Suara.com - Nama Pasar Pramuka, sebuah kawasan niaga legendaris di Jakarta Timur, mendadak viral. Lokasi ini mendadak mencuat menjadi sorotan tajam dan viral di jagat maya.
Bukan karena menjadi pusat penjualan obat dan alat kesehatan termurah, melainkan karena terseret dalam pusaran salah satu isu politik paling sensitif di Tanah Air: keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Narasi yang mengaitkan pasar ini sebagai 'pabrik' pembuatan dokumen tersebut telah membuka kembali lembaran sejarah panjang dan reputasi gandanya yang penuh warna.
Untuk memahami mengapa Pasar Pramuka bisa dikaitkan dengan isu sepenting ini, maka perlu menelusuri jejak transformasinya selama beberapa dekade.
Jauh sebelum dikenal sebagai surga para pencari obat atau kicauan burung, pasar ini memiliki identitas yang sangat berbeda.
Menurut kesaksian warga sekitar, pada era 1960-an, kawasan ini hanyalah pasar sayur dan buah di pagi hari yang bertransformasi menjadi lapak buku bekas di malam hari.
Memasuki akhir era 1970-an hingga 1980-an, Pasar Pramuka bermetamorfosis menjadi sebuah fenomena unik yang dikenal sebagai 'Pasar Skripsi'.
"Dulu, mengetik skripsi dengan mesin tik itu keahlian khusus. Di sinilah pusatnya para jago ketik berkumpul," kenang Jarkasyi Royani, seorang warga yang tumbuh besar di kawasan itu, dalam sebuah wawancara pada 23 November 2015.
Mahasiswa dari berbagai penjuru Jakarta berbondong-bondong datang untuk merampungkan tugas akhir mereka. Namun, reputasi sebagai pusat pengetikan ini perlahan bergeser ke arah yang lebih kelam.
Baca Juga: Ketimbang Jadi Ketum PSI, Projo Dorong Jokowi Bikin Partai Baru Agar Lebih Original dan Nyata
Seiring waktu, beberapa kios mulai menawarkan jasa 'ekstra', menjadikannya lokasi yang terkenal sebagai sarang pemalsuan berbagai dokumen.
Tudingan Mengejutkan dan Bantahan Keras UGM
Reputasi kelam inilah yang kembali diungkit ketika politikus senior PDI-Perjuangan, Beathor Suryadi, melontarkan tudingan mengejutkan.
Dalam sebuah pernyataan yang beredar luas di media sosial pada pertengahan Juni 2025, Beathor mengklaim bahwa dokumen ijazah yang digunakan Jokowi saat mendaftar sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada 2012, diduga dibuat di Pasar Pramuka.
"Dokumen itu disusun buru-buru. Prosesnya sangat cepat dan melibatkan beberapa orang tim inti," ujar Beathor dalam keterangan yang viral tersebut.
Tudingan ini sontak memicu badai di media sosial, menghidupkan kembali perdebatan lama yang telah berulang kali muncul.
Istilah "Universitas Pasar Pramuka" pun menjadi tren, menyindir dan mempertanyakan legalitas dokumen pendidikan sang mantan presiden.
Namun, di tengah hiruk pikuk spekulasi, bantahan keras dan klarifikasi resmi datang dari institusi yang namanya tercatut dalam ijazah tersebut: Universitas Gadjah Mada (UGM).
Menghadapi serbuan pertanyaan dan kedatangan sejumlah aktivis ke kampus mereka, pihak rektorat memberikan pernyataan tegas dan terperinci.
Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM, Prof. Wening Udasmoro, dalam konferensi pers pada Selasa, 15 April 2025, memastikan keaslian ijazah Jokowi.
"Kami tegaskan, Bapak Insinyur Joko Widodo adalah alumnus sah prodi S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Beliau masuk pada tahun 1980 dan lulus pada 5 November 1985," jelas Wening di hadapan awak media.
UGM bahkan menyatakan memiliki seluruh bukti otentik yang mendukung pernyataan tersebut, dari catatan awal masuk hingga kelulusan.
"Ini bukan soal membela siapa pun. Posisi kami sebagai lembaga adalah menjelaskan fakta berdasarkan dokumen otentik yang kami miliki," ujar Wening.
"Kami memiliki semua arsipnya, mulai dari proses verbal ujian skripsi hingga salinan skripsi aslinya. Jadi, data kami lengkap dan sah," tambahnya.
Tag
Berita Terkait
-
Ketimbang Jadi Ketum PSI, Projo Dorong Jokowi Bikin Partai Baru Agar Lebih Original dan Nyata
-
Kader PSI Posting Foto KKN Jokowi, Dokter Tifa Soroti Perbedaan Nama Desa
-
Prabowo Bubarkan Satgas Saber Pungli, Legislator PKS: Sudah Seharusnya, Nggak Jelas Juga Tupoksinya
-
Relawan Projo Sebut Belum Ada 'Hilal' Jokowi Jadi Ketua Umum PSI
-
Prabowo Bubarkan Satgas Saber Pungli, Komisi III DPR: Tepat! Polri hingga KPK Harus Dimaksimalkan
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Bukan Septic Tank! Ternyata Ini Sumber Ledakan di Pamulang yang Rusak 20 Rumah
-
Nama PBNU Terseret Kasus Haji, KPK Buka Suara: Benarkah Hanya Incar Orangnya, Bukan Organisasinya?
-
Rentetan Kasus Keracunan Makan Bergizi Gratis, DPD Minta BGN Kurangi Jumlah Penerima MBG
-
Asmara Berujung Maut di Cilincing: Pemuda Tewas Dihabisi Rekan Sendiri, Kamar Kos Banjir Darah!
-
Video Gibran Tak Suka Baca Buku Viral Lagi, Netizen Bandingkan dengan Bung Hatta
-
KPK Ungkap Kasus Korupsi Kuota Haji, Libatkan Hampir 400 Biro Perjalanan
-
Nabire Diguncang Gempa Berkali-kali, Jaringan Internet Langsung Alami Gangguan
-
KPK Sita Uang Hingga Mobil dan Tanah dari Dirut BPR Jepara Artha dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Terungkap! Modus Oknum Kemenag Peras Ustaz Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji
-
PWNU DKI Ingatkan soal Transformasi PAM Jaya: Jangan Sampai Air Bersih Jadi Barang Dagangan