Apa Itu Blanket Overflight? Berbahaya Bagi Kedaulatan RI, Rumornya Bakal Diteken Menhan

Suara.com - Sebuah dokumen rahasia pertahanan Amerika Serikat mengungkap rencana kontroversial untuk memperoleh akses lintas udara tanpa batas atau blanket overflight bagi pesawat militernya di wilayah Indonesia.

Proposal ini disebut sebagai bagian dari strategi Washington memperluas jangkauan operasional di kawasan Indo-Pasifik.

Dokumen bertajuk Operationalizing U.S. Overflight yang diajukan Departemen Pertahanan AS pada 26 Februari itu memuat usulan mekanisme baru.

Dalam skema tersebut, pesawat militer AS cukup memberikan notifikasi sebelum melintasi wilayah udara Indonesia, tanpa perlu persetujuan per kasus.

Informasi ini semakin menguat setelah beredar kabar bahwa Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dijadwalkan meneken kesepakatan itu dalam kunjungan ke Washington.

Menteri Pertahanan Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin dijadwalkan mendapat sambutan resmi dari pemerintah Amerika Serikat dalam kunjungannya ke Pentagon, Senin (13/4).

Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth akan memimpin langsung upacara kehormatan sebelum pertemuan bilateral digelar.

Upacara penyambutan akan berlangsung pukul 10.15 waktu setempat di area River Entrance Pentagon.

Menurut laporan Pentagon, agenda ini menjadi bagian dari rangkaian pertemuan penting antara kedua negara dalam memperkuat kerja sama pertahanan.

Baca Juga: Kolaborasi Epik! Legenda Timnas Indonesia Setim Eks Juventus hingga Madrid di Clash of Legends

Laporan resmi dari pemerintah AS menyebut bahwa setelah seremoni, kedua menteri akan melanjutkan dengan pertemuan tertutup yang membahas isu strategis.

"Sejumlah agenda diperkirakan mencakup kerja sama militer hingga dinamika keamanan kawasan Indo-Pasifik," tulis laporan resmi Pentagon.

Lantas apa itu Blanket Overflight dan apa bahayanya untuk kedaulatan RI?

Blanket overflight adalah izin menyeluruh yang diberikan suatu negara kepada negara lain untuk melintasi wilayah udaranya tanpa harus meminta persetujuan setiap kali.

Artinya, begitu izin ini berlaku, pesawat, termasuk militer cukup memberikan pemberitahuan, bukan lagi meminta izin satu per satu.

Dalam praktik normal, setiap pesawat asing harus minta izin terlebih dahulu (clearance) sebelum melintas serta  izin diberikan per penerbangan (case by case)