Geger Rebutan Pulau, Luhut Blak-blakan MBZ Berminat Investasi di Aceh Singkil

Suara.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan blak-blakan bahwa ada 'sultan' dari kawasan Arab ingin berinvestasi di Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

Pernyataan Luhut itu keluar di tengah ramai sengketa kepemilikan empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.

"Ya kalau (Aceh) Singkil saya sudah pernah pergi ke sana ya. Memang waktu itu MBZ spesifik Royal Highness dari Abu Dhabi pengen ada satu resort di daerah Singkil. Singkil itu ada berapa pulau-pulau di sana,” kata Luhut dalam sebuah potongan video yang beredar di media sosial sebagaimana dikutip, Minggu (15/6/2025).

Menurut Luhut, mereka sudah pergi meninjau ke Singkil, namun agak tertunda karena satu dan lain hal.

"Waktu itu saya sampaikan kepada Gubernur Aceh, supaya diakomodasi lah gitu. Jadi mereka, MBZ itu pengen ada satu resort yang bisa dia tinggal. Dan mereka sudah meninjau, dan memang resortnya, apa, pulaunya bagus dan itu ada kawasan, apa ya, seperti rawa, tapi yang bagus yang macam-macam binatang masih tumbuh di sana," jelas Luhut.

Kemudian Luhut menyatakan, terkait adanya informasi soal kandungan migas di beberapa pulau di Aceh Singkil, bahwa sampai hari ini pihaknya tidak tahu dan mungkin saja ada.

"Yang saya pastikan di situ memang bagus, ada beberapa pulau," katanya.

Luhut juga menyatakan bahwa minat MBZ berinvestasi di Singkil bukan terkait polemik status empat pulau.

"Saya enggak lihat, saya enggak tahu persis mengenai itu, tapi setahu saya memang waktu itu mereka berminat sekali untuk investasi resort turis di sana," tandasnya.

Baca Juga: Fraksi PKB Desak Prabowo Segera Beri Solusi Sengketa 4 Pulau Aceh: Keutuhan Bangsa Adalah Prioritas

Prabowo Didesak Segera Selesaikan Sengketa Empat Pulau

Sebelumnya, Ketua Fraksi PKB MPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz mendesak Presiden RI Prabowo Subianto untuk segera memberi solusi polemik sengketa empat pulau antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara.

Menurut Eem, sengketa ini harus segera diselesaikan karena berpotensi memecah belah bangsa, terutama dua provinsi tersebut.

“Penyelesaian sengketa empat pulau ini harus segera, tidak bisa ditunda-tunda lagi. Tentu, sebelumnya, Presiden harus melakukan pendekatan konstruktif dan damai antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara,” katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, sebagaimana dilansir Antara, Minggu (15/6).

Lebih lanjut Eem mengatakan, bahwa fraksi PKB MPR RI juga mendukung apabila polemik ini diselesaikan di tingkat Presiden dan bukan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Alasannya, lanjut dia, karena di dalam konstitusi telah disebutkan bahwa Kepala Negara memiliki tugas dalam menjaga keutuhan wilayah negara dengan memastikan kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan wilayah NKRI dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.

“Fraksi PKB MPR RI percaya keutuhan bangsa dan kepentingan nasional harus menjadi prioritas utama dalam menyelesaikan kasus ini. Kami menyerukan agar pemerintah dan semua pihak terkait untuk bekerja sama dan berkomitmen menyelesaikan polemik ini," ujarnya.

Adapun Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan mengambil alih persoalan sengketa empat pulau yang melibatkan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh.

Pengambilalihan persoalan sengketa empat pulau tersebut diputuskan setelah Sufmi Dasco berkomunikasi langsung dengan Prabowo beberapa waktu lalu.

"Hasil komunikasi DPR RI dengan Presiden bahwa Presiden mengambil alih persoalan batas pulau yang menjadi dinamika antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara," kata Dasco.

Tidak hanya itu, berdasarkan komunikasi tersebut, Dasco mengatakan bahwa Presiden Prabowo akan memberikan keputusan soal polemik perebutan empat pulau pada pekan depan.

"Pada pekan depan akan diambil keputusan oleh Presiden tentang hal itu," katanya.

Sebagai informasi, polemik kepemilikan Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil muncul setelah terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 yang menyatakan empat pulau tersebut adalah bagian dari Sumatera Utara.