PDIP Dinilai Hati-hati Hadapi Tawaran Gabung Pemerintah, Bakal Terima Kursi Kabinet?

Suara.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) perlu berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait kemungkinan adanya peluang bergabung dalam Kabinet Merah Putih di bawah Kepemimpinan Prabowo-Gibran.

Pengamat politik Agung Baskoro berpendapat kehati-hatian Langkah PDIP tersebut perlu dilakukan karena berisiko menimbulkan kekecewaan di kalangan pemilih loyal PDIP.

"Memang PDIP ini juga nggak mau gegabah ya karena dia punya basis massa laten yang solid. Meskipun beliau, istilahnya kalah di Pilpres, tapi basis suaranya itu ya di kisaran 17-18 persen," kata Agung saat dihubungi Suara.com, Jumat 13 Juni 2025.

Ia menilai bila kemudian PDIP masuk ke dalam kabinet, ada kemungkinan sebagian basis pemilihnya merasa dikhianati, mengingat selama Pilpres 2024 partai banteng itu mengusung narasi yang berbeda dari gagasan keberlanjutan pemerintah.

Situasi tersebut, menurut Agung, bisa jadi berdampak jangka panjang hingga pemilu berikutnya.

"Jangan sampai nanti basis masa latennya kecewa. Malah nanti di Pileg 2029, dia bisa turun suaranya," katanya.

Menurut Agung, hal tersebut pula yang seharusnya menjadi pertimbangan partai berlambang moncong putih tersebut.

"Itu kan harus jadi pertimbangan juga ya, karena mereka kemarin membawa narasi yang cukup beda dengan narasi keberlanjutan pemerintah. Jadi PDIP hari ini menghitung soal itu," tuturnya.

Selain pertimbangan elektoral, Agung menyoroti hitung-hitungan realistis terkait jatah kursi menteri yang bisa diperoleh PDIP apabila bergabung ke dalam pemerintahan.

Baca Juga: Kian Mesra, Siti Zuhro: Hubungan Prabowo-Megawati Bisa Redam Pengaruh Politik Jokowi

Sebagai partai yang tidak mendukung Prabowo-Gibran ketika Pilpres 2024, kursi di kabinet yang bisa didapat PDIP bisa jadi terbatas.

Sementara di sisi lain, PDIP sebagai pemenang Pileg 2024 nampak memiliki ego sendiri.

"Kalau cuma dapat 3-4 (kursi di kabinet) ya kurang, secara pemenang pileg. Atau ada kompensasi lain yang memang bisa diterima di luar kabinet, semacam itu. Itu juga lagi dihitung sama PDIP saya kira," jelas Agung.

Menurutnya, situasi saat ini tidak hanya membuat PDIP berpikir keras, tetapi juga menjadi tantangan tersendiri bagi Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerindra itu dinilai ingin menjadi presiden yang merangkul semua pihak.

Risiko Bergabung

Sementara, PDIP juga punya hitungan yang tepat mengenai jumlah kursi kabinet yang setara dengan risikonya bila bergabung dengan pemerintah.

"Karena kalau nggak pas takarannya ya rugi juga. Mereka sudah mengorbankan basis massa tadi yang 17-18 persen, dengan kursi (menteri) yang tidak seberapa kan. Nah, ini makanya Pak Prabowo juga pusing," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menilai bahwa pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno tidak mesti dikaitkan dengan gabungnya PDIP di kabinet.

Diketahui, PDIP dinilai bisa bergabung di pemerintahan menyusul terealisasinya rencana pertemuan Prabowo dan Megawati.

Sementara itu, menurut Ketua OKK DPP Partai Gerindra ini, pembicaraan antara Prabowo dan Megawati juga bukan mengenai hal tersebut.

Namun detail apa yang dibicarakan Prabowo dan Megawati, Prasetyo mengaku tidak tahu. Sebab, pembicaraan keduanya dilakukam secara empat mata.

"Tapi rasa-rasanya bukan perkara itu, tidak harus juga semua gabung pemerintahan, meskipun dalam kapasitas beliau pribadi sebagai pengarah BRIN, PDIP. Jadi tidak ada masalah," kata Prasetyo kepada wartawan, Kamis 17 April 2025.

Selain itu, keakraban Prabowo dengan Megawati kembali terlihat saat keduanya berjalan beriringan saat Peringatan Hari Pancasila.

Namun, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai bahwa terlalu jauh apabila pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Seokarnoputri dikaitan dengan peluang PDIP masuk ke koalisi pemerintahan.

Prabowo dan Megawati diketahui bertemu dalam acara Upcara Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kemenlu, Jakarta Pusat, Senin 2 Juni 2025.

"Ya saya rasa belum ya, belum ada pembicaraan apa-apa, dan lagi ya saya rasa terlalu jauh dikait-kaitkan dengan hari lahir Pancasila, kemudian dikaitkan dengan koalisi begitu," kata Dasco di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 4 Juni 2025.