Suara.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (Pemda) di seluruh Indonesia untuk memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan dua program strategis nasional, yakni Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dan Penyediaan Tiga Juta Rumah.
Kedua program ini masuk dalam agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo dan akan dipantau secara berkala.
Arahan itu disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara hybrid dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (30/6/2025).
Rapat tersebut turut dirangkaikan dengan evaluasi pelaksanaan PKG dan program tiga juta rumah, dan diikuti oleh seluruh jajaran pemda.
“Mohon dipercepat, kami akan mengecek terus,” ujar Ribka.
Percepatan pelaksanaan ini disebutnya merujuk pada Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang membebaskan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Ribka menyebut, penyediaan tiga juta rumah merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo, dan oleh karenanya membutuhkan dukungan nyata dari seluruh elemen pemerintahan, termasuk pemerintah daerah.
Ia juga mendorong Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk aktif menyosialisasikan program ini.
“Sehingga sangat kami mengharapkan kerja samanya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” ujar Ribka.
Baca Juga: 67 Desa di Papua Masih Gelap, Prabowo Langsung Targetkan Seluruh Indonesia Terang dalam 4 Tahun
Sementara, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan pentingnya peran Pemda dalam menyukseskan program PKG yang akan menyasar puluhan juta anak sekolah.
“Di bulan Juli 2025, 53 juta anak usia sekolah di 282.000 sekolah akan menjadi sasaran kita,” jelas Menkes.
Budi berharap kepala daerah dapat menerbitkan surat edaran yang menginstruksikan satuan pendidikan mendukung penuh pelaksanaan PKG. Ia juga mengingatkan agar anggaran kesehatan yang sudah tersedia di daerah dapat digunakan untuk mendukung program tersebut.
Tak hanya itu, pelaksanaan PKG di sekolah, menurut Budi, menjadi momentum untuk memperbarui alat kesehatan, sekaligus menanamkan kesadaran hidup sehat sejak usia dini.
“Jadi untuk bisa menciptakan masyarakat yang sehat, itu sejak dini kita harus ajarin anak-anak bagaimana pola hidup sehat,” sambungnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, Imran, menyampaikan bahwa target tiga juta rumah akan menyasar wilayah perkotaan, perdesaan, hingga kawasan pesisir.
Berita Terkait
-
Mulai 2029 Pemilu Nasional dan Lokal Dipisah, Begini Reaksi Kemendagri soal Putusan MK
-
Prabowo Gelar Ratas Mendadak Dini Hari: Apa yang Dibahas Sampai Libatkan Bos Pindad dan PT DI?
-
KPA Tegaskan Warga Penolak KEK Mandalika Bukan Anti-Pembangunan, Presiden Diminta Lakukan Ini
-
Penggusuran dan HPL Bermasalah, KPA Desak Presiden Prabowo Evaluasi KEK Mandalika
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Sekelas Honda Jazz untuk Mahasiswa yang Lebih Murah
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 13 November: Klaim Ribuan Gems dan FootyVerse 111-113
- 5 Pilihan Bedak Padat Wardah untuk Samarkan Garis Halus Usia 40-an, Harga Terjangkau
- 5 Rekomendasi Sepatu Lokal Senyaman New Balance untuk Jalan Kaki Jauh
Pilihan
-
Bobibos Ramai Dibicarakan! Pakar: Wajib Lolos Uji Kelayakan Sebelum Dijual Massal
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
Terkini
-
Rekam Jejak Arsul Sani: Hakim MK yang Dilaporkan karena Ijazah Doktor Palsu, Ini Profil Lengkapnya
-
Geger Tudingan Ijazah Palsu Hakim MK Arsul Sani, Kampus di Polandia Diselidiki Otoritas Antikorupsi
-
PBHI: Anggota Polri Masih Bisa Duduk di Jabatan Sipil, Asal...
-
Buntut Ledakan SMAN 72, DPR Minta Regulasi Platform Digital Diperkuat: Jangan Cuma Game Online
-
Berakhir di Tangan Massa, Komplotan Copet Bonyok Dihajar Warga di Halte TransJakarta Buaran
-
IUP Raja Ampat Terbit Sebelum Bahlil Lahir, Pakar: Pencabutan 4 Izin Langkah Tepat
-
Karnaval SCTV di Jember: Pesta Hiburan yang Ikut Menghidupkan Ekonomi Lokal
-
Tak Mau Renovasi! Ahmad Sahroni Pilih Robohkan Rumah Usai Dijarah Massa, Kenapa?
-
Borobudur Marathon 2025 Diikuti Peserta dari 38 Negara, Perputaran Ekonomi Diprediksi Di Atas Rp73 M
-
Langsung Ditangkap Polisi! Ini Tampang Pelaku yang Diduga Siksa dan Jadikan Pacar Komplotan Kriminal