Suara.com - Indonesia menghadapi krisis tersembunyi yang menggerus devisa negara hingga ratusan triliun rupiah setiap tahun, yaitu eksodus pasien ke luar negeri untuk mendapatkan layanan kesehatan.
Fenomena ini, bersama dengan tantangan di sektor pariwisata, menjadi sorotan utama dalam sebuah podcast YouTubr Helmy Yahya Bicara yang menghadirkan Tantowi Yahya, membongkar akar masalah dan menawarkan solusi.
Kekhawatiran utama yang diungkapkan dalam podcast ini adalah hilangnya devisa negara akibat warga Indonesia yang memilih berobat ke luar negeri. Helmy Yahya mengungkapkan keprihatinan mendalam bahwa angka ini mencapai Rp172 triliun per tahun, bahkan disebut mendekati Rp200 triliun.
"Jika dana sebesar ini bisa digunakan di dalam negeri, bayangkan berapa banyak subsidi yang bisa diberikan untuk rumah sakit dan peningkatan fasilitas kesehatan bagi rakyat," ujarnya Tantowi dikutip pada Selasa (1/7/2025).
Pengalaman Pribadi yang Membuktikan
Tantowi Yahya, dalam podcast tersebut, membagikan pengalaman pribadinya berobat di Penang, Malaysia, yang menjadi bukti nyata mengapa banyak orang memilih jalur ini.
Ia menceritakan bagaimana medical check-up di Penang sangat cepat, dengan hasil keluar hanya dalam tiga jam. Biayanya pun jauh lebih murah, sekitar 30% dari biaya di Indonesia.
"Pelayanan dokter di sana sangat baik, informatif, rileks, dan mereka bahkan berbahasa Indonesia," kenang Tantowi.
Ia juga terkesan karena dokter di Penang tidak menganjurkan rawat inap jika tidak perlu dan menyarankan membeli obat di luar rumah sakit karena lebih murah.
Baca Juga: Jenazah Tertahan di RSUD Leuwiliang, Pelayanan Dipertanyakan
Pelayanan yang teliti, seperti pemeriksaan internis yang meminta pasien minum air beberapa kali hingga pemeriksaan komprehensif, semakin menguatkan kesan positifnya.
Akar Masalah: Pajak Tinggi dan Birokrasi Berbelit
Lalu, apa yang menyebabkan biaya kesehatan di Indonesia begitu mahal dan pelayanannya kalah bersaing?
Helmy dan Tantowi pada podcast ini mengidentifikasi beberapa faktor utama:
- Pajak yang tinggi untuk impor peralatan medis.
- Proses perizinan pendirian rumah sakit yang lama (bisa dua tahun) dan berbelit-belit, seringkali membutuhkan biaya tambahan untuk percepatan (high cost economy).
- Rumah sakit yang dianggap sebagai "profit center" atau bisnis semata, kurang unsur pelayanan masyarakat.
- Kritik terhadap subsidi yang lebih diarahkan ke mobil listrik daripada peralatan kesehatan
Solusi dan Harapan Perbaikan
Untuk mengatasi masalah ini, podcast ini menawarkan beberapa solusi dan harapan. Pemerintah perlu hadir dan membuat kebijakan yang mendukung, seperti insentif dan kemudahan perizinan.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- HBL Mantiri Dikukuhkan jadi Ketua BPP PPAD Gantikan Try Sutrisno
- 5 Motor Teririt untuk Buruh dan Pelajar, Dompet Tetap Aman Meski Pakai Pertamax
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
Pilihan
-
Jangan Puji Pemerintah karena Kerja: Mengapa Publik Begitu Mudah Terpesona?
-
Kabar Duka! Legenda Persija Si Macan Betawi Tan Liong Houw Tutup Usia
-
Takut PHK, Prabowo Putuskan Harga LNG untuk Industri USD 13/MMBTU
-
Sejarah! Timnas Voli Indonesia Kalahkan Korsel dan Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026
-
Bumi Berguncang! Gempa 6,2 M Hantam Afghanistan, Getaran Terasa Hingga India
Terkini
-
Sandi Politik di Bumi Ruwa Jurai: Mengapa Jokowi Akhirnya Berseragam PSI?
-
Hakim Tolak Dalil 'Tak Ada Niat Jahat', Penyalahgunaan Wewenang Nadiem Makarim Terbukti
-
Berduka Atas Tewasnya 5 Peserta Latsarmil, Puan Maharani Dukung Kemhan Hapus Materi Militer
-
Puan Maharani Respons Safari Jokowi: Jaga Situasi Tetap Kondusif dan Tetap Adem
-
Kasus Pembubaran Ibadah GMS Bantul: Polda DIY Periksa 31 Saksi, Segera Tetapkan Tersangka!
-
Pramono Anung Beberkan Proyek Strategis DKI, dari RS Internasional hingga Perpanjangan LRT Jakarta
-
Tepis Tuduhan Langgar HAM, Polda Metro Minta Hakim Tolak Praperadilan Roy Suryo
-
Ketua BPK Serahkan Hasil Pemeriksaan LKPP 2025 ke DPR, Bapanas Jadi Satu-satunya Raih WDP
-
DPR Sahkan 7 Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2026-2030
-
Reaksi Roy Suryo Saat Bidkum Polda Metro Jaya Bacakan Jawaban Permohonan