Biar Tak Ada Iuran, Pemprov DKI Pilih Terapkan Subsidi Potongan Harga Ketimbang BPJS Hewan

Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan tidak sedang merancang program semacam BPJS untuk hewan. 

Hal ini ditegaskan langsung oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Hasudungan A. Sidabalok, menanggapi pernyataan anggota DPRD DKI dari Fraksi PDIP, Hardiyanto Kenneth.

Alih-alih membentuk skema BPJS khusus hewan yang mengharuskan iuran bulanan, Pemprov DKI lebih memilih skema subsidi atau potongan harga bagi pemilik hewan peliharaan yang kurang mampu.

"Bukan BPJS. Hanya subsidi atau potongan harga. Kalau BPJS kan ada iurannya," ujar Hasudungan kepada wartawan, Selasa (10/6/2025).

Hasudungan menyebut, wacana BPJS hewan yang ramai dibicarakan hanyalah salah paham. 

Menurutnya, ide itu sempat terucap secara spontan saat inspeksi mendadak (sidak) di Puskeswan Ragunan, Jakarta Selatan, setelah mendapati ada warga kurang mampu yang kesulitan membayar biaya steril hewan peliharaan mereka.

"Ide itu spontan muncul ketika pas sidak Puskeswan ada warga yang kurang mampu harus bayar biaya steril yang mahal," ucapnya.

"Dan bilang kalau warga seperti ini kalau dibantu terkait biaya pengobatan pasti sangat senang dan merasa terbantu karena tidak semua warga Jakarta mampu membawa hewannya berobat ke drh atau klinik hewan," sambungnya.

Meski begitu, ia mengakui wacana ini belum masuk tahap implementasi. Pemerintah daerah masih harus melakukan kajian mendalam sebelum benar-benar menjalankan program tersebut.

Baca Juga: Ucapan Jokowi Terpatahkan! Gibran Ternyata Bisa Dimakzulkan Tanpa Harus Sepaket dengan Prabowo

"Dan itu masih wacana perlu kajian komprehensif. Enggak semudah itu untuk mengimplementasikannya. Kan semacam kalau BPJS manusia kan memang sudah ada lembaga khusus yang menangani," pungkasnya.

Diketahui, wacana BPJS Hewan sempat digulirkan oleh Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth. Hal itu disampaikan Kenneth saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu (4/6/2025).

Dalam kunjungannya, ia mengakui adanya perubahan dan perbaikan pada fasilitas dan layanan di Puskeswan Ragunan.

“Saya sudah pernah ke sini sebelumnya, dan kali ini saya melihat banyak sekali perubahan yang sangat signifikan,” ujar Kenneth kepada wartawan, Kamis (5/6/2025).

Menurut Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu, pelayanan di Puskeswan Ragunan kini jauh lebih manusiawi dan hewani. 

Kenneth menyoroti pemberian pakan hewan yang lebih layak dibandingkan sebelumnya. 

Ia menyebutkan, pakan kucing yang sebelumnya hanya berupa nasi, kini telah diganti dengan makanan khusus seperti cat food dan wet food.

“Dulu kucing-kucing di sini masih dikasih makan nasi, padahal idealnya kucing tidak bisa mencerna karbohidrat dan akan bisa mengakibatkan diare bagi kucing tersebut. Sekarang mereka sudah diberikan cat food dan wet food sehingga terlihat lebih sehat, gemuk dan terawat baik,” ucapnya.

Kenneth juga memberikan kredit tersendiri kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok. 

Ia menyebut, perubahan struktur organisasi dan sistem kerja berbasis digital telah mempercepat respon dan meningkatkan kualitas pelayanan.

“Dulu etos kerja masih rendah, laporan rescue dari masyarakat masih kosong, semua masih dikerjakan serba manual. Tapi sekarang sistemnya sudah digital dan berbasis CRM. Ini bentuk peningkatan yang luar biasa,” ucapnya.

Salah satu inovasi yang tengah dikembangkan adalah pembangunan pet hotel. Kenneth menilai, layanan penitipan hewan tersebut bisa menjadi alternatif bagi warga yang hendak bepergian, sekaligus menambah pundi-pundi pendapatan daerah.

“Layanan ini akan berbayar dan bisa menjadi Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ucapnya.

Tak hanya berhenti di situ, Kenneth mendukung penuh rencana pengembangan program BPJS Hewan oleh Dinas KPKP. 

Program ini ditujukan untuk membantu pembiayaan perawatan hewan, khususnya bagi pemilik dari kalangan tidak mampu.

“Ini ide bagus. Tidak semua pemilik hewan itu berlatar belakang dari kalangan mampu. Kadang yang mereka rescue itu kucing liar dan anjing liar, biasanya mereka juga akan merawatnya. Mereka adalah garda terdepan dalam bantuan pada hewan domestik,” jelas Kenneth.

Ia menambahkan, layanan BPJS Hewan akan diintegrasikan dengan sistem identifikasi berbasis microchip. Pendataan akan dilakukan secara digital agar kepemilikan hewan lebih akurat dan tertata.

Rencananya, program ini akan dimulai dengan studi kelayakan pada 2025 dan ditargetkan mulai berjalan pada 2026. Namun, Kenneth menegaskan bahwa program hanya akan berlaku untuk warga ber-KTP Jakarta yang tidak memiliki tunggakan pajak atau kewajiban administrasi lainnya.

“Saya ingin Puskeswan ini menjadi contoh nasional dan internasional. Ini tantangan buat Hasudungan untuk mewujudkan rumah sakit hewan yang berstandar internasional,” pungkasnya