Suara.com - Pengusaha konstruksi dan media, Nikson Silalahi mendapat penugasan sebagai Komisaris Utama (Komut), sekaligus Komisaris Independen PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI), subholding PT PLN (Persero).
Nikson menyebut penugasan ini merupakan tanggung jawab baru untuk mengawasi jalannya perusahaan dan manajemen agar sesuai dengan tata kelola yang baik.
"Saya maknai ini sebagai bentuk tugas pelayanan baru dari dari pimpinan untuk menyukseskan program kerja pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto," kata Nikson melalui keterangan di Jakarta, Kamis 3 Juli 2025.
Sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen, Nikson akan bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis, serta memastikan perusahaan beroperasi dengan baik.
Pria kelahiran Sumatera Utara, 28 Februari 1975 ini, menyelesaikan pendidikan di Universitas Sumatera Utara (USU) pada 2001 dan memperoleh gelar Sarjana Teknik Jurusan Teknik Sipil.
Nikson melanjutkan pendidikannya Program S-2 Universitas Mercu Buana (UMB) Jakarta dan memperoleh gelar Magister Ilmu Komunikasi pada 2015.
Ia juga tercatat sebagai CEO atau pemilik sejumlah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi dan media.
Sementara di organisasi, Nikson pernah menjabat di sejumlah asosiasi bidang konstruksi.
Sebelumnya, Nikson dipercaya sebagai Komite Dewan Komisaris PT ASABRI.
Baca Juga: Tarif Listrik PLN untuk Pelanggan Prabayar dan Pascabayar Update Juli 2025
Ia juga menjabat sebagai Sekretaris Umum hingga Ketua Badan Pimpinan Cabang Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (BPC Gapensi) Jakarta Pusat, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) DKI Jakarta.
Selain itu, Nikson pernah menjadi Pengurus Unsur Pengarah Unit Sertifikasi Badan Usaha Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi DKI Jakarta dan Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Kontraktor Air Indonesia (DPP Akaindo).
Saat ini, Nikson menjabat sebagai Wakil Ketua Umum (Waketum) Badan Pimpinan Pusat Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (BPP GAPENSI).
Nikson pun dipercaya sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Kristiani Indonesia Raya (PP GEKIRA) masa bakti 2025-2030.
PLN Energi Primer Indonesia adalah subholding strategis PLN yang memusatkan pengadaan dan logistik energi primer (batubara, gas, BBM, biomassa) untuk kebutuhan pembangkit listrik nasional.
Fokusnya pada efisiensi, keamanan pasokan, dan transisi energi bersih lewat proyek LNG, gasifikasi, co-firing, hingga riset hidrogen—sejalan dengan visi global mereka dan dukungan inovasi korporasi yang solid.
Berita Terkait
Terpopuler
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Usia 50 Tahun ke Atas
- Ini 4 Smartphone Paling Diburu di Awal Januari 2026
- 5 Sepatu Nike Diskon hingga 40% di Sneakers Dept, Kualitas Bagus Harga Miring
- 5 Tablet dengan SIM Card Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking Anti Ribet
- Beda dengan Inara Rusli, Wardatina Mawa Tolak Lepas Cadar Demi Uang
Pilihan
-
UMP Minim, Biaya Pendidikan Tinggi, Warga Jogja Hanya jadi Penonton Kemeriahan Pariwisata
-
Cek Fakta: Video Rapat DPRD Jabar Bahas Vasektomi Jadi Syarat Bansos, Ini Faktanya
-
Dipecat Manchester United, Begini Statistik Ruben Amorim di Old Trafford
-
Platform Kripto Indodax Jebol, Duit Nasabah Rp600 Juta Hilang Hingga OJK Bertindak
-
4 HP RAM 12 GB Paling Murah Januari 2026, Pilihan Terbaik untuk Gaming dan Multitasking
Terkini
-
Gedung Kedubes AS Diguncang Protes, Massa Buruh: Jangan Sampai Indonesia Jadi Sasaran Berikutnya
-
Peta Aceh Harus Digambar Ulang, Desa-Dusun di 7 Kabupaten Hilang Diterjang Bencana
-
Korupsi Mukena dan Sarung Bikin Negara Rugi Rp1,7 M, Pejabat-Anggota DPRD Diseret ke Meja Hijau
-
Ada Menteri Kena Tegur Prabowo di Retret Hambalang?
-
Geger Video Mesum Pasangan Misterius di Pos Polisi Tulungagung, Pelaku Diburu
-
Bupati Bekasi Ade Kuswara Ogah Bicara soal Dugaan Kasih Duit ke Kajari
-
Indonesia Dinominasikan Jadi Presiden Dewan HAM PBB, Apa Syarat Kriterianya?
-
Mendagri Dorong Percepatan Pendataan Rumah Rusak Pascabencana Sumatra
-
KPK 'Korek' Ketum Hiswana Migas di Pusaran Korupsi Digitalisasi SPBU Pertamina
-
Kejar Target Sebelum Ramadan, Satgas Galapana DPR RI Desak Sinkronisasi Data Huntara di Aceh