Pramono Anung Ultimatum Pengemplang Pajak di Jakarta: Jangan Berlindung di Balik Ketiak Kekuasaan!

Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bakal mendorong transparansi dan keterbukaan dalam sistem pemungutan pajak di ibu kota.

Ia juga memberikan peringatan kepada para wajib pajak, khususnya yang diduga menunggak untuk memanfaatkan kedekatan dengan kekuasaan.

"Yang dulu remang-remang, yang dulu nggak mau bayar pajak, yang dulu masih bersembunyi di ketiak-ketiak kekuasaan, sekarang transparan, harus bayar pajak," kata Pramono dalam acara Malam Apresiasi Wajib Pajak di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa 17 Juni 2025.

Pernyataan itu disampaikan saat Pramono memaparkan capaian pemungutan pajak Jakarta yang disebutnya menunjukkan tren positif.

Per 17 Juni 2025, pendapatan dari sektor pajak daerah telah mencapai 46,7 persen dari target tahunan.

Angka itu disebutnya melampaui capaian nasional yang masih berada di angka 32 persen.

Menurutnya, pendekatan yang digunakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berbeda dari biasanya.

Ia mengklaim pengumpulan pajak dilakukan dengan pendekatan yang humanis dan akuntabel.

"Tadi saya bisik-bisik dengan Pak Dirjen Pajak. 'Kok bisa Jakarta memungut pajak lebih tinggi dari nasional?' Pak Dirjen Pajak, intinya Jakarta memungutnya dengan hati," ujar Pramono, merujuk pada percakapannya dengan Dirjen Pajak Kemenkeu, Bimo Wijayanto, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Baca Juga: Pramono Anung Akan Tambah 5 Rute Baru Transjabodetabek, Hingga ke Cianjur

Lebih lanjut, Pramono menjelaskan bahwa penerimaan pajak yang tinggi turut berdampak terhadap kemampuan daerah dalam menjalankan berbagai program sosial. Salah satunya adalah peningkatan alokasi untuk program pendidikan.

"Kartu Jakarta Pintar di periode ini, di tahun ini kita membagikan 727.622 siswa. Totalnya kurang lebih 1,6 triliun dan ini transparan, terbuka karena semuanya dilakukan melalui perbankan," ungkapnya.

Ia juga menyinggung program beasiswa lanjutan bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu di Jakarta.

Menurutnya, akses pendidikan harus diberikan secara merata, bahkan hingga jenjang tertinggi.

"Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, saya sudah meminta di jajaran pemerintah DKI, saya minta orang yang tidak mampu diberikan kesempatan untuk bisa sekolah S1, S2, bahkan S3," katanya.

Langkah Pramono tersebut tidak hanya mencerminkan reformasi fiskal, tetapi juga bagian dari upaya membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.