Biar Tak Ada Iuran, Pemprov DKI Pilih Terapkan Subsidi Potongan Harga Ketimbang BPJS Hewan

Ia menyebutkan, pakan kucing yang sebelumnya hanya berupa nasi, kini telah diganti dengan makanan khusus seperti cat food dan wet food.

“Dulu kucing-kucing di sini masih dikasih makan nasi, padahal idealnya kucing tidak bisa mencerna karbohidrat dan akan bisa mengakibatkan diare bagi kucing tersebut. Sekarang mereka sudah diberikan cat food dan wet food sehingga terlihat lebih sehat, gemuk dan terawat baik,” ucapnya.

Kenneth juga memberikan kredit tersendiri kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok. 

Ia menyebut, perubahan struktur organisasi dan sistem kerja berbasis digital telah mempercepat respon dan meningkatkan kualitas pelayanan.

“Dulu etos kerja masih rendah, laporan rescue dari masyarakat masih kosong, semua masih dikerjakan serba manual. Tapi sekarang sistemnya sudah digital dan berbasis CRM. Ini bentuk peningkatan yang luar biasa,” ucapnya.

Salah satu inovasi yang tengah dikembangkan adalah pembangunan pet hotel. Kenneth menilai, layanan penitipan hewan tersebut bisa menjadi alternatif bagi warga yang hendak bepergian, sekaligus menambah pundi-pundi pendapatan daerah.

“Layanan ini akan berbayar dan bisa menjadi Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ucapnya.

Tak hanya berhenti di situ, Kenneth mendukung penuh rencana pengembangan program BPJS Hewan oleh Dinas KPKP. 

Program ini ditujukan untuk membantu pembiayaan perawatan hewan, khususnya bagi pemilik dari kalangan tidak mampu.

Baca Juga: Ucapan Jokowi Terpatahkan! Gibran Ternyata Bisa Dimakzulkan Tanpa Harus Sepaket dengan Prabowo

“Ini ide bagus. Tidak semua pemilik hewan itu berlatar belakang dari kalangan mampu. Kadang yang mereka rescue itu kucing liar dan anjing liar, biasanya mereka juga akan merawatnya. Mereka adalah garda terdepan dalam bantuan pada hewan domestik,” jelas Kenneth.

Ia menambahkan, layanan BPJS Hewan akan diintegrasikan dengan sistem identifikasi berbasis microchip. Pendataan akan dilakukan secara digital agar kepemilikan hewan lebih akurat dan tertata.

Rencananya, program ini akan dimulai dengan studi kelayakan pada 2025 dan ditargetkan mulai berjalan pada 2026. Namun, Kenneth menegaskan bahwa program hanya akan berlaku untuk warga ber-KTP Jakarta yang tidak memiliki tunggakan pajak atau kewajiban administrasi lainnya.

“Saya ingin Puskeswan ini menjadi contoh nasional dan internasional. Ini tantangan buat Hasudungan untuk mewujudkan rumah sakit hewan yang berstandar internasional,” pungkasnya