAD dan Praktik Tak Resmi
-
Registrasi Akun SNPMB 2026 Kapan Ditutup? Ini Batas Waktu Krusial dan Risikonya
-
Cuaca Buruk Hambat Evakuasi ABK KM Bintang Laut, Tim SAR Fokus Selamatkan Korban di Perairan Arafura
-
Kuasa Hukum Ungkap Kejanggalan dalam Kasus Dugaan Kesaksian Palsu Direktur PT WKM
-
Kejagung Masih Dalami Dugaan Tindak Pidana 28 Perusahaan yang Izinnya Dicabut Buntut Banjir Sumatra
-
Soroti Tata Kelola Aset dan Karier Jaksa Daerah, DPR Minta Kejagung Lakukan Pembenahan Menyeluruh