Mendagri Tito Karnavian Didesak Dicopot Usai Polemik 4 Pulau, Golkar Bicara Kewenangan Presiden

Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M Sarmuji, menilai kewenangan mengevaluasi menteri dalam hal ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ada di tangan Presiden RI Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Sarmuji menanggapi adanya desakan agar Mendagri Tito dievaluasi bahkan didesak dicopot dari jabatannya usai muncul polemik 4 pulau antara Aceh-Sumatera Utara.

"Mengenai evaluasi menteri itu wewenang presiden," kata Sarmuji kepada Suara.com, Senin (16/6/2025).

Ia mengatakan, kekinian Presiden Prabowo sendiri sedang memikirkan solusi yang pas terhadap 4 pulau yang menjadi polemik tersebut.

"Saat ini presiden sedang berfikir solusi mengenai empat pula tersebut," ujarnya.

Sebelumnya, Prabowo didesak untuk mencopot Mendagri Tito Karnavian dan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal terkait polemik 4 pulau.

Hal itu disampaikan Koordinator Aksi Persatuan Mahasiswa Aceh (PMA) Gamal saat berunjuk rasa di depan Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2025).

Adapun 4 pulau yang menjadi polemik adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek.

“Kami meminta dan mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mencopot Bapak Tito Karnavian dan juga Bapak Safrizal, karena ini menjadi biang kerok atau polemik yang ada, permasalahan yang ada di Aceh,” ujar Gamal.

Baca Juga: Sosok Ariyanti Sitorus, Ketua DPRD Sumut Getol Pertahankan 4 Pulau Aceh, Rekam keluarganya Dikuliti

Diberitakan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menilai persoalan empat pulau yang kini menjadi polemik Provinsi Aceh dan Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatra Utara. Pernyataan Hasan tersebut menyusul rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil alih persoalan tersebut.

Menurut Hasan, permasalahan empat pulau bisa diselesaikan dengan kepala dingin melalui dialog.

"Ini harusnya tidak sulit untuk diselesaikan, bisa diselesaikan dengan cara dingin, dengan kepala yang dingin, dengan cara yang baik-baik karena kita berdialog, kita berdiskusi sebagai sesama anak bangsa," kata Hasan di kantor PCO di Gerung Kwarnas, Jakarta Pusat, Senin (16/6/2025).

Pendiri lembaga survei Cyrus Network itu juga mengatakan presiden akan menpertimbangkan seluruh aspirasi dan pendekatan dalam mengambil keputusan, baik secara administrasi maupun historis.

"Jadi tentu akan presiden akan segera mengambil keputusan secepatnya dan dengan mempertimbangkan aspirasi-aspirasi maupun proses historis, proses administrasi yang sudah dijalankan selama ini," beber Hasan.

"Jadi kita tunggu saja, secepatnya presiden akan mengambil keputusan," Hasan Nasbi menambahkan.

Menurut Hasan, nantinya tidak menutup kemungkinan akan dialog bersama dia gubernur, Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution.

"Tidak tertutup kemungkinan untuk itu. Jadi karena akan mempertimbangkan berbagai macam hal, jadi tidak tertutup kemungkinan untuk itu," papar Hasan Nasbi.

Nama Mendagri Tito jadi Sorotan

Sejak mencuat ke publik, nama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjadi sorotan terkait polemik empat pulau di Aceh yang kini masuk dalam teritori Sumut. Tito dianggap menjadi 'biang kerok' polemik itu karena mengeluarkan keputusan kontroversial terkait 'pencaplokan' 4 pulau yang kini masuk ke Sumut.

Menanggapi itu, Anggota DPR RI Muslim Ayub mendesak agar Presiden Prabowo Subianto memberi peringatan keras kepada Tito lantaran keputusannya yang tertuang dalam Kepmendagri Nomor: 300.2.2-2138 Tahun 2025 tersebut, telah menimbulkan kegaduhan.

“Kalau sudah menjadi kehebohan publik, Presiden harus memberi punishment terhadap bawahannya. Jangan dibiarkan begitu saja,” kata Muslim dalam diskusi bertajuk Jejak 4 Pulau di Aceh Lepas ke Sumut: Objek Wisata ke Potensi Migas yang digelar Forum Jurnalis Aceh Jakarta (For-JAK), Sabtu (14/6/2025) malam.

Sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Aceh, Muslim mengaku turut mendapat banyak keluhan. Bahkan seolah-olah ia dianggap tidak bertanggung jawab atas beralihnya Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek dari milik Aceh menjadi Sumatera Utara tersebut.

"Kami ini sudah menjadi bulan-bulanan masyarakat," katanya.

Karena itu Muslim berharap Prabowo segera mengambil keputusan yang bijaksana dalam menyelesaikan persoalan ini. Selain juga dinilainya perlu memberi peringatan kepada Mendagri atas kegaduhan yang terjadi.

"Kalau saya gubernur, kepala dinas saya yang memberikan keputusan yang menghebohkan, jika sesuatu menyangkut dengan keresahan masyarakat, hari itu saya pecat. Itu kalau saya," katanya.

"Tapi kami enggak mengatakan demikian. Tapi harus diberi pelajaran juga," imbuhnya.