Suara.com - Pengamat Politik dari Citra Institute, Efriza menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta rakyat untuk melaporkan para pejabat yang kedapatan melakukan pelanggaran.
Efriza menilai melibatkan masyarakat dalam pengawasan pejabat menggunakan teknologi sebagaimana yang disampaikan Prabowo pada upacara memperingati Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri itu sudah tepat.
“Aparat penegak hukum meskipun dipunyai negara dan dapat digunakan oleh penguasa tetapi juga mesti diawasi oleh rakyat, dan aparat penegak hukum harus bekerja untuk rakyat juga diawasi oleh rakyat,” kata Efriza kepada Suara.com pada Rabu (4/6/2025).
Menurut dia, keputusan pemerintah dalam melakukan sosialisasi dengan melibatkan rakyat untuk mengawasi dan melaporkan penyelewengan dari sikap, komunikasi, dan tindakan pejabat yang tidak benar adalah hal benar dan patut diapresiasi.
Namun, dia menegaskan pemerintah dan aparat penegak hukum belum memiliki konsistensi yang selaras dengan apa yang diminta oleh Prabowo.
“Hanya saja, konsistensi pemerintah juga harus selaras. Ini yang belum sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah maupun aparat negara. Terkadang pelaporan dari masyarakat lambat ditangani, bahkan tidak diproses kecenderungan tersebut masih tinggi terjadi,” tegas Efriza.
Untuk itu, Efriza menilai pemerintah seharusnya tidak sekadar meminta masyarakat untuk berpartisipasi melakukan pengawasan terhadap pejabat, tetapi juga mengevaluasi penegak hukum dalam menindaklanjuti laporan masyarakat.
Dengan begitu, lanjut Efriza, partisipasi masyarakat dalam mengawasi pejabat bisa selaras dengan pernyataan Prabowo.
“Tanpa menekan hal tersebut, maka bisa saja aparat penegak hukum hanya menganggap itu sekadar imbauan, bukan hal yang perlu dijadikan prioritas karena bernilai keputusan dari presiden,” tandas Efriza.
Baca Juga: Respons Surat Jenderal Fachrul Razi dkk, PDIP Ungkap Celah Pemakzulan Wapres Gibran Lewat DPR
Prabowo Siap Pecat Pejabat Bobrok: Lebih Baik Mundur
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto kembali memberikan ultimatum kepada para pejabat agar bekerja secara sungguh-sungguh kepada rakyat. Lewat ultimatunya, Presiden Prabowo mengancam akan memecat pejabat yang tidak becus bekerja.
Hal itu dikatakan Prabowo dalam amanat upacara memperingati Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri.
Awalnya, Prabowo meminta agar Pancasila jangan sekadar menjadi mantra atau slogan. Ia lantas memingatkan tentang kekayaan besar yang dimiliki bangsa Indonesia.
"Kekayaan bangsa Indonesia harus dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan," kata Prabowo, Senin (2/6/2025).
Prabowo sekaligus mengimbau seluruh unsur agar jangan menganggap negara tidak ada, jangan menganggap negara bisa dipermainkan, jangan menganggap NKRI bisa dibohongi, serta jangan menganggap NKRI bisa ditipu.
Berita Terkait
-
Respons Surat Jenderal Fachrul Razi dkk, PDIP Ungkap Celah Pemakzulan Wapres Gibran Lewat DPR
-
Dorong MPR-DPR Lengserkan Gibran, PDIP Angkat Topi ke Fachrul Razi dkk: Patut Diapresiasi, karena...
-
Prabowo Tuduh LSM Antek Asing, Hasan Nasbi Ungkit Kelompok Perongrong: Adu Domba Kita
-
Diri di Belakang Megawati, Rocky Gerung Sebut Gibran Canggung: Wapres Kehilangan Marwah karena...
Terpopuler
- Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
- Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
- 4 Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
- 4 Sepatu Lari Lokal Harga Rp100 Ribuan dengan Ulasan Terbaik, Pas Buat Jogging
- Mengenal Sosok Alexandra Askandar, Bankir Perempuan Berpengaruh di Jajaran Top Level BUMN
Pilihan
-
Dasco Pagi-pagi Kumpulkan Menkeu Purbaya dan Gubernur BI di DPR, Evaluasi Ekonomi
-
Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
-
Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
-
Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator, Siap Ungkap Pihak Lain
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
Terkini
-
KPK Ungkap Alasan Tak Menerbitkan Surat Panggilan untuk Silmy Karim
-
Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Padat Karya, Syaratnya Cukup KTP Jakarta
-
Gus Ipul Kunjungi Al Falah Ploso, Minta Doa Kiai Huda untuk Munas-Konbes 2026
-
Sepertiga Kelurahan di Jakarta Belum Punya Pos Pemadam Kebakaran
-
Prasasti: Stabilitas Rupiah dan Inflasi Jadi Ujian Pemerintah
-
Ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia Tunggu Sidang Lanjutan di Singapura pada Agustus 2026
-
ICW soal Kasus Silmy Karim: Pemerasan Masih Marak, Pemerintah Gagal Benahi Sistem Perizinan.
-
4 Cara Mengelola Pengeluaran Bulanan agar Saldo Dompet Digital Lebih Hemat dengan ShopeePay
-
Sengketa Tanah Kedoya Memanas, Tergugat Persoalkan Status Kuasa Hukum Penggugat
-
Jakarta Siapkan Sistem Peringatan Dini Kualitas Udara, Warga Bisa Cek Polusi 3 Hari ke Depan