Jokowi Dinilai Berat Masuk Golkar, PSI Jadi Opsi Realistis Meski Dibayangi Isu Nepotisme

Suara.com - Peluang mantan Presiden ketujuh RI, Joko Widodo atau Jokowi untuk mendapatkan rumah politik baru usai dipecat dari PDIP dinilai semakin sempit.

Jokowi mulanya sempat disebut-sebut akan bergabung dengan Partai Golkar. Namun kekinian, arah dukungan internal partai beringin itu disebut tidak lagi sejalan.

Menurut Peneliti Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, momentum Jokowi untuk masuk Golkar sudah lewat. Ia menilai pengaruh politik Jokowi saat ini sebenarnya mulai melemah.

"Saya kira momen masuk ke Golkar sudah lewat sekarang pak Jokowi tidak lagi punya kekuatan pengaruh," kata Lilis kepada suara.com, dihubungi Selasa (10/6/2025).

Hal serupa nampak berlaku bagi pitra sulungnya Gibran Rakabuming Raka.

Kendati saat ini menjabat sebagai wakil Presiden, posisi itu tidak lantas menjadi karpet merah bagi Gibran bisa mulus menjadi kader Golkar.

"Di kalangan internal Golkar saya melihat kemungkinan ada juga yang tidak setuju. Jadi agak berat jika masuk Golkar," imbuh Lili.

Di tengah terbatasnya pilihan, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) disebut sebagai opsi yang paling memungkinkan bagi Jokowi dan keluarganya.

Menurut Lili, keberadaan Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI sudah menjadi pembuka jalan penting bagi kedekatan politik.

Baca Juga: Prabowo Dinilai Akan Tetap 'Lindungi' Jokowi Meski Kian Dekat dengan Megawati

"Peluang terbesar ada pada PSI karena sudah ada Kaesang. Di partai ini, baik Jokowi maupun Gibran bisa diterima," ujarnya.

Selain itu, secara elektoral, PSI juga dinilai membutuhkan sosok kuat yang dapat mendorong popularitas dan mendongkrak elektabilitas partai. Hanya saja, bukan berarti tidak rentan terhadap sentimen negatif dari publik.

"Problemnya memang ada kritik atau tuduhan nepotisme dari publik," ucap dia.

PSI Buka Pintu Lebar-lebar

Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan siap membuka pintu selebar-lebarnya bagi Presiden ketujuh Republik Indonesia (RI) Joko Widodo atau Jokowi.

Hal itu menyusul Jokowi yang enggan menjadi calon ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan lebih memilih PSI.

"Seluruh kader dan pengurus PSI siap menyambut Pak Jokowi jika bergabung dengan PSI. Bagaimana pun PSI adalah rumah Pak Jokowi," kata Wakil Ketua Umum DPP PSI, Andy Budiman kepada wartawan, Selasa (10/6/2025).

"Pintu kami terbuka selebar-lebarnya untuk beliau," sambungnya.

Ia menjelaskan, bahwa memang sejak awal didirikannya PSI adalah untuk mendukung Jokowi.

"Dan kami akan terus memperjuangkan apa yang menjadi visi-misi Pak Jokowi tentang kemajuan Indonesia," katanya.

Direktur Eksekutif Infonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai jika Joko Widodo atau Jokowi sudah mengambil pilihan yang rasional dengan lebih memilih menjadi calon ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ketimbang Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

"Pilihan Jokowi cukup rasional," kata Dedi kepada Suara.com, Senin (9/6/2025).

Ia mengatakan, kalau memilih PPP, Jokowi justru akan sulit untuk menyatukan kader.

"Di PPP bisa jadi Jokowi akan kesulitan menyatukan kadet untuk loyal, perpecahan masih cukup kuat, terlebih kehancuran PPP juga disinyalir ada andil Jokowi, misalnya masuknya Mardiono atas restu Jokowi," ujarnya.

Sementara, kata dia, di PSI soal ketokohan tak terlalu dilihat. Sehingga Jokowi dianggap bisa lebih berpeluang menjadi ketua umum.

"Sementara di PSI, secara umum kader PSI tutup mata soal ketokohan, selama ini ketua umum PSI hanya ditunjuk dan tidak ada pertentangan dari kader, sehingga Jokowi lebih mungkin didukung mayoritas jika dibandingkan dengan PPP," katanya.

Sebelumnya, Presiden ke-7 Jokowi sempat masuk dalam bursa calon ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Namun Jokowi tidak tertarik untuk menjadi ketua umum partai berlambang kabah tersebut.

"Ndak lah, yang di PPP saya kira banyak calon-calon ketua umum yang jauh lebih baik yang punya kapasitas, kapasitas, punya kompetensi. Banyak calon yang sudah beredar kan banyak. Banyak sekali," kata dia saat ditemui, Jumat (6/6/2025).

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut lebih tertarik menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

"Saya di PSI aja lah," tandas dia.

Meski tertarik bergabung ke PSI. Namun hingga saat ini belum dicalonkan untuk menjadi ketua umum PSI.

"(Berati di luar PSI tidak ada partai lain yang dipertimbangkan) Ya nggak tahu. Di PSI dicalonkan aja belum," jelasnya.

PSI juga akan menggelar kongres pertama di Kota Solo pada Juli 2025 nanti. Jokowi juga masuk dalam bursa calon ketua umum menggantikan Kaesang Pangarep.

Bahkan banyak kader PSI yang mendukung agar Jokowi menjadi Ketum PSI kedepan.

Jokowi menyebut masih mengkalkulasi peluang maju sebagai ketum PSI seperti apa.

"Ya masih kalkulasi. Jangan sampai kalai nanti misalnya ikut, saya kalah," tandas dia.

Sebelumnya, Ketua Mahkamah Partai PPP, Ade Irfan Pulungan, mengatakan, jika adanya usulan nama Joko Widodo atau Jokowi sebagai kandidat calon ketua umum PPP memang sengaja digulirkan.

Menurutnya soal keputusan akhir tetap berada di tangan Jokowi.

Hal itu disampaikan Ade menanggapi soal nama Jokowi juga diusulkan menjadi calon ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

"Ya, ini kan lontaran, ini kan masukan, ini kan gagasan, ini kan pendapat. Biarkan saja ini bergulir, biarkan saja ini mengalir, biarkan saja ini berkembang," kata Ade kepada Suara.com, Sabtu (31/5/2025).

Menurutnya, menjelang Kongres atau Muktamar partai wajar jika selalu muncul usulan-usulan.

"Kan keputusan itu nanti ada di Pak Jokowi. Begitu, biarkan saja ini berkembang," katanya.

Kendati begitu, Ade tetap mendoakan agar Jokowi mau menerima pinangan sebagai calon ketua umum PPP.

"Insya Allah kami mendoakan, ada hidayah dari Allah SWT menjadikan Pak Jokowi memilih hatinya kepada PPP. Kami berikhtiar," ujarnya

"Kita biarkan Pak Jokowi yang memilih sesuai dengan suasana kebatinannya. Biarkan Pak Jokowi yang menentukan sikapnya. Nggak usah kita ganggu itu. Begitu," sambungnya.