Suara.com - Pengamat Politik dari Citra Institute, Efriza menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta rakyat untuk melaporkan para pejabat yang kedapatan melakukan pelanggaran.
Efriza menilai melibatkan masyarakat dalam pengawasan pejabat menggunakan teknologi sebagaimana yang disampaikan Prabowo pada upacara memperingati Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri itu sudah tepat.
“Aparat penegak hukum meskipun dipunyai negara dan dapat digunakan oleh penguasa tetapi juga mesti diawasi oleh rakyat, dan aparat penegak hukum harus bekerja untuk rakyat juga diawasi oleh rakyat,” kata Efriza kepada Suara.com pada Rabu (4/6/2025).
Menurut dia, keputusan pemerintah dalam melakukan sosialisasi dengan melibatkan rakyat untuk mengawasi dan melaporkan penyelewengan dari sikap, komunikasi, dan tindakan pejabat yang tidak benar adalah hal benar dan patut diapresiasi.
Namun, dia menegaskan pemerintah dan aparat penegak hukum belum memiliki konsistensi yang selaras dengan apa yang diminta oleh Prabowo.
“Hanya saja, konsistensi pemerintah juga harus selaras. Ini yang belum sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah maupun aparat negara. Terkadang pelaporan dari masyarakat lambat ditangani, bahkan tidak diproses kecenderungan tersebut masih tinggi terjadi,” tegas Efriza.
Untuk itu, Efriza menilai pemerintah seharusnya tidak sekadar meminta masyarakat untuk berpartisipasi melakukan pengawasan terhadap pejabat, tetapi juga mengevaluasi penegak hukum dalam menindaklanjuti laporan masyarakat.
Dengan begitu, lanjut Efriza, partisipasi masyarakat dalam mengawasi pejabat bisa selaras dengan pernyataan Prabowo.
“Tanpa menekan hal tersebut, maka bisa saja aparat penegak hukum hanya menganggap itu sekadar imbauan, bukan hal yang perlu dijadikan prioritas karena bernilai keputusan dari presiden,” tandas Efriza.
Baca Juga: Respons Surat Jenderal Fachrul Razi dkk, PDIP Ungkap Celah Pemakzulan Wapres Gibran Lewat DPR
Prabowo Siap Pecat Pejabat Bobrok: Lebih Baik Mundur
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto kembali memberikan ultimatum kepada para pejabat agar bekerja secara sungguh-sungguh kepada rakyat. Lewat ultimatunya, Presiden Prabowo mengancam akan memecat pejabat yang tidak becus bekerja.
Hal itu dikatakan Prabowo dalam amanat upacara memperingati Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri.
Awalnya, Prabowo meminta agar Pancasila jangan sekadar menjadi mantra atau slogan. Ia lantas memingatkan tentang kekayaan besar yang dimiliki bangsa Indonesia.
"Kekayaan bangsa Indonesia harus dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan," kata Prabowo, Senin (2/6/2025).
Prabowo sekaligus mengimbau seluruh unsur agar jangan menganggap negara tidak ada, jangan menganggap negara bisa dipermainkan, jangan menganggap NKRI bisa dibohongi, serta jangan menganggap NKRI bisa ditipu.
Berita Terkait
-
Respons Surat Jenderal Fachrul Razi dkk, PDIP Ungkap Celah Pemakzulan Wapres Gibran Lewat DPR
-
Dorong MPR-DPR Lengserkan Gibran, PDIP Angkat Topi ke Fachrul Razi dkk: Patut Diapresiasi, karena...
-
Prabowo Tuduh LSM Antek Asing, Hasan Nasbi Ungkit Kelompok Perongrong: Adu Domba Kita
-
Diri di Belakang Megawati, Rocky Gerung Sebut Gibran Canggung: Wapres Kehilangan Marwah karena...
Terpopuler
- Lupakan Louis van Gaal, Akira Nishino Calon Kuat Jadi Pelatih Timnas Indonesia
- Mengintip Rekam Jejak Akira Nishino, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia
- 7 Mobil Keluarga 7 Seater Seharga Kawasaki Ninja yang Irit dan Nyaman
- Link Download Logo Hari Santri 2025 Beserta Makna dan Tema
- Baru 2 Bulan Nikah, Clara Shinta Menyerah Pertahankan Rumah Tangga
Pilihan
-
5 Laga Klasik Real Madrid vs Juventus di Liga Champions: Salto Abadi Ronaldo
-
Prabowo Isyaratkan Maung MV3 Kurang Nyaman untuk Mobil Kepresidenan, Akui Kangen Naik Alphard
-
Suara.com Raih Penghargaan Media Brand Awards 2025 dari SPS
-
Uang Bansos Dipakai untuk Judi Online, Sengaja atau Penyalahgunaan NIK?
-
Dedi Mulyadi Tantang Purbaya Soal Dana APBD Rp4,17 Triliun Parkir di Bank
Terkini
-
Akui Sulit Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama, Bareskrim: Dikejar Lari-lari!
-
Bukan Cuma Iklan: 5 Bos Media Bongkar 'Revenue Stream' Ajaib di Era AI
-
Pakar Pidana Tegaskan Polemik Patok Kayu PT WKM Harusnya Tak Jadi Perkara Pidana
-
Kejagung Dalami Jejak Korupsi Chromebook Sampai ke 'Ring 1' Nadiem Makarim
-
Terungkap! Alasan Sebenarnya APBD DKI Jakarta Numpuk Rp14,6 Triliun! Bukan Deposito, Tapi...?
-
Kejati Jakarta Bongkar Skandal LPEI: Negara 'Dibobol' Hampir Rp 1 Triliun
-
Ketua Majelis Hakim Heran, PT WKM Pasang Patok di Wilayah IUP Sendiri Malah Dituntut Pidana
-
Setahun Jadi Penyeimbang Pemerintahan Prabowo, Apa Saja yang Disorot PDI Perjuangan?
-
Rencana Soeharto Digelari Pahlawan Nasional, Amnesty: Reformasi Berakhir di Tangan Prabowo
-
Pramono Anung Tegaskan Santri Bukan Sekadar Simbol Religi, tapi Motor Peradaban Jakarta