Suara.com - Indonesia menghadapi krisis tersembunyi yang menggerus devisa negara hingga ratusan triliun rupiah setiap tahun, yaitu eksodus pasien ke luar negeri untuk mendapatkan layanan kesehatan.
Fenomena ini, bersama dengan tantangan di sektor pariwisata, menjadi sorotan utama dalam sebuah podcast YouTubr Helmy Yahya Bicara yang menghadirkan Tantowi Yahya, membongkar akar masalah dan menawarkan solusi.
Kekhawatiran utama yang diungkapkan dalam podcast ini adalah hilangnya devisa negara akibat warga Indonesia yang memilih berobat ke luar negeri. Helmy Yahya mengungkapkan keprihatinan mendalam bahwa angka ini mencapai Rp172 triliun per tahun, bahkan disebut mendekati Rp200 triliun.
"Jika dana sebesar ini bisa digunakan di dalam negeri, bayangkan berapa banyak subsidi yang bisa diberikan untuk rumah sakit dan peningkatan fasilitas kesehatan bagi rakyat," ujarnya Tantowi dikutip pada Selasa (1/7/2025).
Pengalaman Pribadi yang Membuktikan
Tantowi Yahya, dalam podcast tersebut, membagikan pengalaman pribadinya berobat di Penang, Malaysia, yang menjadi bukti nyata mengapa banyak orang memilih jalur ini.
Ia menceritakan bagaimana medical check-up di Penang sangat cepat, dengan hasil keluar hanya dalam tiga jam. Biayanya pun jauh lebih murah, sekitar 30% dari biaya di Indonesia.
"Pelayanan dokter di sana sangat baik, informatif, rileks, dan mereka bahkan berbahasa Indonesia," kenang Tantowi.
Ia juga terkesan karena dokter di Penang tidak menganjurkan rawat inap jika tidak perlu dan menyarankan membeli obat di luar rumah sakit karena lebih murah.
Baca Juga: Jenazah Tertahan di RSUD Leuwiliang, Pelayanan Dipertanyakan
Pelayanan yang teliti, seperti pemeriksaan internis yang meminta pasien minum air beberapa kali hingga pemeriksaan komprehensif, semakin menguatkan kesan positifnya.
Akar Masalah: Pajak Tinggi dan Birokrasi Berbelit
Lalu, apa yang menyebabkan biaya kesehatan di Indonesia begitu mahal dan pelayanannya kalah bersaing?
Helmy dan Tantowi pada podcast ini mengidentifikasi beberapa faktor utama:
- Pajak yang tinggi untuk impor peralatan medis.
- Proses perizinan pendirian rumah sakit yang lama (bisa dua tahun) dan berbelit-belit, seringkali membutuhkan biaya tambahan untuk percepatan (high cost economy).
- Rumah sakit yang dianggap sebagai "profit center" atau bisnis semata, kurang unsur pelayanan masyarakat.
- Kritik terhadap subsidi yang lebih diarahkan ke mobil listrik daripada peralatan kesehatan
Solusi dan Harapan Perbaikan
Untuk mengatasi masalah ini, podcast ini menawarkan beberapa solusi dan harapan. Pemerintah perlu hadir dan membuat kebijakan yang mendukung, seperti insentif dan kemudahan perizinan.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
Pilihan
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
-
Penyumbang 30 Juta Ton Emisi Karbon, Bisakah Sepak Bola Jadi Penyelamat Bumi?
-
Muncul Tudingan Ada 'Agen' Dibalik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir, Siapa Dia?
-
BBM RI Dituding Mahal Dibandingkan Malaysia, Menkeu Purbaya Bongkar Harga Jual Pertamina
Terkini
-
Merasa Terlindungi, Barang Pemberian Kapolda Herry Heryawan Bikin Penyandang Tunarungu Ini Terharu
-
Kolaborasi Bareng DPRD DKI, Pramono Resmikan Taman Bugar Jakbar
-
Menteri Hukum Ultimatum PPP: Selesaikan Masalah Internal atau AD/ART Jadi Penentu
-
Satu Bulan Tragedi Affan Kurniawan: Lilin Menyala, Tuntutan Menggema di Benhil!
-
Polemik Relokasi Pedagang Pasar Burung Barito, DPRD DKI Surati Gubernur Pramono Anung
-
Siapa Ketum PPP yang Sah? Pemerintah akan Tentukan Pemenangnya
-
KPAI Minta Polri Terapkan Keadilan Restoratif untuk 13 Anak Tersangka Demonstrasi
-
Program Magang Fresh Graduate Berbayar Dibuka 15 Oktober, Bagaimana Cara Mendaftarnya?
-
DPR RI Kajian Mendalam Putusan MK soal Tapera, Kepesertaan Buruh Kini Sukarela
-
Setelah Kasih Nilai Merah, ICW Tagih Aksi Nyata dari Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum