Pengajaran Disiplin Oleh TNI/Polri di Sekolah Rakyat Dikritik: Bisa Picu Trauma Psikologis

Sebelumnya Ketua tim formatur Sekolah Rakyat Prof M Nuh yang menuturkan bahwa tujuan pelibatan aparat itu untuk melatih kedisiplinan para siswa.

Walau demikian, Nuh menegaskan kalau tidak akan ada unsur militerisme dalam pendidikan di Sekolah Rakyat

"Dikasih baris-berbaris. Bukan arah militer, yang kita ambil itu kedisiplinan," kata Nuh ditemui di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu 11 Juni 2025.

Menurutnya, pelibatan TNI dan Polri telah dinilai tepat untuk mengajarkan disiplin dan baris berbaris itu. Selain itu juga bertujuan untuk persiapan melatih fisik.

"Siapa yang bisa mengatur baris-berbaris? Yang paling bagus, yang sudah teruji, teman-teman, bapak-bapak dari TNI-Polisi, yang untuk kedisiplinan ini persiapan fisik. Kalau beliau suruh lari, paling setengah kilometer sudah selesai," ujarnya.

"Bukan pendekatan militerisasinya, bukan. Tapi kedisiplinan, kerapian, ya itu penting " tegas Nuh.

Terkait dengan sistem pendidikan secara umum, dia menuturkan bahwa sistemnya mengadopsi penuh kebijakan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen).

Hanya saja, karena Sekolah Rakyat dibuat boarding school atau berasrama, maka akan ada penambahan pembelajaran yang berkaitan dengan cinta tanah air hingga sosialisasi bermasyarakat.

"Ada lagi yang malam hari, boarding-nya, yaitu tentang kecintaan terhadap tanah air, persahabatan, dan seterusnya. Itu kita siapkan tersendiri. Itu Alhamdulillah semuanya on progress," ujar Nuh.

Baca Juga: 6 Orang Tinggal di Gubuk 4x4, Masyarakat Miskin Ekstrem di Bandung Ini Jadi Sasaran Sekolah Rakyat

Sekolah Rakyat dijadwalkan akan mulai beroperasi untuk tahap 1A pada Juli 2025 sebanyak 63 titik sekolah tersebar di berbagai daerah.

Kemudian tahap 2B pada sekitar Agustus-September sebanyak 37 titik Sekolah Rakyat. Sehingga, ditargetkan ada 100 unit Sekolah Rakyat di berbagai daerah.