Pemprov DKI Jakarta menunjukkan sikap berbeda dengan Mabes Polri terkait antisipasi kepadatan lalu lintas pada puncak Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Bhayangkara di Monumen Nasional (Monas), Selasa (1/7/2025).
Saat Polri telah mengimbau keras agar perkantoran di sekitar Monas menerapkan kerja dari rumah (WFH), Pemprov DKI justru belum mengambil keputusan dan menganggap acara tersebut bukan situasi yang luar biasa.
Sikap Pemprov DKI ini disampaikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Ia menyatakan bahwa keputusan untuk meliburkan atau memberlakukan WFH bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI belum final.
"Karena bagi DKI yang seperti itu bukan sesuatu yang luar biasa (untuk menerapkan WFH)," kata Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (30/6/2025).
Pernyataan ini kontras dengan persiapan masif yang dilakukan kepolisian, yang bahkan telah menyurati kementerian dan lembaga untuk memberlakukan WFH.
Pramono menambahkan bahwa langkah selanjutnya akan ia diskusikan terlebih dahulu dengan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Marullah Matali.
"Sedangkan untuk WFH nanti saya akan komunikasi dengan Pak Sekda apakah diperlukan atau enggak," ujarnya, menandakan belum adanya instruksi resmi hingga H-1 acara.
Polri Siapkan Skenario Terburuk
Di sisi lain, Polri tidak main-main dalam mempersiapkan pengamanan dan manajemen lalu lintas. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya secara terbuka telah mengimbau masyarakat luas dan pekerja untuk menghindari seluruh ruas jalan yang menuju kawasan Monas.
Baca Juga: Sengketa Ambalat Berakhir? Lemhannas Dukung Langkah Indonesia-Malaysia Kelola Bersama
"Mohon izin menginformasikan, sekaligus imbauan kiranya pada hari Selasa, 1 Juli 2025 mulai pagi hingga sore berkenan menghindari ruas-ruas jalan menuju Monas Jakarta Pusat karena kemungkinan akan terjadi kepadatan arus lalu lintas," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komarudin, dalam keterangan resminya.
Ruas jalan utama yang diprediksi terdampak parah antara lain Jalan Sudirman-Thamrin, Jalan Tomang-Harmoni, Jalan Juanda-Veteran, Kawasan Lapangan Banteng, Kawasan Tugu Tani, hingga Jalan Gunung Sahari dan Jalan Benyamin Sueb.
Komarudin menegaskan, Mabes Polri bahkan telah mengeluarkan surat resmi yang ditujukan kepada kantor-kantor di sekitar area vital tersebut.
"Surat sudah dikeluarkan, saya sudah lihat suratnya ya. Kami berikan imbauan dari panitia pusat ya, dari panitia pusat Mabes Polri sudah bersurat ke kantor-kantor mungkin bisa khusus di hari itu untuk menghindari kepadatan. Jadi bisa WFH agar seluruh aktivitas bisa berjalan," katanya.
Rekayasa lalu lintas juga akan diberlakukan secara situasional, bahkan berpotensi dimulai sejak Senin tengah malam untuk mengantisipasi kedatangan massa dari luar Jakarta.
"Situasional, kemungkinan tengah malam nanti karena info yang kami dapat, nanti malam ada masyarakat dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat yang akan datang ke Monas," ungkap Komarudin.
Kehadiran Presiden dan Pengerahan 5.800 Personel
Skala pengamanan yang disiapkan Polri menjadi justifikasi kuat di balik imbauan WFH tersebut.
Tak kurang dari 5.800 personel gabungan diturunkan untuk memastikan kelancaran dan keamanan upacara akbar ini.
Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho, menjelaskan bahwa pengerahan personel dalam jumlah besar ini mutlak diperlukan.
"Cukup banyak. Hampir sekitar 5.800 personel. Ada yang di jalur, ada yang di tol, ada yang di lokasi utama. Banyak sekali titik yang harus diamankan," kata Irjen Pol. Agus pada Sabtu (28/6).
Faktor utama yang membuat pengamanan dilakukan secara maksimal adalah kehadiran Presiden RI Prabowo Subianto sebagai inspektur upacara.
"Dengan dihadiri Presiden Prabowo Subianto, pengamanan tentu harus maksimal," tegas Kakorlantas.
Untuk mendukung operasi ini, sebuah posko gabungan telah didirikan untuk mengendalikan arus informasi, komunikasi, pergerakan lalu lintas, hingga penempatan titik-titik parkir bagi tamu undangan VVIP dan VIP.
Berita Terkait
-
Sengketa Ambalat Berakhir? Lemhannas Dukung Langkah Indonesia-Malaysia Kelola Bersama
-
Polisi Minta Pekerja WFH, Gubernur Jakarta: HUT Bhayangkara Bukan Peristiwa Luar Biasa
-
Buat Prabowo Terdiam saat Berpidato di Groundbreaking Pabrik Baterai EV, Siapa Tomy Winata?
-
Sambangi Wisma Danantara, Prabowo Potong Tumpeng Bareng Kabinet
-
Kemendagri Minta Pemda Atensi Program Pemeriksaan Kesehatan dan 3 Juta Rumah, Bakal Dicek Rutin
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 HP Samsung 5G Termurah 2026, Fitur Lengkap dan Performa Stabil untuk Jangka Panjang
- Golkar Sulsel Memanas, Ini Alasan Pendukung Appi Alihkan Dukungan ke IAS
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Viral Warga Mesuji Sembelih Tapir, DPR Desak Pelaku Segera Diproses Hukum
-
Misteri Amplop di Meja Menhut, Raja Juli Ungkap Alasan Baru Dikembalikan 10 Hari Kemudian
-
Diduga Jual Jalur Cepat Impor, 3 Eks Pejabat Bea Cukai Didakwa Terima Suap Rp78 Miliar
-
Sehari Ditertibkan, Puluhan Pengungsi UNHCR Masih Bertahan di Trotoar Kuningan
-
Tesla Ngebut Seruduk Rumah, Nenek 76 Tahun Tewas
-
KKB Serang Misi Kemanusiaan, DPR Minta Pola Pengamanan Papua Dirombak Total
-
Anak Jakarta Terpaksa Main Bola di Aspal, DPRD Minta Pemprov Manfaatkan Lahan Tidur
-
Di Balik Kebakaran TPA Jatiwaringin: Bom Waktu Gas Metana dan Gagalnya Sistem Pengelolaan Sampah
-
Bupati Langkat Diciduk KPK, PAN: Padahal Zulhas Sudah Berulang Kali Ingatkan Integritas
-
10 Biksu Tewas Ditabrak Mobil Pikap yang Dikendarai Anak Kecil