KPK Bantah Fee Judol Rp200 Juta Diterima Pegawainya, Jubir: Yang Bersangkutan Bukan Pegawai

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi bahwa Tenaga Ahli KPK bernama Raihan yang hadir dalam sidang kasus judi online bukan pegawai dari Lembaga antirasuah tersebut.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa Raihan hanya pernah diundang KPK sebagai narasumber atau pembicara mengenai pengelolaan data dan informasi.

"Kami sampaikan bahwa saudara Raihan bukan pegawai KPK, namun yang bersangkutan memang pernah menjadi narasumber di KPK, khususnya terkait dengan pengelolaan data dan informasi," kata Budi kepada wartawan, Jumat 20 Juni 2025.

Raihan dihadirkan sebagai saksi dalam sidang sidang kasus pengamanan situs judi online Kominfo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada Rabu 18 Juni 2025.

Sebagai narasumber, lanjut Budi, jenis pekerjanya hanya bersifat dukungan dan tidak penuh seperti pegawai.

Narasumber hanya akan dipanggil KPK apabila dibutuhkan.

"Sehingga jenis pekerjanya hanya tertentu beberapa jam saja begitu untuk mengerjakan proyek, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya memang dibutuhkan dari keahlian yang bersangkutan," ujar Budi.

Budi kemudian menegaskan Kembali, dalam kapasitas Raihan menjadi narasumber secara profesional tidak mengikatnya.

"Dalam konteks dia sebagai narasumber, jadi memang di sana tidak mengikat kepada profesionalisme yang bersangkutan untuk kemudian mengerjakan proyek-proyek lain," tambah dia.

Baca Juga: Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim, KPK Sita 2 Rumah Senilai Rp 3,2 Miliar di Surabaya dan Mojokerto

Namun, Budi menjelaskan inspektorat akan mendalami informasi soal kemungkinan adanya pelanggaran oleh pegawai KPK.

"KPK pastikan, Inspektorat akan mendalami informasi ini, apakah ada dugaan pelagaran yang terkait dengan KPK-nya," katanya.

Sebelumnya Raihan disebut-sebut pernah menerima fee atau komisi Rp200 juta dari terdakwa kasus pengamanan situs judi online Kominfo, Adhi Kismanto.

Komisi tersebut diberikan atas jasanya membuat aplikasi pencari situs judi online.

Fakta ini terungkap saat Raihan dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kasus pengamanan situs judi online Kominfo di PN Jaksel pada Rabu 18 Juni 2025.

Dalam persidangan, Raihan bersaksi untuk terdakwa Adhi Kismanto, Zulkarnaen Apriliantony, Muhrijan alias Agus, dan Alwin Jabarti Kiemas.

Dalam persidangan, Raihan mengaku mengenal Adhi Kismanto pada tahun 2021 atau 2022 saat bekerja sama dengannya.

Saat itu, Raihan menceritakan, Adhi memberikan pekerjaan untuk membuat alat monitoring.

Raihan kemudian dicecar jaksa mengenai alat monitoring tersebut.

Buat Klandestin

Dalam kesempatan itu, Raihan mengemukakan bahwa aplikasi tersebut bergunan untuk melacaka situs-situs judi online bernama Klandestin.

"Dia pernah bercerita waktu awalnya itu, kalau misalkan dari Kominfo waktu itu memerlukan tools untuk meng-crawling situs-situs atau link judi online yang ingin di-takedown," papar Raihan.

Kerja sama keduanya tersebut berlangsung pada tahun 2023. Raihan berperan sebagai developer aplikasi tersebut.

"Adakah Adhi Kismanto memberikan semacam fee atau upah kepada saudara?" tanya jaksa.

Dalam kesempatan itu, Raihan kemudian mengaku menerima Rp200 juta dari Adhi Kismanto.

"Saya pernah diberikan pembayaran sebesar Rp200 juta dari Adhi Kismanto," beber Raihan.

Mendengar pengakuan Raihan, jaksa kemudian menggali lebih dalam lagi asal-usul uang yang digunakan Adhi Kismanto untuk membayar Raihan.

"Tahu nggak duitnya dari mana?" tanya jaksa.

"Saya kurang tahu pasti, tapi yang saya duga adalah itu hasil pembayaran dari Kominfo," jawab Raihan.

Raihan kemudian mengakui, mendapatkan uang tersebut secara tunai setelah pengerjaan aplikasinya rampung, tepatnya sekira pertengahan 2024.

"Sampai Agustus baru cair Rp200 juta?" tanya jaksa.

"Iya," timpal Raihan.

"Cash?" tanya jaksa.

"Waktu itu saya diberikan cash," ujar Raihan.

"Rupiah atau Dolar?" cecar jaksa.

"Rupiah," ungkap Raihan.

"Di mana penyerahannya?" tanya jaksa lagi.

"Waktu itu saya diserahkan di rumahnya," kata Raihan.