4.839 Rumah Hilang, Bupati Aceh Tamiang Kejar Pembangunan Huntara dan Huntap

Suara.com - Bupati Aceh Tamiang, Armia Pahmi, memaparkan data kerusakan rumah yang sangat masif akibat banjir bandang dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana DPR RI di Aceh, Selasa (30/12/2025).

Ia menekankan bahwa pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap) menjadi kebutuhan mendesak bagi ribuan warga yang kehilangan tempat tinggal.

Berdasarkan data yang terus diperbarui, ribuan rumah warga dilaporkan hilang, terutama pemukiman yang berada di sepanjang bantaran sungai.

"Rumah yang hilang di Aceh Tamiang, hitungan kami masih dinamis, sebanyak 4.839 rumah. Yang hilang. Jadi ini ada di beberapa kampung atau berbagai desa memang betul hilang, terutama yang di pinggir sungai," kata Bupati Aceh Tamiang di hadapan Pimpinan DPR RI dan jajaran kementerian dalam rapat.

Selain rumah yang hilang, Armia merinci kerusakan lainnya: 8.509 rumah rusak berat, 9.366 rusak sedang, dan 15.174 rusak ringan.

Menghadapi situasi ini, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang telah bergerak cepat menyiapkan lahan untuk relokasi dan pembangunan hunian bagi para korban.

"Kami sudah menyiapkan untuk pembangunan huntara dan huntap. Baik itu tanah yang merupakan aset pemerintah daerah. Kami juga sudah menyurati beberapa perusahaan HGU. Ada 14 perusahaan HGU yang kami mintakan untuk bisa dilepaskan sebagai tempat nantinya akan dibangunkan huntara atau huntat," jelasnya.

Langkah menyurati 14 perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) tersebut dilakukan guna memastikan ketersediaan lahan yang cukup untuk menampung warga terdampak.

Berdasarkan perhitungan pemerintah daerah, total kebutuhan hunian baru mencapai angka yang cukup besar.

Baca Juga: Rekaman Tengah Malam Viral, Bongkar Aktivitas Truk Kayu di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh

"Karena hasil perhitungan kami lebih kurang itu 15.000 huntat yang kami butuhkan di Aceh Tamiang," tegasnya.

Armia berharap usulan penyediaan lahan dari area HGU dan rencana pembangunan Huntara/Huntap ini mendapat dukungan penuh dari Satgas DPR RI serta kementerian terkait, mengingat ribuan warga saat ini sangat bergantung pada kecepatan pemerintah dalam menyediakan tempat tinggal yang layak pascabencana.