Suara.com - Kementerian Sosial memastikan Sekolah Rakyat akan diresmikan dan mulai beroperasi pada Juli 2025, tepat pada tahun ajaran baru 2025/2026.
Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono meminta para satuan tugas (Satgas) Sekolah Rakyat untuk memastikan kurikulum, calon siswa, guru, serta sarana prasarana harus sudah siap sebelum pembukaan.
"Sehingga tidak ada hambatan ketika Sekolah Rakyat sudah beroperasi," kata Agus dalam keterangannya, saat Rapat Koordinasi Persiapan Pembukaan Sekolah Rakyat yang digelar secara daring, Selasa (10/6/2025).
“Untuk itu semua satgas yang telah ditugaskan saya mohon untuk terus bersinergi agar target yang sudah kita rencanakan bisa tercapai sehingga Bulan Juli nanti dapat dibuka dan diresmikan oleh Presiden,” kata dia.
Agus juga menyampaikan perintah dari Presiden Prabowo Subianto bahwa harus ada 100 titik lokasi Sekolah Rakyat yang akan dibuka pada tahap 1 pada Juli 2025, dengan pembagian 63 titik lokasi pada tahap 1a dan 37 titik lokasi pada tahap 1b.
Total Rombongan Belajar (Rombel) untuk tahap I sebanyak 396 Rombel dengan jumlah siswa sebanyak 9.780 siswa terdiri dari tingkat SD, SMP, dan SMA.
Sebagian besar titik Sekolah Rakyat pada tahap I berada di Sentra milik Kemensos, Agus Jabo pastikan layanan Sekolah Rakyat tidak akan menggangu layanan Sentra.
“Kita meminta kepada BUMN, PLN dan Telkom, bisa mengatur jaringan listrik dan jaringan internet, sehingga pelayanan di Sentra tidak terganggu dan pelayanan di Sekolah Rakyat juga tidak terganggu,” ujarnya.
Agus menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat yang akan dibuka pada Juli itu bersifat sementara. Hal itu karena Sekolah Rakyat yang permanen lahannya masih disiapkan oleh Pemerintah Daerah.
Baca Juga: Kencang Desakan Pemakzulan Gibran, Analis Bongkar Alasan Prabowo Dekati Megawati Lewat Sufmi Dasco
“Untuk itu kami meminta Pemprov, Pemkab, Pemkot menyiapkan lahan 8,5 hektare untuk Sekolah Rakyat yang permanen,” ucapnya.
Terkait proses rekrutmen siswa Sekolah Rakyat pada tahap I ini sudah berjalan pada penetapan oleh kepala daerah dan proses home visit.
Sasarannya adalah anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang masuk pada desil 1 dan desil 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Sementara itu, perekrutan guru juga baru dibuka kemarin, Selasa (10/6). Syarat utama untuk bisa mengikuti seleksi guri Sekolah Rakyat ialah calon tenaga pengajar harus sudah mengantongi sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Terdapat 1.554 formasi jabatan fungsional guru ahli pertama untuk nantinya ditempatkan di Sekolah Rakyat yang tersebar di 100 lokasi tahap pertama penyelenggaraan.
Lowongan Guru PPPK
Berita Terkait
-
Intip Momen Prabowo Nonton Timnas, Ada yang Beda di Ruangannya
-
Purnawirawan TNI Desak Pemakzulan Gibran, Benarkah Prabowo Diam-diam Berubah Sikap?
-
Resmi Dibuka Lowongan Guru PPPK untuk Sekolah Rakyat, Ini Syaratnya
-
Jokowi Kini Jarang Ditemui Prabowo, Tanda-tanda Pengaruhnya Mulai Pudar?
-
Kencang Desakan Pemakzulan Gibran, Analis Bongkar Alasan Prabowo Dekati Megawati Lewat Sufmi Dasco
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas 30 Jutaan untuk Harian, Cocok buat Mahasiswa dan Keluarga Baru
- Gibran Hadiri Acara Mancing Gratis di Bekasi, Netizen Heboh: Akhirnya Ketemu Jobdesk yang Pas!
- 7 Mobil Bekas Terbaik untuk Anak Muda 2025: Irit Bensin, Stylish Dibawa Nongkrong
- Suzuki Ignis Berapa cc? Harga Bekas Makin Cucok, Intip Spesifikasi dan Pajak Tahunannya
- STY Siap Kembali, PSSI: Tak Mudah Cari Pelatih yang Cocok untuk Timnas Indonesia
Pilihan
-
Jokowi Klaim Proyek Whoosh Investasi Sosial, Tapi Dinikmati Kelas Atas
-
Barcelona Bakal Kirim Orang Pantau Laga Timnas Indonesia di Piala Dunia U-172025
-
Menkeu Purbaya Pamer Topi '8%' Sambil Lempar Bola Panas: Target Presiden, Bukan Saya!
-
Hore! Purbaya Resmi Bebaskan Pajak Bagi Pekerja Sektor Ini
-
Heboh di Palembang! Fenomena Fotografer Jalanan Viral Usai Cerita Istri Difoto Tanpa Izin
Terkini
-
Warga Karangasem Demak Senyum Bahagia Menyambut Terang Baru di HLN ke-80
-
Tangan Diikat saat Dilimpahkan ke Kejaksaan, Delpedro: Semakin Ditekan, Semakin Melawan!
-
Prabowo: Saya Nonton Podcast Tiap Malam, Masa Saya Dibilang Otoriter?
-
Koalisi Sipil Tolak Soeharto Dapat Gelar Pahlawan, Sebut Pemerintah Abaikan Korban Pelanggaran HAM
-
Kontroversi Utang Whoosh: Projo Dorong Lanjut ke Surabaya, Ungkit Ekonomi Jawa 3 Kali Lipat
-
Prabowo Dukung Penuh Polri Tanam Jagung: Langkah Berani Lawan Krisis atau Salah Fokus?
-
Skandal Suap Vonis Lepas CPO: Panitera Dituntut 12 Tahun, Ungkap Peran Penghubung Rp60 Miliar!
-
DPR Sibuk! 2 RUU Siap Ubah Wajah Indonesia: Single ID Number dan Revisi Sistem Pemilu
-
Bakal Jadi Partai atau Pindah ke PSI? Begini Rencana Projo
-
Whoosh Bikin Tekor Triliunan, Ekonom Curiga Proyek Salah Sasaran dan Ada 'Permainan' Markup