Suara.com - Istana Kepresidenan memastikan angaran untuk melakukan rekrutmen 24 ribu calon tamtama pada Tahun 2025 sudah diperhitungkan, sehingga memang memungkinkan dilaksanakan.
Kepastian tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara yang juga Juru Bicara Presiden Prabowo Subianto, Prasetyo Hadi.
Prasetyo menanggapi sorotan terhadap rencana rekrutmen yang dilakukan di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Ia sekaligus memberikan jawaban serupa atas rencana TNI AD menambah lima Komando Daerah Militer atau Kodam baru pada tahun ini.
"Pasti semua sudah diperhitungkan," kata Prasetyo di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 17 Juni 2025.
Prasetyo menegaskan bahwa kebijakan efisisensi anggaran bukan berarti mengurangi secara total belanja di APBN.
"Tapi makna dari efisiensi itu adalah direalokasi untuk kebutuhan-kebutuhan program-program yang jauh lebih prioritas, gitu loh kira-kira," kata Prasetyo.
Prasetyo kemudian mencontohkan efisiensi terhadap anggaran untuk perjalanan dinas luar negeri yang dialihkan untuk kegiatan, jauh lebih prioritas dan produktif.
"Contoh kan waktu itu kita efisienkan perjalanan ke luar negeri karena kita merasa perjalanan ke luar negeri bukan tidak penting tapi itu sesuatu yang menurut pendapat kita, pendapat pemerintah itu bisa dialihkan untuk kegiatan lain yang jauh lebih produktif. Maknanya begitu," tutur Prasetyo.
Baca Juga: TNI/Polri Akan Ajarkan Baris-Berbaris di Sekolah Rakyat, JPPI: Tidak Ada Korelasinya Buat Pendidikan
"Jadi kalau ada program ya pasti sudah dihitung, insyaAllah pasti bisa tercukupi dari APBN kita," ujarnya.
Prasetyo juga memastikan anggaran untuk perekrutan 24 ribu calon tamtama hingga pembangunan lima kodam baru tidak akan memengaruhi anggaran lain, termasuk anggaran operasional kodam yang lebih dulu ada.
"Nggak. pasti sudah dihitung. kan tidak mungkin dijalankan belum dihitung kan," kata Prasetyo.
Sebelumnya diberitakan, rekrutmen 24 ribu calon tamtama pada 2025 dilakukan untuk mengisi struktur baru Batalyon Teritorial Pembangunan.
Batalyon tersebut sedianya akan mengurusi sejumlah hal mulai dari ketahanan pangan hingga kesehatan.
Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Wahyu Yudhayana telah menjelaskan bahwa Batalyon Teritorial Pembangunan akan tersebar di ratusan kabupaten/kota seluruh Indonesia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'