Politisi hingga Diplomat Diuji Jadi Dubes, Siapa Bakal Ditolak DPR?

Suara.com - Suasana di Komisi I DPR RI kembali menghangat pada hari kedua uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon duta besar (dubes), Minggu. Sejumlah nama, mulai dari diplomat senior hingga politisi, hadir untuk menghadapi "ujian" dari para wakil rakyat.

Beberapa calon yang tampak hadir adalah Raden Dato Iman Kusumo, Gina Yoginda, dan Andi Rachmianto. Mereka tiba di kompleks parlemen secara bergantian untuk mengikuti proses seleksi yang digelar secara tertutup.

Total, ada 12 calon duta besar yang diuji pada hari ini, menyusul 12 kandidat lainnya yang telah menjalani proses serupa pada Sabtu (5/7).

Salah seorang calon, diplomat senior Andi Rachmianto, masih irit bicara mengenai negara penempatannya kelak.

"Kalau usulannya (calon dubes) sudah lama, tapi kan negaranya belum dikasih tahu, kan resmi. Jadi, kita tunggu saja," kata Andi Rachmianto sebagaimana dilansir Antara, Minggu (6/7/2025).

Politisi Bungkam

Sorotan tertuju pada Raden Dato Iman Kusumo, yang diketahui merupakan seorang politisi dan pernah masuk dalam jajaran tim kampanye Pilpres 2024. Saat dicecar pertanyaan oleh awak media, ia memilih bungkam.

Raden Dato tidak berkomentar apa pun mengenai pencalonannya. Bersama timnya, ia langsung berjalan dan masuk ke dalam ruang sidang Komisi I DPR RI.

Sinyal Tegas dari DPR

Baca Juga: Tes Hari Kedua: Siapa Calon Duta Besar RI untuk Mesir, Korea Utara, Oman, dan Malaysia

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menegaskan bahwa DPR tidak akan segan-segan memberikan catatan kritis, bahkan menolak calon yang dinilai tidak layak. Menurutnya, penilaian tidak hanya sebatas kelulusan, tetapi juga kesesuaian kandidat dengan negara tujuan.

Jika seorang calon dianggap tidak pas untuk negara yang diusulkan, Komisi I bisa merekomendasikan penempatan di negara lain.

"Atau memang tidak fit dan tidak proper untuk menjadi dubes sehingga perlu diusulkan pengganti," kata Sukamta.

Ia memastikan bahwa proses penilaian dilakukan secara objektif tanpa memandang latar belakang calon, baik itu diplomat, politisi, maupun dari kalangan lainnya.

"Tolak ukur itu objektif, tidak melihat background. Kalau memang karena background-nya dia fit, oke itu bisa processed lanjut, tapi kalau apa pun background-nya kalau tidak pas ya tidak dilanjutkan," katanya.

Setelah seluruh agenda uji kelayakan selesai, Komisi I akan menggelar rapat internal untuk memutuskan nasib para calon sebelum hasilnya dilaporkan kepada pimpinan DPR RI.