Putusan MK Pisahkan Jadwal Pemilu Nasional dan Daerah, Bawaslu Yakin Pengawasan Lebih Berkualitas

Suara.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan jadwal pemilu nasional dan daerah.

Anggota Bawaslu Puadi menjelaskan bahwa putusan ini menjadi respons dari kompleksitas yang terjadi pada Pemilu Serentak 2024.

“Bawaslu memandang, pemisahan ini memiliki implikasi signifikan baik secara teknis, administratif, maupun pengawasan,” kata Puadi kepada Suara.com, Rabu (2/7/2025).

Menurut dia, pemisahan jadwal pemilu nasional dan daerah ini akan memperkuat kualitas pengawasan pemilu karena beban kerja Bawaslu tidak lagi menumpuk pada satu waktu yang sama.

“Dalam Pemilu 2024, kami mencatat tingginya beban pengawasan pada satu titik waktu menjadi faktor tantangan tersendiri,” ujar Puadi.

“Jadi, secara prinsip, pemisahan tahapan akan memberikan ruang bagi pengawas pemilu untuk bekerja lebih fokus, proporsional, dan mendalam dalam setiap jenis pemilihan,” tandas dia.

Hasil Kajian Sementara DPR 

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda membocorkan hasil kajian sementara DPR dalam menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan pemilu nasional dengan daerah.

Kajian itu dibahas dalam rapat konsultasi di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 30 Juni kemarin, yang dihadiri pimpinan DPR, Komisi II DPR, Komisi III DPR, dan Badan Legislasi (Baleg) DPR.

Baca Juga: MK Dianggap Rampas Kedaulatan Rakyat, Parpol Kompak Kajian Ulang Pemilu Terpisah

Kemudian ada dari perwakilan pemerintah hadir Menteri Hukum (Menkum), Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), serta unsur penyelenggara pemilu.

Menurutnya, dari kajian sementara ada beberapa persoalan yuridis dari putusan MK.

“Dari kajian sementara kami paling tidak ada beberapa persoalan yuridis yang sangat serius," kata Rifqi di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/6/2025).

Pertama, putusan MK soal pemisahan pemilu sudah mendahului pembentuk Undang-Undang Dasar.

"Dimana pembentuk Undang-Undang Dasar menyebutkan bahwa gubernur, bupati, wali kota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten, kota dipilih secara demokratis. Demokratis itu maknanya bisa langsung bisa tidak langsung, tapi kemudian MK dalam tanda kutip menyimpulkan bahwa harus dilakukan pemilu yang itu artinya dipilih secara langsung," tutur Rifqi.

Kemudian persoalan kedua, MK sebelumnya sudah memberikan keputusan pada 2019 terkait enam varian keserentakan pelaksanaan pemilu.