Paiman Raharjo Ngaku Pernah Lihat Ijazah Jokowi, Roy Suryo: Katanya Hanya Segelintir Orang

Suara.com - Nama mantan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT), Paiman Raharjo, turut terseret dalam polemik dugaan ijazah palsu milik mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi.

Hal ini bermula ketika pakar telematika Roy Suryo membongkar isi pesan WhatsApp yang diterimanya dari Paiman Raharjo. Roy Suryo mengaku mendapatkan chat yang bernuansa mengintimidasi dan seolah meminta agar Roy Suryo berhenti mempermasalahkan soal ijazah Sarjana Kehutanan milik Jokowi.

Namun, setelah isi pesan WhatsApp tersebut viral, Roy Suryo kembali membongkar bahwa Paiman Raharjo meminta maaf kepadanya sekaligus mengakui bahwa dirinya memang sempat memiliki kios di Pasar Pramuka. Kios itu sendiri bergerak di bidang pengetikan dan fotokopi, bukan percetakan.

Alhasil, Paiman Raharjo dicurigai menjadi salah satu orang yang terlibat dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi karena menurut pernyataan politisi senior PDIP Beathor Suryadi, ijazah dari Universitas Gadjah Mada (UGM) milik Jokowi dibuat di Pasar Pramuka.

Baru-baru ini, Roy Suryo kembali menyoroti pesan WhatsApp yang dikirimkan oleh Paiman Raharjo. Dalam pesan pertama, Paiman Raharjo rupanya mengaku pernah melihat ijazah Jokowi.

Pesan WhatsApp itu sendiri ditunjukkan secara lengkap dalam video yang tayang di kanal YouTube Refly Harun dengan judul "Sosok Kunci Ijazah Siap-siap Muncul?! Pernah Nasihati JKW soal Ijazah, Tapi Malah Ngotot?".

"...tetapi sesudah jadi masyarakat biasa kok masih dipermasalahkan terus tentang ijazah palsu. Kepentingannya apa, dan haknya apa mempermasalahkan ijazahnya, maka biar jelas dibawa ke jalur hukum kata beliau. Kalau menurut saya, sudahlah mas, kasihan keluarga mas. Saya sudah lihat langsung ijazahnya sama dengan yang dipunyai para alumni lainnya. Alasan mengapa Pak Jokowi tidak mau menunjukkan ke kelompok penuduh atau yang mempermasalahkan, karena Pak Jokowi menilai sudah keterlaluan memfitnah dengan membabi buta, padahal UGM sudah memberi penjelasan dan klarifikasi bahwa Jokowi lulusan UGM dan ijazahnya benar asli dikeluarkan oleh Fakultas Kehutanan UGM," bunyi pesan yang ditulis oleh Paiman Raharjo.

Pengakuan tersebut justru membuat Roy Suryo bertanya-tanya. Pasalnya, menurut kuasa hukum Jokowi, hanya segelintir orang yang pernah melihat ijazah Jokowi.

"Ketika kemudian saya mendadak dapat WhatsApp dari Profesor Paiman itu yang kemudian menyatakan itu sebenarnya ada. Dia mengatakan itu ijazah asli dan saya pernah melihatnya. Ini bisa kita tanyakan lagi, kapan Profesor Paiman itu melihat? Kan menurut kuasa hukum dan Jokowi sendiri hanya ada salah sedikit orang yang pernah melihat kan," ucap Roy Suryo.

Baca Juga: Refly Harun Ungkap Fakta Mengejutkan di Balik Kontroversi Ijazah Jokowi: Kejanggalan Pada Kasmudjo

Saat ditelusuri, pihak-pihak lain yang pernah melihat ijazah Jokowi mencakup penyelidik Bareskrim Polri, sejumlah wartawan di Solo, dan tim kuasa hukum Jokowi sendiri.

Di sisi lain, tim kuasa hukum Presiden Republik Indonesia ke-7 itu pun telah sepakat untuk tidak menunjukkan ijazah asli Jokowi kepada publik. Bukan tanpa alasan, keputusan itu merupakan antisipasi terhadap kemungkinan penggunaan isu tersebut untuk kepentingan politik.

"Permintaan itu bukan untuk menguji kebenaran, tapi untuk memojokkan," kata Rivai Kusumanegara, salah satu tim kuasa hukum Jokowi, pada 14 April 2025.

Lebih lanjut, Rivai Kusumanegara mengklaim bahwa pihaknya baru akan menunjukkan ijazah Jokowi jika diminta secara resmi oleh penegak hukum.

Di sisi lain, Paiman Raharjo juga secara terbuka membantah tudingan bahwa dirinya terlibat dalam pembuatan ijazah Jokowi. Tak hanya menyangkal, namun Paiman Raharjo sampai erani mengambil sumpah di hadapan publik untuk membuktikan ucapannya, menggambarkan betapa dalam dampak tudingan ini bagi kehidupan pribadinya.

Bagi Paiman Raharjo, tuduhan ini adalah fitnah keji yang menyeretnya ke dalam pusaran kebencian politik yang bukan miliknya. Ia menantang para penuduhnya untuk membuktikan klaim mereka dan memohon agar pertarungan politik tidak mengorbankan orang lain.