Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim, KPK Sita Aset Milik Legislator Gerindra Anwar Sadad di Dua Lokasi

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita aset milik Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra Anwar Sadad di dua lokasi.

Penyitaan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pada penyaluran dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Jawa Timur 2021-2022.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan pihaknya menyita aset Anwar Sadad yang berada di Banyuwangi dan Kabupaten Probolinggo.

“Pada Senin (23/6), penyidik juga melakukan pemasangan tanda penyitaan terhadap aset yang diduga milik tersangka AS yang berlokasi di Banguwangi di Kabupaten Probolinggo yang diduga diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi perkara dimaksud,” kata Budi kepada wartawan, Selasa (24/6/202).

KPK memang diketahui sudah menetapkan Anwar Sadad sebagai salah satu tersangka dalam perkara dugaan korupsi pada penyaluran dana hibah untuk pokmas dari APBD Jawa Timur 2021-2022.

Dia juga dijadwalkan untuk diperiksa KPK pada Senin kemarin, tetapi tidak hadir karena alasan adanya kegiatan kedewanan.

“Saksi tidak hadir dengan alasan adanya kegiatan kedewanan,” ujar Budi.

“Penyidik tentunya mencatat semua alasan yang dikemukakan oleh yang bersangkutan dan akan mengambil langkah sesuai dengan aturan yang berlaku,” tambah dia.

Diketahui, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengungkapkan bahwa kasus suap dana hibah Pokmas dari APBD Jatim memiliki nilai anggaran yang mencapai triliunan rupiah, dengan potensi kerugian negara yang signifikan.

Baca Juga: KPK: Gratifikasi di MPR Capai Rp17 Miliar, Tersangka Masih Rahasia

Dia menyebut anggaran tersebut mencapai Rp1–2 triliun untuk sekitar 14 ribu pengajuan dana hibah oleh kelompok masyarakat ke DPRD Jatim.

Dana triliunan tersebut kemudian dibagikan kepada masing-masing kelompok masyarakat, dengan setiap kelompok menerima sekitar Rp200 juta untuk sejumlah proyek yang diduga fiktif.

Asep mengungkap adanya praktik suap dalam pencairan dana hibah Pokmas dengan koordinator kelompok masyarakat memberikan fee sebesar 20 persen kepada oknum anggota DPRD Jatim.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan 21 tersangka dalam kasus dugaan suap pokok pikiran (Pokir) terkait alokasi dana hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Provinsi Jawa Timur.

Juru bicara KPK Tessa Mahardhika menjelaskan dari 21 tersangka, empat di antaranya diduga menjadi penerima suap sementara 17 orang lainnya diduga memberikan suap.

“Empat tersangka penerima. Tiga orang merupakan penyelenggara negara sementara satu lainnya merupakan staf dari penyelenggara negara,” kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (12/7/2024).