Suara.com - Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, menanggapi soal target Gubernur Pramono Anung yang ingin mengerek besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 hingga ke angka Rp100 triliun.
Ia menyatakan optimisme bahwa angka tersebut bukanlah sesuatu yang mustahil dicapai dalam waktu dekat.
"Sangat mungkin. Saya optimis. Insya allah," ujar Khoirudin kepada wartawan, Kamis (19/6/2026).
Menurut dia, Pemprov DKI memiliki sejumlah instrumen strategis untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Salah satu yang disorot adalah optimalisasi penarikan retribusi parkir serta penataan jaringan utilitas di wilayah Jakarta yang selama ini dinilai belum maksimal.
Tak hanya itu, Khoirudin juga menyinggung potensi besar dari aset milik daerah yang selama ini tidak dimanfaatkan secara produktif.
"Saat ini banyak aset daerah yang belum dikerjasamakan, yang terbengkalai, yang masih tanah kosong. Sangat banyak. Ini kita ingin memanfaatkan untuk kepentingan bisnis dan sebagainya. Kita kerja samakan, pada akhirnya akan menambah pendapatan," jelasnya.
Selain mengandalkan sumber pendapatan dari dalam, Jakarta juga berpeluang mendapatkan kucuran dana lebih besar dari pemerintah pusat.
Khoirudin menyebutkan adanya potensi peningkatan dana bagi hasil, khususnya dari sektor pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat namun menjadi hak daerah.
Baca Juga: Pramono Anung Akan Tambah 5 Rute Baru Transjabodetabek, Hingga ke Cianjur
"Hak provinsi itu, kalau otonominya di tingkat provinsi seperti Jakarta, itu dapat hak 20 persen dari pajak tertentu yang dipungut oleh pemerintah pusat," ungkapnya.
"Nah, 20 persen ini kan kita harus hitung bersama-sama, duduk bersama-sama, disinkronisasi. Berapa sih sebenarnya angka itu? Karena selama ini kan given. Kita enggak ikut menghitung," tambah Khoirudin.
Sebelumnya, Gubernur Pramono Anung menyatakan bahwa target Rp100 triliun untuk APBD DKI bukan sekadar ambisi kosong.
Dalam forum Jakarta Future Festival yang digelar di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Minggu (15/6), ia menekankan pentingnya peningkatan anggaran tersebut demi mendukung proyek strategis, salah satunya pembangunan giant sea wall.
"APBD Jakarta sekarang ini Rp91 triliun. Mudah-mudahan tahun depan udah bisa di atas Rp100 triliun. Kalau itu bisa dilakukan, maka kami setiap tahun minimum harus spend kurang lebih Rp5 triliun untuk Giant Sea Wall," ujar Pramono.
Untuk menyokong mega proyek tanggul laut sepanjang 19 kilometer itu, Pemprov DKI juga akan mencari sumber pendanaan alternatif.
Salah satunya melalui proyek pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa), di mana keuntungan dari pengelolaan sampah itu akan digunakan sebagai tambahan dana pembangunan.
Berita Terkait
-
Jakarta Siapkan 'BPJS Hewan', Subsidi Pengobatan untuk Hewan Peliharaan Warga Kurang Mampu?
-
Dari Jawa Barat ke Jakarta: Efektifkah Barak Militer Redam Tawuran Pemuda?
-
Pramono Janji Pecat Sopir Jaklingko Ugal-ugalan: Kemarin Keluhan Nunggu Lama, Sekarang Nggak
-
Pramono Anung Ultimatum Pengemplang Pajak di Jakarta: Jangan Berlindung di Balik Ketiak Kekuasaan!
-
Pramono Anung Akan Tambah 5 Rute Baru Transjabodetabek, Hingga ke Cianjur
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'