Indonesia Targetkan Transisi Energi Bersih pada 2025, Mengapa Penting?

Suara.com - Pemerintah Indonesia terus memantapkan langkahnya untuk menuju transisi energi bersih. Targetnya cukup ambisius: 23 persen bauran energi berasal dari energi baru terbarukan (EBT) pada 2025.

Langkah ini bukan hanya soal energi, tetapi juga tentang masa depan lingkungan dan ekonomi Indonesia.

Asisten Deputi Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Herry Permana mengatakan, Indonesia fokus untuk mewujudkan target transisi energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada 2025. Hal itu ia ungkapkan dalam tulis keterangannya seperti dikutip dari ANTARA, Kamis, (14/06/2025). 

Rencana itu tertuang dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), dengan sejumlah agenda besar.

“Rencana pengembangan energi Indonesia, khususnya Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), berfokus pada peningkatan energi terbarukan dan transisi menuju bauran energi yang lebih bersih,” kata Herry.

“Sasaran utamanya meliputi pencapaian 23 persen energi terbarukan pada tahun 2025,” ujarnya.

Namun, tidak berhenti di angka itu. Pemerintah juga mematok 31 persen energi terbarukan pada tahun 2050. Lebih jauh, Indonesia berkomitmen menghentikan operasional pembangkit listrik tenaga batu bara pada 2040.

Langkah-langkah ini mendapatkan dukungan dari kemitraan internasional, salah satunya Just Energy Transition Partnership (JETP). Program ini menargetkan 44 persen energi terbarukan pada 2030, serta net zero emission sektor kelistrikan pada 2050.

“Elemen kunci dari rencana ini adalah pengembangan energi terbarukan, phase out batu bara, efisiensi energi, elektrifikasi, grid development, serta investasi dan pembiayaan dalam sektor ini,” kata Herry.

Baca Juga: Nelayan dan Petani Cilacap Manfaatkan Energi Ramah Lingkungan

Ia menekankan bahwa keberhasilan transisi energi tidak bisa dicapai sendiri. Kolaborasi adalah kunci.

“Diperlukan kebijakan dan strategi yang komprehensif dan mudah dilaksanakan bagi sistem pengelolaan pertambangan dan industri dari hulu sampai hilir,” tegasnya.

Transisi ini tidak hanya soal penggantian sumber energi. Ia menuntut sistem industri dan pertambangan yang lebih adil dan berkelanjutan, dari sisi ekonomi maupun ekologi.

Kegiatan di industri pertambangan, lanjut dia, serta energi secara keseluruhan juga perlu dipastikan berkelanjutan dan ramah lingkungan, menerapkan prinsip-prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) serta Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG), dengan pemanfaatan teknologi dan inovasi baru untuk orientasi ekspor.

Harapan akhirnya adalah pertumbuhan ekonomi nasional.

“Optimalisasi dari kolaborasi antara para pemangku kepentingan diperlukan, yang pada akhirnya bisa berkontribusi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen,” katanya.