Suara.com - Pernyataan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ulil Abshar Abdalla, kembali memantik kontroversi publik.
Dalam wawancaranya bersama podcast Total Politik, pria yang akrab disapa Gus Ulil itu mengeluarkan pernyataan tajam terhadap gerakan lingkungan hidup, khususnya yang berfokus pada isu perubahan iklim.
Dalam pandangannya, gerakan lingkungan tidak lepas dari kepentingan kekuasaan global.
Dia bahkan menyebut adanya bentuk "oligarki" baru yang menguasai wacana perubahan iklim secara dominan.
"Sebetulnya, narasi lingkungan itu juga oligarki sendiri. Jangan dikira lho, orang-orang yang terlibat dalam isu lingkungan itu, terutama climate change, itu juga merupakan oligarki sendiri," ujarnya.
"Mereka menguasai oligarki isu ini, dan orang-orang yang menentang ini, mereka bisa di-cancel," tutur Gus Ulil lebih lanjut.
Tak berhenti sampai di situ, Gus Ulil juga menyoroti sumber dana yang disebutnya berasal dari pemerintah Amerika Serikat, terutama pada masa kepemimpinan Presiden Barack Obama dan Joe Biden.
Dia menyatakan bahwa gerakan perubahan iklim mendapatkan dukungan finansial dari pajak rakyat Amerika dan digunakan secara eksklusif oleh pihak-pihak tertentu.
"Siapa sumber dana dari isu-isu lingkungan ini? Pemerintah (Amerika), terutama di zaman, kalau di Amerika pada zaman Biden dan Obama," ungkap Gus Ulil.
Baca Juga: Empat Izin Tambang Raja Ampat Sudah Dicabut, Pandji Pragiwaksono Ingatkan Waspada Provokator
"Jadi sumber pendanaan isu-isu climate change ini adalah pajak rakyat (Amerika), yang menjadi uang dari pemerintah federal. Mereka ini memonopoli penggunaan dana ini," ujarnya.
Gus Ulil juga mengklaim bahwa kelompok yang tidak sejalan dengan narasi perubahan iklim akan dikucilkan secara akademik maupun profesional.
"Kalau ada orang-orang yang punya pandangan yang sceptical, tidak terlalu percaya kepada narasi climate change, mereka di-cancel," tuturnya.
"Kamu nggak dapat dana penelitian. Kalau kamu profesor, kamu nggak dapat tenure. Kalau kamu lulus di jurnal, kamu nggak diloloskan," lanjut Gus Ulil.
Tak butuh waktu lama, pernyataan Gus Ulil langsung menyulut kemarahan netizen.
Banyak yang menilai pernyataan tersebut sebagai bentuk pembelaan terhadap industri tambang dan pengaburan atas fakta-fakta kerusakan lingkungan yang nyata terjadi.
Berita Terkait
-
Pemerintah Tak Punya Riset Dampak Tambang Nikel Terhadap Ekosistem Pesisir, Pakar Curiga Disengaja
-
Profil Ulil Abshar Abdalla, Anggap Penolak Tambang dan Wahabi Mirip
-
Bahlil Harus Tahu, Dampak Tambang di Pulau Kecil Bisa Langsung Menyebar Cepat Meski Berjarak 40 KM
-
Dampak Penambangan Nikel di Pulau Kecil: Lingkungan Rusak, Warga Terancam
-
Laporan Greenpeace: 12 Izin Tambang Nikel Masuk Kawasan Geopark Global UNESCO Raja Ampat
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO