Pemprov DKI Jakarta menunjukkan sikap berbeda dengan Mabes Polri terkait antisipasi kepadatan lalu lintas pada puncak Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Bhayangkara di Monumen Nasional (Monas), Selasa (1/7/2025).
Saat Polri telah mengimbau keras agar perkantoran di sekitar Monas menerapkan kerja dari rumah (WFH), Pemprov DKI justru belum mengambil keputusan dan menganggap acara tersebut bukan situasi yang luar biasa.
Sikap Pemprov DKI ini disampaikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Ia menyatakan bahwa keputusan untuk meliburkan atau memberlakukan WFH bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI belum final.
"Karena bagi DKI yang seperti itu bukan sesuatu yang luar biasa (untuk menerapkan WFH)," kata Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (30/6/2025).
Pernyataan ini kontras dengan persiapan masif yang dilakukan kepolisian, yang bahkan telah menyurati kementerian dan lembaga untuk memberlakukan WFH.
Pramono menambahkan bahwa langkah selanjutnya akan ia diskusikan terlebih dahulu dengan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Marullah Matali.
"Sedangkan untuk WFH nanti saya akan komunikasi dengan Pak Sekda apakah diperlukan atau enggak," ujarnya, menandakan belum adanya instruksi resmi hingga H-1 acara.
Polri Siapkan Skenario Terburuk
Di sisi lain, Polri tidak main-main dalam mempersiapkan pengamanan dan manajemen lalu lintas. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya secara terbuka telah mengimbau masyarakat luas dan pekerja untuk menghindari seluruh ruas jalan yang menuju kawasan Monas.
Baca Juga: Sengketa Ambalat Berakhir? Lemhannas Dukung Langkah Indonesia-Malaysia Kelola Bersama
"Mohon izin menginformasikan, sekaligus imbauan kiranya pada hari Selasa, 1 Juli 2025 mulai pagi hingga sore berkenan menghindari ruas-ruas jalan menuju Monas Jakarta Pusat karena kemungkinan akan terjadi kepadatan arus lalu lintas," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komarudin, dalam keterangan resminya.
Ruas jalan utama yang diprediksi terdampak parah antara lain Jalan Sudirman-Thamrin, Jalan Tomang-Harmoni, Jalan Juanda-Veteran, Kawasan Lapangan Banteng, Kawasan Tugu Tani, hingga Jalan Gunung Sahari dan Jalan Benyamin Sueb.
Komarudin menegaskan, Mabes Polri bahkan telah mengeluarkan surat resmi yang ditujukan kepada kantor-kantor di sekitar area vital tersebut.
"Surat sudah dikeluarkan, saya sudah lihat suratnya ya. Kami berikan imbauan dari panitia pusat ya, dari panitia pusat Mabes Polri sudah bersurat ke kantor-kantor mungkin bisa khusus di hari itu untuk menghindari kepadatan. Jadi bisa WFH agar seluruh aktivitas bisa berjalan," katanya.
Rekayasa lalu lintas juga akan diberlakukan secara situasional, bahkan berpotensi dimulai sejak Senin tengah malam untuk mengantisipasi kedatangan massa dari luar Jakarta.
"Situasional, kemungkinan tengah malam nanti karena info yang kami dapat, nanti malam ada masyarakat dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat yang akan datang ke Monas," ungkap Komarudin.
Kehadiran Presiden dan Pengerahan 5.800 Personel
Skala pengamanan yang disiapkan Polri menjadi justifikasi kuat di balik imbauan WFH tersebut.
Tak kurang dari 5.800 personel gabungan diturunkan untuk memastikan kelancaran dan keamanan upacara akbar ini.
Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho, menjelaskan bahwa pengerahan personel dalam jumlah besar ini mutlak diperlukan.
"Cukup banyak. Hampir sekitar 5.800 personel. Ada yang di jalur, ada yang di tol, ada yang di lokasi utama. Banyak sekali titik yang harus diamankan," kata Irjen Pol. Agus pada Sabtu (28/6).
Faktor utama yang membuat pengamanan dilakukan secara maksimal adalah kehadiran Presiden RI Prabowo Subianto sebagai inspektur upacara.
"Dengan dihadiri Presiden Prabowo Subianto, pengamanan tentu harus maksimal," tegas Kakorlantas.
Untuk mendukung operasi ini, sebuah posko gabungan telah didirikan untuk mengendalikan arus informasi, komunikasi, pergerakan lalu lintas, hingga penempatan titik-titik parkir bagi tamu undangan VVIP dan VIP.
Berita Terkait
-
Sengketa Ambalat Berakhir? Lemhannas Dukung Langkah Indonesia-Malaysia Kelola Bersama
-
Polisi Minta Pekerja WFH, Gubernur Jakarta: HUT Bhayangkara Bukan Peristiwa Luar Biasa
-
Buat Prabowo Terdiam saat Berpidato di Groundbreaking Pabrik Baterai EV, Siapa Tomy Winata?
-
Sambangi Wisma Danantara, Prabowo Potong Tumpeng Bareng Kabinet
-
Kemendagri Minta Pemda Atensi Program Pemeriksaan Kesehatan dan 3 Juta Rumah, Bakal Dicek Rutin
Terpopuler
- Megawati: Saya Dipanggil Polisi 3 Kali, Diperiksa Jaksa Sampai Malam
- Febrie Adriansyah Minta Emas 74 Kg dan Uang Ratusan Miliar Segera Dikembalikan
- Sunscreen Apa yang Bisa Memudarkan Flek Hitam di Wajah? Ini 9 Rekomendasi Terbaiknya
- Besok, Front Mahasiswa UI hingga IPB Siap Gelar Aksi 'Merebut Kemerdekaan' di Jakarta
- 4 Perbedaan Rice Cooker Keramik vs Stainless Steel untuk Memasak Nasi, Mana yang Lebih Sehat?
Pilihan
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
Terkini
-
Huawei Pura 90s Pro Series Siap Tantang Flagship dengan Kamera 200MP, AI hingga 5G
-
Ramalan Zodiak 20 Agustus 2026: Zodiak Mana yang Paling Mujur Urusan Cinta Hari Ini?
-
20 Kode Redeem FF Aktif 20 Agustus 2026: Klaim Item Langka dan Bundle Spesial
-
3 Manfaat Tranexamic Acid untuk Melasma dan Flek Hitam, Benar Efektif?
-
Prakiraan Cuaca Hari Ini: Pekanbaru Kabut Asap, Wilayah Lain Didominasi Berawan
-
Potong Jalur Birokrasi: Bandar Lampung Minta Dana Pajak Rokok Tak Lagi Mampir di Provinsi
-
Aksi Berani Bocah Madiun Pasang Badan Selamatkan Ibu dari Tikaman Ayah
-
4 Serum Korea yang Ampuh Atasi Pori Besar, Kulit Kendur, dan Kontrol Minyak
-
Info Cuaca Kamis: Langit Indonesia Didominasi Awan Tebal, Waspada Dampak Bibit Siklon 95W
-
Purbaya Jamin Tambah Anggaran Korban Bencana Gempa NTT, Tinggal Tunggu Arahan Prabowo