Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memulai pembangunan tanggul setinggi 2,5 meter di kawasan pesisir Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara.
Tanggul ini dirancang sebagai langkah mitigasi untuk menahan banjir rob yang kerap melanda wilayah tersebut dan membanjiri permukiman warga.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, turun langsung meninjau pengerjaan awal proyek tersebut.
Dalam kunjungannya, ia mengingatkan jajarannya untuk mengawasi ketat dampak sosial dari pembangunan ini.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah potensi bertambahnya jumlah penduduk baru yang memanfaatkan keberadaan tanggul.
Ia tak ingin nantinya ketika tanggul selesai dan luasan daratan bertambah, ada warga yang menjadi penduduk ilegal di sekitar tanggul.
"Mohon ketika pembangunan sudah dilakukan, jangan kemudian ada penambahan warga-warga baru yang kemudian memanfaatkan situasi ini. Karena ini bukan pekerjaan yang gampang," ujar Pramono di Muara Angke, Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).
Ia meminta camat, lurah, hingga ketua RT dan RW setempat agar turut mengawasi dan mencegah terjadinya urbanisasi baru ke kawasan itu.
Pramono khawatir, jika jumlah penduduk meningkat, maka risiko penurunan muka tanah pun kian besar dan bisa mengganggu efektivitas tanggul yang dibangun.
Baca Juga: Pramono Larang Warga Muara Angke Sedot Air Tanah: Permukaan Tanah di Jakarta Makin Turun
Sebagai langkah lanjutan, Pramono juga menyatakan akan memperketat pengawasan terhadap penggunaan air tanah di lokasi sekitar tanggul.
Ia menyebut, eksploitasi air tanah turut mempercepat penurunan permukaan tanah.
"Begitu air tanah diambil ini menjadi dan mempercepat turunnya permukaan tanah. Dan itu sangat berbahaya bagi masyarakat. Kemudian kami akan segera mendistribusikan air bersih di daerah ini. Karena sekarang ini sudah dikerjakan oleh PAM Jaya ya," jelasnya.
Tanggul sepanjang 1,4 kilometer ini ditargetkan rampung pada Desember mendatang, dengan anggaran pembangunan mencapai Rp 52 miliar.
Sebelum pembangunan dimulai, Pemprov DKI telah membebaskan 282 bangunan di atas lahan seluas 120 hektare yang menjadi lokasi proyek.
Lebih lanjut, Pramono menyebut akan ada lanjutan pembangunan tanggul sepanjang 1 kilometer pada tahun depan.
Berita Terkait
-
Masih Menanti, Warga Mau Bilang Ini jika Gubernur Pramono Datang ke Kepulauan Seribu
-
Prihatin Pramono Belum Kunjungi Kepulauan Seribu Usai Dilantik, Warga: Padahal Dapat Suara Banyak
-
Dikritik Koalisi Sipil Soal Kinerja 100 Hari Pimpin Jakarta, Pramono: Saya Tidak Terganggu
-
Respons Santai Pramono Soal Rencana Pulau Kucing Tuai Kritikan
-
Rano Karno Berharap Namanya dan Pramono Bisa Jadi Nama Rumah Sakit di Jakarta
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas 30 Jutaan untuk Harian, Cocok buat Mahasiswa dan Keluarga Baru
- 7 Mobil Bekas Terbaik untuk Anak Muda 2025: Irit Bensin, Stylish Dibawa Nongkrong
- Gibran Hadiri Acara Mancing Gratis di Bekasi, Netizen Heboh: Akhirnya Ketemu Jobdesk yang Pas!
- Suzuki Ignis Berapa cc? Harga Bekas Makin Cucok, Intip Spesifikasi dan Pajak Tahunannya
- 5 HP RAM 8 GB Paling Murah Cocok untuk Gamer dan Multitasking Berat
Pilihan
-
4 HP Baterai Jumbo Paling Murah mulai Rp 1 Jutaan, Cocok untuk Ojol!
-
Saham BBRI Dekati Level 4.000 Usai Rilis Laba Bersih Rp41,23 Triliun
-
Harga Emas Turun Tiga Hari Beruntun: Emas Jadi Cuma 2,3 Jutaan di Pegadaian
-
Indonesia Ngebut Kejar Tarif Nol Persen dari AS, Bidik Kelapa Sawit Hingga Karet!
-
Prabowo Turun Gunung Bereskan Polemik Utang Whoosh
Terkini
-
Uji Lab Tuntas! Pertamina Jawab Keluhan Pertalite Bikin Brebet di Jatim: Sesuai Spesifikasi
-
PAM Jaya Matikan Sementara IPA Pulogadung, Gangguan Layanan Bisa Terasa Sampai 48 Jam
-
Geger Dugaan Mark Up Proyek Whoosh, KPK Bidik Petinggi KCIC?
-
Skandal Korupsi Whoosh: KPK Usut Mark Up Gila-gilaan, Tapi Ajak Publik Tetap Naik Kereta
-
Dugaan Kerugian Negara Rp75 T di Proyek KCJB, Pemufakatan Jahat Pemilihan Penawar China Jadi Sorotan
-
HLN ke-80, 171 Warga Tulungagung Peroleh Sambungan Listrik Gratis dari PLN
-
KCIC Pastikan Isu Dugaan Korupsi Whoosh Tak Pengaruhi Jumlah Penumpang
-
RUU PPRT: Bukan Sekadar Upah dan Kontrak, Tapi Soal Martabat Manusia yang Terlupakan
-
Pemerintah Diingatkan Harus Cepat Tangani Thrifting Ilegal, Telah Rugikan Negara Rp7,1 Triliun
-
Jelang Nataru, Menhub Dudy Bahas Kebijakan dan Strategi Angkutan Udara Bersama Maskapai