Suara.com - Pengusaha konstruksi dan media, Nikson Silalahi mendapat penugasan sebagai Komisaris Utama (Komut), sekaligus Komisaris Independen PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI), subholding PT PLN (Persero).
Nikson menyebut penugasan ini merupakan tanggung jawab baru untuk mengawasi jalannya perusahaan dan manajemen agar sesuai dengan tata kelola yang baik.
"Saya maknai ini sebagai bentuk tugas pelayanan baru dari dari pimpinan untuk menyukseskan program kerja pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto," kata Nikson melalui keterangan di Jakarta, Kamis 3 Juli 2025.
Sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen, Nikson akan bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis, serta memastikan perusahaan beroperasi dengan baik.
Pria kelahiran Sumatera Utara, 28 Februari 1975 ini, menyelesaikan pendidikan di Universitas Sumatera Utara (USU) pada 2001 dan memperoleh gelar Sarjana Teknik Jurusan Teknik Sipil.
Nikson melanjutkan pendidikannya Program S-2 Universitas Mercu Buana (UMB) Jakarta dan memperoleh gelar Magister Ilmu Komunikasi pada 2015.
Ia juga tercatat sebagai CEO atau pemilik sejumlah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi dan media.
Sementara di organisasi, Nikson pernah menjabat di sejumlah asosiasi bidang konstruksi.
Sebelumnya, Nikson dipercaya sebagai Komite Dewan Komisaris PT ASABRI.
Baca Juga: Tarif Listrik PLN untuk Pelanggan Prabayar dan Pascabayar Update Juli 2025
Ia juga menjabat sebagai Sekretaris Umum hingga Ketua Badan Pimpinan Cabang Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (BPC Gapensi) Jakarta Pusat, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) DKI Jakarta.
Selain itu, Nikson pernah menjadi Pengurus Unsur Pengarah Unit Sertifikasi Badan Usaha Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi DKI Jakarta dan Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Kontraktor Air Indonesia (DPP Akaindo).
Saat ini, Nikson menjabat sebagai Wakil Ketua Umum (Waketum) Badan Pimpinan Pusat Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (BPP GAPENSI).
Nikson pun dipercaya sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Kristiani Indonesia Raya (PP GEKIRA) masa bakti 2025-2030.
PLN Energi Primer Indonesia adalah subholding strategis PLN yang memusatkan pengadaan dan logistik energi primer (batubara, gas, BBM, biomassa) untuk kebutuhan pembangkit listrik nasional.
Fokusnya pada efisiensi, keamanan pasokan, dan transisi energi bersih lewat proyek LNG, gasifikasi, co-firing, hingga riset hidrogen—sejalan dengan visi global mereka dan dukungan inovasi korporasi yang solid.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- 7 Tablet Rp2 Jutaan SIM Card Pengganti Laptop, Spek Tinggi Cocok Buat Editing Video
Pilihan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
Terkini
-
KPK OTT di Tulungagung, Bupati Gatut Sunu Diamankan
-
Seskab Teddy Pastikan Indonesia Tidak Akan Tarik Pasukan dari UNIFIL
-
Lagi-lagi Singgung Iran, Ini Sesumbar Donald Trump Soal Pasokan Minyak
-
Kantor Kementerian PU Digeledah Kejati, Seskab Teddy: Silakan, Pemerintah Terbuka untuk Proses Hukum
-
Seskab Teddy: Presiden Prabowo Bakal ke Rusia Dalam Waktu Dekat
-
Pastikan Program Unggulan Presiden Berjalan, Mendagri Tinjau Program Perumahan Rakyat di Tomohon
-
Seskab Teddy Bantah Isu Indonesia Bakal 'Chaos': Itu Narasi Keliru!
-
Diversifikasi Pasar Belum Optimal, Indonesia Rentan Terseret Dampak Konflik Timur Tengah
-
Seskab Teddy Sebut Ada Fenomena Inflasi Pengamat: Beri Data Keliru, Picu Kecemasan
-
Kritik Wacana War Tiket Haji, Pakar UGM: Negara Seharusnya Beri Kesetaraan Bukan Ruang Kompetisi