Suara.com - Mayor Jenderal (Purn) Soenarko sebelumnya disorot karena menuntut pencopotan Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Ia membacakan pernyataan sikap dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang berisi delapan poin.
Kini, Mayjen TNI (Purn) Soenarko menyingung kasus dugaan ijazah palsu milik mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi.
Mayjen TNI (Purn) Soenarko secara blak-blakan mengatakan dirinya yakin bahwa Jokowi tidak memiliki ijazah Sarjana Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Hal ini disampaikannya dalam video yang tayang di kanal YouTube Sentana TV pada Rabu (4/6/2025) berjudul "DPR MPR Didesak Makzulkan Gibran, Mayjen TNI (Purn) Soenarko: Demi Masa Depan Bangsa".
"Saya pribadi dan saya berani pertanggungjawabkan bahwa Jokowi itu tidak punya ijazah. Karena itulah saya sekarang dukung gerakan dari empat pengejar kejujuran. Bukan mengejar ijazahnya Jokowi, mengejar kejujuran. Karena Jokowi ini sudah 20 tahun menipu kita," ucap Mayjen TNI (Purn) Soenarko.
Mayjen TNI (Purn) Soenarko menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh Jokowi telah mencoreng nama bangsa Indonesia. Pasalnya, ia merasa jika Jokowi sudah menipu rakyat selama ini.
"Kelakuan Jokowi ini sangat menghina bangsa, sangat merendahkan bangsa Indonesia yang jumlahnya hampir 280 juta dengan tipu-tipunya yang begitu menjijikkan," tambah Mayjen TNI (Purn) Soenarko.
Mayjen TNI (Purn) Soenarko pun mempertanyakan gelar akademik yang diperoleh oleh Jokowi. Sebelumnya, publik juga sempat menyoroti hal serupa ketika Jokowi masih memiliki gelar Drs. saat masih menjabat sebagai Wali Kota Solo, kemudian berubah menjadi Ir saat menjadi Gubernur DKI Jakarta.
"Selama ini memang Jokowi tukang tipu. Sudah hampir dua puluh tahun. Wali kota pakai doktorandus (Drs.). Begitu masuk DKI (gubernur), jadi insinyur, begitu jadi presiden nggak jelas. Sekali lagi ini penghinaan, merendahkan citra bangsa Indonesia," imbuh Mayjen TNI (Purn) Soenarko lagi.
Baca Juga: Blak-blakan Dukung Forum Purnawirawan TNI Lengserkan Gibran, Rocky Gerung: Sangat Masuk Akal!
Oleh karena ketidakjelasan tersebut, Mayjen TNI (Purn) Soenarko merasa bahwa rakyat Indonesia pantas untuk menuntut Jokowi bertanggung jawab.
"Saya yakin seyakin-yakinnya, Jokowi tidak punya ijazah dan dia nipu kita. Itu harus kita mintain pertanggungjawaban," sambungnya.
Tak hanya membicarakan perihal kasus dugaan ijazah palsu Jokowi, Mayjen TNI (Purn) Soenarko pun menyinggung kembali salah satu tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mendesak pemakzulan Gibran Rakabuming.
Ia menyinggung bahwa naiknya Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia saat ini adalah pelanggaran konstitusi. Mayjen TNI (Purn) Soenarko juga menyebut kasus akun Kaskus Fufufafa yang dahulu ramai dan diduga milik Gibran Rakabuming.
"Gibran ini jadi Wakil Presiden melanggar konstitusi dan administrasi. Kemudian Gibran ini tak bermoral, lihat aja fufufafa. Roy Suryo mengatakan 99,99 persen fufufafa itu identik atau sama dengan Gibran. Bayangkan saja kalau kita dipimpin oleh manusia tak bermoral, mending kita dipimpin oleh monyet. Mending, bisa kita atur. Nafsunya monyet seberapa sih? Sebesar perutnya doang," bebernya.
Karena itu, Mayjen TNI (Purn) Soenarko meminta Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk mengambil langkah tegas. Sebagai orang yang memiliki kedudukan tertinggi di Tanah Air, Mayjen TNI (Purn) Soenarko berharap Prabowo Subianto dapat mendengarkan suara rakyat.
Berita Terkait
Terpopuler
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
Bantah Isu Bansos Dipotong, Gus Ipul: Itu Narasi Menyesatkan dan Potensi Penipuan!
-
Donald Trump Klaim Terima Usulan Baru dari Iran usai Batalkan Misi Perundingan ke Pakistan
-
Donald Trump Batalkan Keberangkatan Utusan ke Pakistan, Negosiasi Iran AS Kembali Buntu
-
Motif Konyol 'Prank' Damkar Semarang Terungkap: Kesal Debitur Susah Ditagih Utang Rp2 Juta!
-
WHO Sebut Butuh Rp172 Triliun untuk Pulihkan Sistem Kesehatan Gaza dalam 5 Tahun
-
Kekerasan Anak di Little Aresha, Pengurus Hingga Pemilik Terancam Hukuman Berat
-
Bidik Top 50 Kota Global, Jakarta Resmi Jalin Kerja Sama Sister City dengan Jeju Korsel
-
SPAI Desak Pemerintah: Hapus Perbudakan Modern, Akui Pengemudi Ojol Sebagai Pekerja Formal!
-
Bukan Intervensi! Eks Penyidik: Usul KPK Capres Wajib Kader Partai Bentuk Kontribusi Pemikiran
-
Setelah 21 Tahun, Akankah Transjakarta Akhiri Era Tiket Murah Rp 3.500?