Trump Gebuk RI Tarif 32%, Posisi Dubes AS Kosong 2 Tahun Jadi Biang Keroknya?

Suara.com - Pemerintah Indonesia didesak untuk mempercepat penunjukan duta besar untuk Amerika Serikat setelah posisi krusial itu kosong selama dua tahun. Desakan ini menguat di tengah keputusan Presiden Donald Trump untuk memasang tarif 32% ke Indonesia, sebuah ancaman yang bisa melumpuhkan perdagangan.

Dalam sebuah surat kepada Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, yang diunggah di media sosial Truth Social, Senin (07/07), Trump secara gamblang menyatakan AS akan mempertimbangkan penurunan tarif jika hambatan perdagangan dari Indonesia ke AS dihapus total.

"Kami mungkin akan mempertimbangkan penyesuaian terhadap isi surat ini. Tarif ini dapat dimodifikasi naik atau turun, tergantung pada hubungan kami dengan negara Anda," tulis Trump dalam suratnya.

Ancaman tidak berhenti di situ. Trump juga memperingatkan negara-negara yang bergabung dengan BRICS dan menentang kepentingan AS akan dikenakan tarif tambahan 10%.

Para pengamat hubungan internasional menilai situasi ini sebagai puncak dari kegagalan diplomasi Indonesia, yang diperparah oleh ketiadaan perwakilan resmi di Washington DC.

"Penunjukan duta besar untuk AS harus diakselerasi agar [pemerintah] dapat bekerja lebih cepat," ujar pengamat hubungan internasional dari Universitas Parahyangan, Idil Syawfi, sebagaimana diwartakan BBC Indonesia, Selasa (08/07).

Senada, pendiri Synergy Policies, Dinna Prapto Raharja, menegaskan kekosongan ini tidak bisa dibiarkan lebih lama. "Bagaimanapun posisi itu terlalu strategis, terlalu penting untuk dikosongkan lebih lama," tegas Dinna.

Negosiasi Buntu, Diplomasi Gagal?

Selama tiga bulan terakhir, pemerintah Indonesia telah mengirimkan tim negosiasi ke Washington DC, namun hasilnya nihil. Batas waktu negosiasi yang berakhir 9 Juli kini diperpanjang hingga 1 Agustus 2025, namun ancaman tarif 32% tidak berkurang sedikit pun.

Baca Juga: Komisi I DPR Soal Tarif Trump: Masih Bisa Buka Ruang Negosiasi Ulang

"Dengan tidak berkurangnya tarif yang diterapkan kepada Indonesia, menunjukkan negosiasi yang dilakukan gagal atau tidak menarik bagi AS," ujar Idil.

Menurutnya, strategi Indonesia yang menawarkan pembukaan pasar hingga deregulasi tidak menyentuh akar masalah: defisit perdagangan dengan AS. "Jika dibandingkan dengan Kamboja dan Vietnam yang berhasil menurunkan tarif yang diberlakukan oleh Amerika Serikat, walaupun defisit perdagangannya sangat besar, menunjukkan mereka berhasil melakukan diplomasi kepada AS," ujarnya.

Dilema Calon Dubes dan Ancaman BRICS

Di tengah krisis ini, Presiden Prabowo Subianto telah mengusulkan mantan Menko Kemaritiman, Dwisuryo Indroyono Soesilo, sebagai calon Dubes RI untuk AS. Namun, Indroyono sendiri masih enggan berkomentar banyak.

"Yang itu jangan saya jawab dulu, ya? Saya, kan, belum ke sana. Saya belum bisa terlibat," ujar Indroyono ketika dihubungi BBC News Indonesia pada Senin (07/07) petang.

Para pengamat pun menyoroti profil Indroyono. Keahliannya di bidang maritim dinilai tidak sejalan dengan pekerjaan rumah utama saat ini yang menuntut kepakaran ekonomi. Dinna Prapto Raharja bahkan mempertanyakan kecocokan gaya Indroyono yang dikenal "santun sekali" untuk berhadapan dengan Trump yang kerap menciptakan ketidakpastian.

"Saya hanya bertanya-tanya, kalau [berhadapan] dengan [orang] seperti Donald Trump di Amerika, beliau gagap enggak ya?" ujarnya.

Meski demikian, para ahli sepakat bahwa mengisi kekosongan jabatan adalah prioritas utama. "Harapan saya, sih, beliau diterima dulu [oleh Trump] dan kita ada orang di sana. Lebih baik begitu, daripada enggak ada orang sama sekali," ujar Dinna.

Sementara itu, ancaman tarif tambahan 10% karena keanggotaan di BRICS menjadi komplikasi baru. Wakil Menteri Luar Negeri RI, Arrmanatha Christiawan Nasir, menyatakan pertemuan negara-negara BRICS tidak dimaksudkan sebagai upaya melawan AS. Namun, peneliti CSIS Indonesia, Muhammad Habib, menyarankan agar Indonesia menerapkan strategi "partisipasi selektif" untuk menghindari agenda yang bersifat konfrontatif.