Membongkar Akar Konflik Wagub Erwan dan Sekda Herman: Berebut Kewenangan atau Ada yang Lain?

Suara.com - Ketegangan antara Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan dan Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman semakin terbuka ke publik dan kini menjadi sorotan masyarakat Jabar khususnya.

Perselisihan yang semula hanya sebatas perbedaan pendapat internal antara Erwan Setiawan dan Herman Suryatman, kini melebar dan menjadi sorotan berbagai kalangan.

Konflik keduanya diduga bermula dari polemik pengelolaan program prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dinilai tidak melalui koordinasi optimal.

Wakil Gubernur Erwan Setiawan beberapa kali menyuarakan ketidakpuasannya terhadap sejumlah keputusan Sekda Herman yang dianggap melangkahi kewenangannya sebagai wakil kepala daerah.

Salah satu pemicu konflik adalah soal perombakan jabatan struktural dan pelaksanaan proyek strategis daerah. Erwan menilai, Herman terlalu dominan dalam pengambilan keputusan tanpa melibatkan dirinya secara layak.

“Sebagai wakil gubernur, saya berhak tahu dan terlibat dalam perumusan kebijakan strategis. Jangan sampai birokrasi berjalan tanpa koordinasi yang baik,” ujar Erwan kepada wartawan belum lama ini, dilansir Sabtu 5 Juli 2025.

Di sisi lain, Sekda Herman Suryatman menegaskan bahwa seluruh langkah yang diambilnya telah sesuai dengan aturan dan arahan Gubernur.

Ia menyebutkan, sebagai Sekda, dirinya hanya menjalankan fungsi administratif dan teknis sesuai amanat undang-undang.

“Saya bekerja profesional sesuai aturan. Semua keputusan administratif tentunya tetap dalam koridor regulasi dan arahan pimpinan tertinggi, yaitu Gubernur,” kata Herman kepada wartawan.

Baca Juga: Program 3 Juta Rumah Prabowo Dimulai, Bogor Jadi Pusat KPR Subsidi Khusus Pekerja dan ASN

Perselisihan ini semakin memanas setelah Erwan secara terbuka mengkritik Sekda dalam forum resmi Pemprov Jawa Barat, yang kemudian menjadi perhatian publik dan kalangan DPRD Jawa Barat.

Sejumlah pengamat menilai, konflik ini harus segera diselesaikan agar tidak berdampak pada kinerja birokrasi dan pelayanan publik.

Ketua DPRD Jawa Barat bahkan mendorong Gubernur Dedi Mulyadi turun tangan mendamaikan keduanya demi menjaga soliditas pemerintahan.

“Jangan sampai konflik personal berlarut dan merugikan masyarakat. Perlu ada komunikasi yang terbuka dan saling menghormati kewenangan masing-masing,” ujar pengamat politik lokal.

Hingga kini, belum ada mediasi resmi antara Wagub dan Sekda. Publik menunggu langkah tegas Gubernur untuk meredakan ketegangan di jajaran pimpinan Pemprov Jawa Barat.