Pengajaran Disiplin Oleh TNI/Polri di Sekolah Rakyat Dikritik: Bisa Picu Trauma Psikologis

Suara.com - Rencana pemerintah melibatkan aparat TNI/Polri dalam pengajaran kedisiplinan di Sekolah Rakyat menimbulkan kekhawatiran.

Koordinator nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matardji mengkritisi kalau rencana tersebut berpotensi timbulkan masalah baru.

"Pelatihan kedisiplinan ala militer, seperti baris-berbaris, dalam konteks pendidikan umum, terutama bagi anak-anak dari keluarga miskin, adalah pendekatan yang tidak inklusif dan berpotensi sangat negatif," kata Ubaid kepada Suara.com, dihubungi Kamis (12/6/2025).

Menurut Ubaid, pelatihan kedisiplinan ala militer, seperti baris-berbaris, tidak cocok diterapkan di lingkungan pendidikan umum.

Ia menilai pendekatan itu juga cenderung bersifat eksklusif dan tidak peka terhadap kebutuhan peserta didik dari latar belakang kurang mampu.

Dia juga menekankan bahwa pendidikan seharusnya menjadi ruang yang memupuk pemikiran kritis, kreativitas, dan kemandirian, bukan sekadar kepatuhan tanpa nalar.

"Anak-anak, khususnya yang berasal dari latar belakang kurang mampu, memerlukan lingkungan yang mendukung perkembangan holistik mereka, bukan indoktrinasi yang berbau militeristik. Pendekatan ini berisiko mengebiri potensi anak untuk berinovasi dan beradaptasi secara fleksibel dengan tantangan zaman," kritiknya.

JPPI juga menyoroti sejumlah potensi dampak negatif dari kebijakan tersebut. Di antaranya adalah pembatasan kreativitas, terciptanya suasana belajar yang menakutkan, hingga potensi trauma psikologis bagi anak-anak yang sudah rentan secara emosional.

"Anak-anak dari keluarga miskin mungkin sudah rentan secara emosional. Pendekatan yang kaku dan berorientasi komando bisa memperparah kondisi psikologis mereka, alih-alih memberdayakan," katanya.

Baca Juga: 6 Orang Tinggal di Gubuk 4x4, Masyarakat Miskin Ekstrem di Bandung Ini Jadi Sasaran Sekolah Rakyat

Ia juga mempertanyakan efektivitas pendekatan militeristik untuk membentuk karakter tersebut.

Ubaid juga menganggap kalau rencana tersebut sebagai bentuk salah alokasi sumber daya.

Menurutnya anggaran yang digunakan untuk melibatkan TNI/Polri sebaiknya dialihkan untuk peningkatan kualitas guru, fasilitas belajar, serta dukungan psikologis dan gizi bagi siswa miskin.

"Sumber daya yang dialokasikan untuk melibatkan TNI/Polri seharusnya lebih diutamakan untuk meningkatkan kualitas guru, fasilitas belajar, dan dukungan psikologis serta gizi bagi anak-anak kurang mampu," tegasnya.

Lebih jauh, JPPI mengingatkan bahwa kebijakan ini berpotensi mendorong militerisasi pendidikan.

"Langkah ini berpotensi mengikis nilai-nilai sipil dan demokratis dalam pendidikan, menggantinya dengan hierarki dan ketaatan buta," ucapnya.