Suara.com - Kementerian Sosial memastikan Sekolah Rakyat akan diresmikan dan mulai beroperasi pada Juli 2025, tepat pada tahun ajaran baru 2025/2026.
Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono meminta para satuan tugas (Satgas) Sekolah Rakyat untuk memastikan kurikulum, calon siswa, guru, serta sarana prasarana harus sudah siap sebelum pembukaan.
"Sehingga tidak ada hambatan ketika Sekolah Rakyat sudah beroperasi," kata Agus dalam keterangannya, saat Rapat Koordinasi Persiapan Pembukaan Sekolah Rakyat yang digelar secara daring, Selasa (10/6/2025).
“Untuk itu semua satgas yang telah ditugaskan saya mohon untuk terus bersinergi agar target yang sudah kita rencanakan bisa tercapai sehingga Bulan Juli nanti dapat dibuka dan diresmikan oleh Presiden,” kata dia.
Agus juga menyampaikan perintah dari Presiden Prabowo Subianto bahwa harus ada 100 titik lokasi Sekolah Rakyat yang akan dibuka pada tahap 1 pada Juli 2025, dengan pembagian 63 titik lokasi pada tahap 1a dan 37 titik lokasi pada tahap 1b.
Total Rombongan Belajar (Rombel) untuk tahap I sebanyak 396 Rombel dengan jumlah siswa sebanyak 9.780 siswa terdiri dari tingkat SD, SMP, dan SMA.
Sebagian besar titik Sekolah Rakyat pada tahap I berada di Sentra milik Kemensos, Agus Jabo pastikan layanan Sekolah Rakyat tidak akan menggangu layanan Sentra.
“Kita meminta kepada BUMN, PLN dan Telkom, bisa mengatur jaringan listrik dan jaringan internet, sehingga pelayanan di Sentra tidak terganggu dan pelayanan di Sekolah Rakyat juga tidak terganggu,” ujarnya.
Agus menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat yang akan dibuka pada Juli itu bersifat sementara. Hal itu karena Sekolah Rakyat yang permanen lahannya masih disiapkan oleh Pemerintah Daerah.
Baca Juga: Kencang Desakan Pemakzulan Gibran, Analis Bongkar Alasan Prabowo Dekati Megawati Lewat Sufmi Dasco
“Untuk itu kami meminta Pemprov, Pemkab, Pemkot menyiapkan lahan 8,5 hektare untuk Sekolah Rakyat yang permanen,” ucapnya.
Terkait proses rekrutmen siswa Sekolah Rakyat pada tahap I ini sudah berjalan pada penetapan oleh kepala daerah dan proses home visit.
Sasarannya adalah anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang masuk pada desil 1 dan desil 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Sementara itu, perekrutan guru juga baru dibuka kemarin, Selasa (10/6). Syarat utama untuk bisa mengikuti seleksi guri Sekolah Rakyat ialah calon tenaga pengajar harus sudah mengantongi sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Terdapat 1.554 formasi jabatan fungsional guru ahli pertama untuk nantinya ditempatkan di Sekolah Rakyat yang tersebar di 100 lokasi tahap pertama penyelenggaraan.
Lowongan Guru PPPK
Berita Terkait
-
Intip Momen Prabowo Nonton Timnas, Ada yang Beda di Ruangannya
-
Purnawirawan TNI Desak Pemakzulan Gibran, Benarkah Prabowo Diam-diam Berubah Sikap?
-
Resmi Dibuka Lowongan Guru PPPK untuk Sekolah Rakyat, Ini Syaratnya
-
Jokowi Kini Jarang Ditemui Prabowo, Tanda-tanda Pengaruhnya Mulai Pudar?
-
Kencang Desakan Pemakzulan Gibran, Analis Bongkar Alasan Prabowo Dekati Megawati Lewat Sufmi Dasco
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Motor Bekas di Bawah 10 Juta Buat Anak Sekolah: Pilih yang Irit atau Keren?
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- 5 Mobil Bekas 3 Baris Harga 50 Jutaan, Angkutan Keluarga yang Nyaman dan Efisien
- Harga Mepet Agya, Intip Mobil Bekas Ignis Matic: City Car Irit dan Stylish untuk Penggunaan Harian
- 10 Mobil Bekas Rp75 Jutaan yang Serba Bisa untuk Harian, Kerja, dan Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
Terkini
-
Implementasi Pendidikan Gratis Pemprov Papua Tengah, SMKN 3 Mimika Kembalikan Seluruh Biaya
-
Boni Hargens: Reformasi Polri Harus Fokus pada Transformasi Budaya Institusional
-
Alarm Keras DPR ke Pemerintah: Jangan Denial Soal Bibit Siklon 93S, Tragedi Sumatra Cukup
-
Pemprov Sumut Sediakan Internet Gratis di Sekolah
-
Bantuan Tahap III Kementan Peduli Siap Diberangkatkan untuk Korban Bencana Sumatra
-
Kasus Bupati Lampung Tengah, KPK: Bukti Lemahnya Rekrutmen Parpol
-
Era Baru Pengiriman MBG: Mobil Wajib di Luar Pagar, Sopir Tak Boleh Sembarangan
-
BGN Atur Ulang Jam Kerja Pengawasan MBG, Mobil Logistik Dilarang Masuk Halaman Sekolah
-
BGN Memperketat Syarat Sopir MBG Pasca Insiden Cilincing, SPPG Tak Patuh Bisa Diberhentikan
-
Bupati Kini Jadi 'Dirigen' Program MBG, Punya Kuasa Tutup Dapur Nakal