Suara.com - Mayor Jenderal (Purn) Soenarko sebelumnya disorot karena menuntut pencopotan Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Ia membacakan pernyataan sikap dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang berisi delapan poin.
Kini, Mayjen TNI (Purn) Soenarko menyingung kasus dugaan ijazah palsu milik mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi.
Mayjen TNI (Purn) Soenarko secara blak-blakan mengatakan dirinya yakin bahwa Jokowi tidak memiliki ijazah Sarjana Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Hal ini disampaikannya dalam video yang tayang di kanal YouTube Sentana TV pada Rabu (4/6/2025) berjudul "DPR MPR Didesak Makzulkan Gibran, Mayjen TNI (Purn) Soenarko: Demi Masa Depan Bangsa".
"Saya pribadi dan saya berani pertanggungjawabkan bahwa Jokowi itu tidak punya ijazah. Karena itulah saya sekarang dukung gerakan dari empat pengejar kejujuran. Bukan mengejar ijazahnya Jokowi, mengejar kejujuran. Karena Jokowi ini sudah 20 tahun menipu kita," ucap Mayjen TNI (Purn) Soenarko.
Mayjen TNI (Purn) Soenarko menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh Jokowi telah mencoreng nama bangsa Indonesia. Pasalnya, ia merasa jika Jokowi sudah menipu rakyat selama ini.
"Kelakuan Jokowi ini sangat menghina bangsa, sangat merendahkan bangsa Indonesia yang jumlahnya hampir 280 juta dengan tipu-tipunya yang begitu menjijikkan," tambah Mayjen TNI (Purn) Soenarko.
Mayjen TNI (Purn) Soenarko pun mempertanyakan gelar akademik yang diperoleh oleh Jokowi. Sebelumnya, publik juga sempat menyoroti hal serupa ketika Jokowi masih memiliki gelar Drs. saat masih menjabat sebagai Wali Kota Solo, kemudian berubah menjadi Ir saat menjadi Gubernur DKI Jakarta.
"Selama ini memang Jokowi tukang tipu. Sudah hampir dua puluh tahun. Wali kota pakai doktorandus (Drs.). Begitu masuk DKI (gubernur), jadi insinyur, begitu jadi presiden nggak jelas. Sekali lagi ini penghinaan, merendahkan citra bangsa Indonesia," imbuh Mayjen TNI (Purn) Soenarko lagi.
Baca Juga: Blak-blakan Dukung Forum Purnawirawan TNI Lengserkan Gibran, Rocky Gerung: Sangat Masuk Akal!
Oleh karena ketidakjelasan tersebut, Mayjen TNI (Purn) Soenarko merasa bahwa rakyat Indonesia pantas untuk menuntut Jokowi bertanggung jawab.
"Saya yakin seyakin-yakinnya, Jokowi tidak punya ijazah dan dia nipu kita. Itu harus kita mintain pertanggungjawaban," sambungnya.
Tak hanya membicarakan perihal kasus dugaan ijazah palsu Jokowi, Mayjen TNI (Purn) Soenarko pun menyinggung kembali salah satu tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mendesak pemakzulan Gibran Rakabuming.
Ia menyinggung bahwa naiknya Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia saat ini adalah pelanggaran konstitusi. Mayjen TNI (Purn) Soenarko juga menyebut kasus akun Kaskus Fufufafa yang dahulu ramai dan diduga milik Gibran Rakabuming.
"Gibran ini jadi Wakil Presiden melanggar konstitusi dan administrasi. Kemudian Gibran ini tak bermoral, lihat aja fufufafa. Roy Suryo mengatakan 99,99 persen fufufafa itu identik atau sama dengan Gibran. Bayangkan saja kalau kita dipimpin oleh manusia tak bermoral, mending kita dipimpin oleh monyet. Mending, bisa kita atur. Nafsunya monyet seberapa sih? Sebesar perutnya doang," bebernya.
Karena itu, Mayjen TNI (Purn) Soenarko meminta Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk mengambil langkah tegas. Sebagai orang yang memiliki kedudukan tertinggi di Tanah Air, Mayjen TNI (Purn) Soenarko berharap Prabowo Subianto dapat mendengarkan suara rakyat.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen agar Kulit Tetap Kenyal dan Awet Muda
- 9 Sepatu Lokal Senyaman Skechers Ori, Harga Miring Kualitas Juara Berani Diadu
- Shio Paling Hoki pada 8-14 Desember 2025, Berkah Melimpah di Pekan Kedua!
- Sambut HUT BRI, Nikmati Diskon Gadget Baru dan Groceries Hingga Rp1,3 Juta
- 23 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 7 Desember: Raih Pemain 115, Koin, dan 1.000 Rank Up
Pilihan
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Sentuh Rp70 Ribu
-
Shell hingga Vivo sudah Ajukan Kuota Impor 2026 ke ESDM: Berapa Angkanya?
-
Kekhawatiran Pasokan Rusia dan Surplus Global, Picu Kenaikan Harga Minyak
-
Survei: Kebijakan Menkeu Purbaya Dongkrak Optimisme Konsumen, tapi Frugal Spending Masih Menguat
-
Penipuan Pencairan Dana Hibah SAL, BSI: Itu Hoaks
Terkini
-
Perkuat Newsroom di Era Digital, Local Media Community, Suara.com dan Google Gelar TOT AI Jurnalis
-
DPR Buka Revisi UU Kehutanan, Soroti Tata Kelola Hutan hingga Dana Reboisasi yang Melenceng
-
Peringati Hari HAM, Pemimpin Adat Papua Laporkan Perusahaan Perusak Lingkungan ke Mabes Polri
-
Pasang Badan Lindungi Warga dari Runtuhan Kaca, Kapolsek Kemayoran Dilarikan ke Meja Operasi
-
Ribuan Aparat Gabungan Amankan Aksi Buruh Gebrak di Jakarta Peringati Hari HAM Sedunia
-
Moncong Truk Trailer Ringsek 'Cium' Separator Busway Daan Mogot, Jalur TransJakarta Sempat Tertutup
-
Pura-pura Bayar Utang, Pemuda di Karawang Tega Tusuk Pasutri Lalu Sembunyi di Plafon
-
Kemenpar Klarifikasi Isu Larang Airbnb, Ini Fakta Terkait Penataan OTA di Bali
-
Dukcapil Bantu Warga Terdampak Banjir di Sumatera untuk Segera Dapatkan Layanan Adminduk
-
Digitalisasi Adminduk Selamatkan Triliunan Dana Bansos, Mendagri: Dukcapil Harus Lebih Agresif!