Prabowo Sentil BUMN Kerja Lambat, Anggota Komisi VI DPR Beberkan Sejumlah Hal yang Jadi Hambatan

Suara.com - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB, Nasim Khan turut memberikan komentarnya menanggapi soal Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti lambannya kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibandingkan sektor swasta.

Prabowo sebelumnya menyampaikan hal itu dalam penutupan Konferensi Internasional Infrastruktur 2025 di Jakarta Pusat, Kamis 12 Juni 2025.

Presiden menyebut sektor swasta, termasuk swasta internasional, lebih efisien, modern, dan tepat waktu dalam menyelesaikan proyek infrastruktur, serta mampu menghemat anggaran secara signifikan.

Nasim menilai pernyataan Prabowo itu merupakan bentuk kepedulian terhadap BUMN. Ia menganggap ini sebagai momentum untuk mendorong transformasi dan peningkatan kinerja BUMN ke depan.

"Pernyataan Presiden menunjukkan harapan agar BUMN bisa lebih maju dan berkembang. Ini momentum tepat untuk BUMN semakin berkarya dan memberi manfaat yang lebih besar dibanding sektor swasta," kata Nasim kepada wartawan, Jumat 20 Juni 2025.

Ia menegaskan, bahwa BUMN telah memiliki nilai-nilai utama yang menjadi pedoman kerja, yakni AKHLAK: Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

Menurutnya, jika nilai-nilai tersebut diterapkan secara konsisten, BUMN akan mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi negara.

Lebih lanjut, Nasim menyatakan kritik Presiden tidak muncul tanpa alasan.

Ia mengakui adanya sejumlah tantangan struktural yang menyebabkan BUMN kerap dianggap kurang efisien dibanding perusahaan swasta.

Baca Juga: Prabowo Manjakan 25 Wamen Ini dengan Rangkap Jabatan, Pengamat: Biar Kerja dan Tambah Rezeki

"BUMN punya misi ganda: selain mengejar keuntungan, juga menjalankan peran sosial dan pembangunan nasional. Ini berbeda dengan swasta yang hanya fokus pada profit," ujarnya.

Nasim menjelaskan, berbagai faktor seperti struktur organisasi yang kompleks, kewajiban mematuhi regulasi pemerintah, hingga campur tangan politik, membuat pengambilan keputusan di tubuh BUMN kerap terhambat.

Selain itu, jaminan dukungan modal dari negara terkadang membuat manajemen tidak terdorong untuk melakukan efisiensi secara optimal.

"BUMN sering diminta menyerap tenaga kerja sebagai bagian dari kebijakan politik. Ditambah lagi, banyak keputusan yang cenderung lambat karena harus melewati prosedur birokrasi yang panjang," tambahnya.

Ia juga menyoroti kultur kerja di sebagian BUMN yang dinilai masih kurang dinamis dan inovatif. Untuk itu, Nasim menawarkan sejumlah solusi strategis guna memperbaiki performa BUMN.

Pertama, ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas.