Suara.com - Presiden Prabowo Subianto dinilai telah berubah sikap dalam menanggapi usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden.
Pakar politik dari Pusat Penelitian Politik LIPI, Ikrar Nusa Bhakti, menilai bahwa mulanya Prabowo memang nampak tidak setuju dengan usulan yang disampaikan oleh para purnawirawan TNI tersebut.
"Kalau saya lihat gelagat awalnya itu kan nggak (setuju dengan pemakzulan). Kenapa saya berani katakan itu, karena yang namanya TNI itu kan terbagi di atas dasar, persatuan purnawirawan TNI-AD, persatuan purnawirawan TNI-AU," ujar Ikrar kepada Suara.com, Selasa 10 Juni 2025.
"Dan itu kan mereka sudah langsung disuruh bikin pernyataan bahwa mereka tidak berpolitik dan tidak mendukung pernyataan beberapa jenderal yang di rumahnya Try Sutrisno itu," tuturnya.
Namun, Ikrar menilai bahwa sikap Prabowo kini mulai berubah.
Hal itu ia tangkap dari pernyataan Prabowo dalam pidato peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin, 2 Juni silam.
Dalam pidatonya, menurut Ikrar, Prabowo sebenarnya juga menyampaikan pesan tersirat kepada Gibran ketika bicarakan soal kemungkinan tersingkir dari pemerintahan bila tidak setia kepada negara.
Pernyataan Prabowo itu memunculkan spekulasi bahwa istana kini mulai membuka opsi tekanan politik kepada Gibran, bila kinerja atau dinamika politik Wakil Presiden itu dianggap mengganggu stabilitas pemerintahan.
"Pernyataan Prabowo waktu pidato (di upacara hari lahir) Pancasila, itu memang ada kaitannya dengan persoalan impeachment (pemakzulan). Itu kan sesuatu yang ingin juga dia (seolah) ngomong bahwa 'lu kalau memang enggak mampu Gibran, udah lah minta mundur, nanti daripada ntar gue mundurin'," analisis Ikrar.
Baca Juga: Jokowi Kini Jarang Ditemui Prabowo, Tanda-tanda Pengaruhnya Mulai Pudar?
Akibat pidato tersebut, spekulasi akan adanya reshuffle besar-besaran di kabinet juga jadi menguat pasca pidato Presiden Prabowo dalam upacara Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2025.
Dalam pidatonya di Monumen Pancasila Sakti, Jakarta Timur, Prabowo menekankan pentingnya loyalitas terhadap negara.
“Kita harus tetap setia kepada negara dan bangsa kita. Siapa pun yang tidak setia, lambat atau cepat akan tersingkir,” kata Prabowo.
Pernyataan itu dianggap sebagai sinyal bahwa perombakan kabinet hanya tinggal menunggu momentum politik yang tepat.
Loyalitas dan kepatuhan terhadap garis pemerintahan disebut sebagai parameter utama dalam seleksi pembantu presiden berikutnya.
Sebelumnya diberitakan, Forum Purnawirawan Prajurit TNI kembali mengusulkan Gibran Rakabuming Rakauntuk dimakzulkan sebagai Wakil Presiden RI.
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
- Motor Mirip Harley-Davidson Harga Rasa Matic: Mending Morbidelli C252V atau QJ Motor SRV250?
Pilihan
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Wasit Liga Indonesia 'Berulah', FIFA Investigasi Kemenangan Timnas Jerman vs Curacao
-
Mahasiswa Gelar Demo di DPR, Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Desak Hentikan MBG
-
Mau Aksi di Patung Kuda, Mahasiswa UBK Sempat Dihadang di Tugu Tani
-
Anggaran Kunjungan Luar Negeri Prabowo Tembus Rp1,1 T! Lebih Besar dari TKD Satu Kabupaten di NTB
Terkini
-
BGN Akui Motor Listrik Masih Menumpuk, Semua Aset Era Dadan Hindayana Akan Dimaksimalkan
-
Cek Langsung Penerima BSPS di Jakbar, Mendagri Dorong Pemda Perluas Dukungan Bedah Rumah lewat APBD
-
Prabowo Terima Utusan Qatar, Kerja Sama Investasi dan Pembangunan Jadi Fokus Pembahasan
-
Siapa Perwakilan Mahasiswa Demo yang Temui Gibran Hari Ini
-
Anggaran MBG 2027 Tembus Rp270 Triliun, Masih Pakai Dana Pendidikan dan Kesehatan
-
Tak Lagi Flat Rp6 Juta, BGN Ubah Aturan Insentif SPPG, Begini Skemanya
-
BEM UBK Ultimatum Gibran 5x24 Jam: Penuhi Tuntutan atau Aksi Berjilid-jilid
-
BGN Mendadak Setop MBG Selama Libur Sekolah, Seluruh Dapur Bakal Diaudit
-
Periksa Pejabat ESDM, KPK Usut Produksi Metrik Ton Batu Bara hingga Setoran PNBP dalam Kasus Kukar
-
Komnas HAM Desak Sanksi SPPG Terbukti Sebabkan Keracunan MBG