Adanya pengamanan ini kata Subiyantana sebagai antisipasi dan menyesuaikan SOP.
"Tidak ada penahanan, hanya dihalau. Ini sudah sesuai dengan prosedur pengamanan," ucapnya.
Dalam keterangan lain, Ketua Pengurus Cabang Blitar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Muhammad Thoha Ma’ruf memberikan penjelasan soal apa yang dilakukan anggotanya.
Thoha mengatakan, ada empat mahasiswa sebenarnya yang hendak membentangkan empat poster. Poster tersebut merupakan kritikan mahasiswa terhadap Wakil Presiden Indonesia, Gibran Rakabuming Raka.
"Ada empat poster catatan kritis mahasiswa PMII Blitar terhadap Wapres Gibran. Kami memang berniat membentangkan poster itu sebagai sambutan untuk Wapres Gibran," kata Thoha.
Poster kritik mahasiswa ini bukan tanpa sebab. Jika bisa diingat, 19 juta lapangan pekerjaan adalah janji yang disampaikan Gibran Rakabuming Raka saat kampanye menjadi Wakil Presiden.
Target 19 juta lapangan kerja tersebut 5 juta diantaranya merupakan green jobs atau pekerjaan ramah lingkungan. Hal ini bahkan dijabarkan dalam acara debat cawapres di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Jumat (22/12/23).
Langkah yang akan dilakukan yaitu melanjutkan hilirisasi. Hilirisasi yang dimaksud tidak hanya di sektor pertambangan, melainkan juga di sektor lain. Gibran juga berjanji akan menggenjot ekonomi kreatif dan UMKM.
Faktanya, ada 20 ribu lebih pekerja yang datang ke Jo Fair Bekasi di 27 Mei 2025. Sejumlah pencari kerja terpaksa dievakuasi dan mendapatkan tindakan medis karena suasana yang tidak kondusif.
Baca Juga: Sisi Gelap Internship di Industri Kreatif: Magang atau Kerja Rodi?
Situasi ini pun semakin buruk dengan angka pemutusan hubungan kerja atau PHK yang meningkat. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, sebanyak 26.455 pekerja dilaporkan terdampak PHK hingga bulan Mei 2025.
Sedangkan pada Januari hingga Oktober 2024 terdapat 63.947 pekerja yang terdampak. Data tahun 2024 itu mengalami peningkatan dibanding pada tahun 2023 sebanyak 45.576 pekerja.
Berita Terkait
-
Bola Panas Pemakzulan Gibran, Ujian Loyalitas Prabowo atau Sekadar Politik Sandera?
-
Gibran Tak berdaya? Pengamat: Dia Cuma Dipakai saat Pilpres 2024
-
Kerja Sebelum Matahari Terbit, Gibran Dibandingkan Tukang Sayur
-
Dihantui Penampakan di Film Lorong Kost, Gibran Marten Kabur dari Tempat Penginapan
-
Jadi Paket Genre Lengkap, Film Lorong Kost Bakal Hadirkan Unsur Horor, Komedi dan Drama
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'