Suara.com - Indonesia menghadapi krisis tersembunyi yang menggerus devisa negara hingga ratusan triliun rupiah setiap tahun, yaitu eksodus pasien ke luar negeri untuk mendapatkan layanan kesehatan.
Fenomena ini, bersama dengan tantangan di sektor pariwisata, menjadi sorotan utama dalam sebuah podcast YouTubr Helmy Yahya Bicara yang menghadirkan Tantowi Yahya, membongkar akar masalah dan menawarkan solusi.
Kekhawatiran utama yang diungkapkan dalam podcast ini adalah hilangnya devisa negara akibat warga Indonesia yang memilih berobat ke luar negeri. Helmy Yahya mengungkapkan keprihatinan mendalam bahwa angka ini mencapai Rp172 triliun per tahun, bahkan disebut mendekati Rp200 triliun.
"Jika dana sebesar ini bisa digunakan di dalam negeri, bayangkan berapa banyak subsidi yang bisa diberikan untuk rumah sakit dan peningkatan fasilitas kesehatan bagi rakyat," ujarnya Tantowi dikutip pada Selasa (1/7/2025).
Pengalaman Pribadi yang Membuktikan
Tantowi Yahya, dalam podcast tersebut, membagikan pengalaman pribadinya berobat di Penang, Malaysia, yang menjadi bukti nyata mengapa banyak orang memilih jalur ini.
Ia menceritakan bagaimana medical check-up di Penang sangat cepat, dengan hasil keluar hanya dalam tiga jam. Biayanya pun jauh lebih murah, sekitar 30% dari biaya di Indonesia.
"Pelayanan dokter di sana sangat baik, informatif, rileks, dan mereka bahkan berbahasa Indonesia," kenang Tantowi.
Ia juga terkesan karena dokter di Penang tidak menganjurkan rawat inap jika tidak perlu dan menyarankan membeli obat di luar rumah sakit karena lebih murah.
Baca Juga: Jenazah Tertahan di RSUD Leuwiliang, Pelayanan Dipertanyakan
Pelayanan yang teliti, seperti pemeriksaan internis yang meminta pasien minum air beberapa kali hingga pemeriksaan komprehensif, semakin menguatkan kesan positifnya.
Akar Masalah: Pajak Tinggi dan Birokrasi Berbelit
Lalu, apa yang menyebabkan biaya kesehatan di Indonesia begitu mahal dan pelayanannya kalah bersaing?
Helmy dan Tantowi pada podcast ini mengidentifikasi beberapa faktor utama:
- Pajak yang tinggi untuk impor peralatan medis.
- Proses perizinan pendirian rumah sakit yang lama (bisa dua tahun) dan berbelit-belit, seringkali membutuhkan biaya tambahan untuk percepatan (high cost economy).
- Rumah sakit yang dianggap sebagai "profit center" atau bisnis semata, kurang unsur pelayanan masyarakat.
- Kritik terhadap subsidi yang lebih diarahkan ke mobil listrik daripada peralatan kesehatan
Solusi dan Harapan Perbaikan
Untuk mengatasi masalah ini, podcast ini menawarkan beberapa solusi dan harapan. Pemerintah perlu hadir dan membuat kebijakan yang mendukung, seperti insentif dan kemudahan perizinan.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- 3 Mobil Bekas 60 Jutaan Kapasitas Penumpang di Atas Innova, Keluarga Pasti Suka!
- 5 Mobil Listrik 8 Seater Pesaing BYD M6, Kabin Lega Cocok untuk Keluarga
- Cek Fakta: Viral Ferdy Sambo Ditemukan Meninggal di Penjara, Benarkah?
- Target Harga Saham CDIA Jelang Pergantian Tahun
Pilihan
-
Catatan Akhir Tahun: Emas Jadi Primadona 2025
-
Dasco Tegaskan Satgas DPR RI Akan Berkantor di Aceh untuk Percepat Pemulihan Pascabencana
-
6 Rekomendasi HP Murah Layar AMOLED Terbaik untuk Pengalaman Menonton yang Seru
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
Terkini
-
Manajer Kampanye Iklim Greenpeace Indonesia Diteror Bangkai Ayam: Upaya Pembungkaman Kritik
-
Sepanjang 2025, Kemenag Teguhkan Pendidikan Agama sebagai Investasi Peradaban Bangsa
-
BNPT Sebut ada 112 Anak dan Remaja Terpapar Paham Radikal Lewat Sosial Media
-
Lawan Aksi Pencurian Besi, Pramono Anung Resmikan Dua JPO 'Anti Maling' di Jakarta
-
85 Persen Sekolah Terdampak Banjir di Sumatra Sudah Bisa Digunakan, Sisanya Masih Dibersihkan
-
BNPT Sebut Ada 27 Perencanaan Aksi Teror yang Dicegah Selama 3 Tahun Terakhir
-
Diteken Sebelum Lengser, Pimpinan KPK Era Nawawi Pomolango yang Beri SP3 Kasus Izin Nikel di Sultra
-
Refleksi 2025: Akademisi UII Nilai Pemerintahan Prabowo-Gibran Sarat Masalah HAM dan Militerisasi
-
Tak Ada di LHKPN, Publik Pertanyakan Helikopter Pribadi Prabowo yang Disebut Teddy Dikirim ke Aceh
-
Kabar Gembira! Pramono Anung Gratiskan Moda Transportasi Jakarta di Malam Tahun Baru 2026