Suara.com - Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, meminta pemerintah membatalkan kerja sama pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan Tony Blair Institute (TBI) jika lembaga tersebut terbukti bersalah terlibat pengusiran warga Gaza, Palestina.
"Kalau benar lembaga Tony Blair Institute (TBI) terlibat dalam proyek kolonialisme gaya baru di Gaza, maka Indonesia harus segera membatalkan kerja sama dengan TBI di IKN," kata Mufti kepada Suara.com, Selasa (8/7/2025).
"Kita tidak boleh membangun ibu kota masa depan di atas luka bangsa lain," Mufti menambahkan.
Menurutnya, jangan sampai IKN dinodai dengan adanya kabar tersebut.
"Jangan sampai proyek IKN yang katanya lambang peradaban baru justru menjadi bagian dari pembersihan etnis terselubung. Apakah kita tega bekerja sama dengan mereka yang terlibat dalam rencana menjadikan penderitaan warga Gaza sebagai peluang bisnis?," ujarnya.
Politisi PDIP itu mengatakan, Indonesia punya sikap politik luar negeri yang jelas: membela kemerdekaan dan menentang penjajahan dalam bentuk apa pun.
"Jika TBI terbukti terlibat, maka mempertahankan kerja sama ini sama saja mencederai konstitusi dan hati rakyat-rakyat IKN harus dibangun dengan fondasi etika dan moral, bukan dengan mengundang pihak-pihak yang dituding ikut andil dalam penjajahan dan pengusiran paksa rakyat Palestina," ujarnya.
Untuk itu, ia menegaskan, kalau TBI nantinya terbukti bersalah dalam kasus tersebut, maka kerja sama harus dibatalkan.
"Jadi, sekali lagi, Kalau TBI terlibat dalam proyek pengusiran rakyat Palestina, maka kerja sama mereka di IKN harus dibatalkan. Jangan bangun ibu kota baru dengan noda penjajahan," katanya.
Baca Juga: PSK Menjamur di IKN, 64 Orang Diamankan, Segini Tarif Kencannya
"Jangan sampai IKN kita jadi "Trump Riviera" versi Indonesia, dibangun dengan melupakan nurani," sambungnya.
Sebelumnya, Tony Blair Institute for Global Change (TBI), lembaga yang digandeng pemerintah Indonesia untuk ikut membantu pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, dituding telah terlibat dalam proyek pengusiran warga Palestina dari Gaza.
Dilansir dari The Guardian, Senin (7/7/2025), TBI dilibatkan dalam proyek pembangunan Jalur Gaza menjadi resort mewah yang dijuluki sebagai Trump Riviera dan beberapa zona industri - tetapi setelah semua orang Palestina lebih dulu diusir dari wilayah yang kini diduduki oleh Israel tersebut.
TBI didirikan oleh mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair - orang yang namanya juga pernah masuk dalam daftar anggota Dewan Pengawas Danantara.
Proyek itu dipimpin oleh beberapa pengusaha Israel dan menggunakan model pembiayaan yang dikembangkan oleh firma konsultan AS, Boston Consulting Group (BCG).
Selain itu, proyek tersebut juga dikembangkan dari ide Presiden AS Donald Trump yang ingin mengubah Gaza menjadi kawasan resort, setelah semua orang Palestina diusir.
Berita Terkait
-
Lembaga Inggris yang Bantu Bangun IKN Terlibat Rencana Pengusiran Warga Palestina di Gaza
-
Sisi Gelap IKN Terbongkar: 'Dikuasai' PSK Tarif Ratusan Ribu, Berasal dari Bandung hingga Jogja
-
PSK Menjamur di IKN, 64 Orang Diamankan, Segini Tarif Kencannya
-
IKN Dikuasai PSK, Menko PM Cak Imin: Harus Dicek
-
Puluhan Wanita Malam Terjaring di Sekitar IKN, Ibu Kota Baru Jadi Sarang Prostitusi?
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
-
QRIS Jadi 'Alat Bantu' Judi Online: Mengapa Sistem Pembayaran BI Ini Rentan Disalahgunakan?
Terkini
-
Permohonan RJ Eggi Sudjana Masuk, Polda Metro Tunggu Kesepakatan Pelapor di Kasus Ijazah Jokowi
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Tegaskan Kedaulatan NKRI dan Tolak Intervensi Asing atas Venezuela
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Desak Pilkada Tetap Langsung Dipilih Rakyat, Usul Ada E-voting
-
Polisi Periksa 12 Saksi Kasus Teror DJ Donny dan Influencer, Kapan Pelaku Ditangkap?
-
Ketua KONI Ponorogo Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi Bupati Nonaktif Sugiri Sancoko
-
Libatkan Ahli, Polisi Bedah Batas Kebebasan Berekspresi dalam Kasus Mens Rea Pandji Pragiwaksono
-
Prabowo Duga Ada Kekuatan Asing Bayar Segelintir Orang untuk Mengejek
-
Bantah Tak Kooperatif, Legislator Bekasi Nyumarno Sambangi KPK: Undangan Tak Sampai ke Alamat KTP
-
Prabowo Janjikan Kampus Kedokteran Gratis
-
50 Medsos Lokal Ramaikan ISMN Yogyakarta Meetup 2026, Bahas Kolaborasi di Era Digital