Suara.com - Peran sebagai wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia ternyata bukan sekadar jabatan terhormat, melainkan sebuah medan perjuangan yang kompleks.
Hal ini diungkapkan oleh mantan anggota DPR RI, Tantowi Yahya, dalam sebuah podcast Helmy Yahya Bicara di YouTube yang menyoroti seluk-beluk dunia legislatif.
Menurutnya, menjadi legislator di Tanah Air membutuhkan "seni" tersendiri dalam menyeimbangkan dua kepentingan yang seringkali bertolak belakang.
Tantowi Yahya, yang memiliki pengalaman dua periode di Senayan sebelum menjabat Duta Besar, secara lugas menyatakan, "Jadi anggota DPR di Indonesia itu sangat sulit."
Kesulitan ini, jelasnya, muncul karena anggota dewan harus menghadapi tuntutan ganda: "Karena kita harus mewakili dua kelompok suara, satu suara rakyat yang memilih kita, satu suara partai yang mengusung kita."
Dalam praktiknya, Tantowi menyoroti adanya kecenderungan di mana "seringkali suara partai itu lebih kencang daripada suara rakyat."
Fenomena ini menciptakan dilema etis dan politis bagi setiap anggota dewan, yang dituntut untuk loyal kepada konstituen sekaligus patuh pada garis kebijakan partai.
Perbandingan menarik ia sampaikan dengan sistem legislatif di Selandia Baru. Di negara tersebut, ketika seseorang terpilih menjadi anggota dewan, fokus utama mereka adalah memperjuangkan kepentingan rakyat yang memilih mereka.
"Di New Zealand, ketika dia menjadi anggota dewan, dia hanya memperjuangkan suara rakyat yang memilih dia," ujar Tantowi.
Baca Juga: Tantowi Yahya Singgung Kenaikan Gaji Hakim hingga 280 Persen: Kalau Rakus, Tetap akan Nyolong
Hal ini, menurutnya, menjadikan mereka benar-benar seorang "wakil rakyat."
Kontras dengan itu, di Indonesia, anggota DPR harus memainkan "seni perimbangan". Tantowi menjelaskan, "Itu seni perimbangan, bagaimana kita membela rakyat, tapi juga bagaimana kita mengikuti arahan partai."
Konsekuensi dari ketidakmampuan menyeimbangkan ini pun tidak main-main. Terlalu membela rakyat bisa berisiko tidak dicalonkan lagi oleh partai pada periode berikutnya.
Sebaliknya, terlalu memihak partai dapat menyebabkan anggota dewan kehilangan dukungan dan tidak terpilih kembali oleh rakyat.
Pernyataan Tantowi Yahya ini memberikan gambaran jujur tentang kompleksitas dan tantangan yang dihadapi para wakil rakyat di Indonesia.
Mereka tidak hanya dituntut untuk menjadi jembatan aspirasi masyarakat, tetapi juga harus menavigasi dinamika internal partai politik yang kerap kali memiliki agenda dan kepentingan tersendiri.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
Pilihan
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
-
Penyumbang 30 Juta Ton Emisi Karbon, Bisakah Sepak Bola Jadi Penyelamat Bumi?
-
Muncul Tudingan Ada 'Agen' Dibalik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir, Siapa Dia?
-
BBM RI Dituding Mahal Dibandingkan Malaysia, Menkeu Purbaya Bongkar Harga Jual Pertamina
Terkini
-
Merasa Terlindungi, Barang Pemberian Kapolda Herry Heryawan Bikin Penyandang Tunarungu Ini Terharu
-
Kolaborasi Bareng DPRD DKI, Pramono Resmikan Taman Bugar Jakbar
-
Menteri Hukum Ultimatum PPP: Selesaikan Masalah Internal atau AD/ART Jadi Penentu
-
Satu Bulan Tragedi Affan Kurniawan: Lilin Menyala, Tuntutan Menggema di Benhil!
-
Polemik Relokasi Pedagang Pasar Burung Barito, DPRD DKI Surati Gubernur Pramono Anung
-
Siapa Ketum PPP yang Sah? Pemerintah akan Tentukan Pemenangnya
-
KPAI Minta Polri Terapkan Keadilan Restoratif untuk 13 Anak Tersangka Demonstrasi
-
Program Magang Fresh Graduate Berbayar Dibuka 15 Oktober, Bagaimana Cara Mendaftarnya?
-
DPR RI Kajian Mendalam Putusan MK soal Tapera, Kepesertaan Buruh Kini Sukarela
-
Setelah Kasih Nilai Merah, ICW Tagih Aksi Nyata dari Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum