Polisi Minta Pekerja WFH, Gubernur Jakarta: HUT Bhayangkara Bukan Peristiwa Luar Biasa

Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum mengambil keputusan soal penerapan work from home atau WFH bagi para Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi DKI pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Bhayangkara pada 1 Juli 2025 besok di Monumen Nasional, Jakarta Pusat.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan keputusan WFH atau tidak belum diputuskan karena HUT Bhayangkara bukan termasuk peristiwa luar biasa, meski polisi sebelumnya meminta agar para pekerja di sekitar Monas untuk WFH pada 1 Juli besok.

"Karena bagi DKI yang seperti itu bukan sesuatu yang luar biasa (untuk menerapkan WFH)," kata Pramono di Balai Kota, Senin (30/6/2025).

Pramono menambahkan bahwa keputusan akhir akan ditentukan setelah ia berdiskusi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali.

"Sedangkan untuk WFH nanti saya akan komunikasi dengan Pak Sekda apakah diperlukan atau enggak," ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah wacana soal potensi kepadatan lalu lintas imbas pelaksanaan HUT Bhayangkara sempat beredar. Namun sejauh ini belum ada instruksi resmi dari Pemprov DKI terkait perubahan pola kerja ASN pada hari tersebut.

Di sisi lain, Mabes Polri telah mengeluarkan imbauan agar para ASN kementerian dan lembaga yang berada di wilayah sekitar Monas untuk melakukan WFH.

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengimbau kepada masyarakat untuk menghindari ruas jalan menuju kawasan Monumen Nasional (Monas) dikarenakan adanya peringatan Hari Bhayangkara ke-79 pada Selasa.

"Mohon izin menginformasikan, sekaligus imbauan kiranya pada hari Selasa, 1 Juli 2025 mulai pagi hingga sore berkenan menghindari ruas-ruas jalan menuju Monas Jakarta Pusat karena kemungkinan akan terjadi kepadatan arus lalu lintas," kata Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komarudin dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Baca Juga: Pramono Sindir Pengusaha Hiburan Malam yang Ngaku Ditekan Pemerintah: Kalau Untung Aja Diam

Komarudin menjelaskan ruas-ruas jalan tersebut di antaranya yaitu Jalan Sudirman-Thamrin, Jalan Tomang-Harmoni, Jalan Juanda-Veteran, Kawasan Lapangan Banteng, Kawasan Tugu Tani, Jalan Gunung Sahari Jalan Benyamin Sueb dan ruas jalan yang mengelilingi Monas atau Jalan Medan Merdeka.

Ia juga menyebutkan rekayasa lalu lintas akan dilakukan secara situasional.

"Situasional, kemungkinan tengah malam nanti karena info yang kami dapat, nanti malam ada masyarakat dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat yang akan datang ke Monas," kata Komarudin.

Sementara itu terkait surat pemberitahuan bekerja dari rumah atau  work from home (WFH), Komarudin menyebutkan telah diterbitkan oleh Polri.

"Surat sudah dikeluarkan, saya sudah lihat suratnya ya. Kami berikan imbauan dari panitia pusat ya, dari panitia pusat Mabes Polri Sudah bersurat ke kantor-kantor mungkin bisa khusus di hari itu untuk menghindari kepadatan. Jadi bisa WFH agar seluruh aktivitas bisa berjalan," katanya.

Sebelumnya Polri menurunkan 5.800 personel gabungan untuk mengamankan upacara Hari Bhayangkara Ke-79 di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Selasa, 1 Juli 2025.

"Cukup banyak. Hampir sekitar 5.800 personel. Ada yang di jalur, ada yang di tol, ada yang di lokasi utama. Banyak sekali titik yang harus diamankan," kata Kakorlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (28/6).

Irjen Pol. Agus mengatakan bahwa pengamanan akan diperkuat dengan keberadaan posko gabungan mengingat upacara tersebut akan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Posko gabungan itu, kata dia, akan bertugas mengendalikan arus informasi dan komunikasi di lapangan, khususnya terkait dengan pergerakan lalu lintas dan titik parkir tamu undangan.

"Dengan dihadiri Presiden Prabowo Subianto, pengamanan tentu harus maksimal," kata Kakorlantas Polri.