Anggaran IKN 2026 Dinilai Kurang, Otorita Minta Tambahan Rp16,13 T ke Pemerintah

Suara.com - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengusulkan tambahan anggaran fantastis sebesar Rp16,13 triliun untuk tahun anggaran 2026.

Permintaan ini menjadi sorotan utama setelah pagu indikatif yang diberikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian PPN/Bappenas dinilai tidak mencukupi, yakni hanya sebesar Rp5,05 triliun.

Usulan krusial ini disampaikan langsung oleh Kepala OIKN yang baru, Basuki Hadimuljono, dalam forum resmi Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II DPR RI.

Bertempat di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (8/7/2025), Basuki dengan tegas memaparkan kebutuhan riil Otorita untuk melanjutkan pembangunan masif di IKN.

"Kami membutuhkan anggaran dari Rp 5,05 triliun ditambah Rp16,13 triliun," kata Basuki di hadapan para anggota dewan.

Langkah ini menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara alokasi awal pemerintah pusat dengan kebutuhan operasional dan pembangunan yang telah direncanakan oleh OIKN.

Untuk mempercepat proses, Basuki mengungkapkan bahwa usulan penambahan anggaran tersebut telah secara resmi diajukan melalui surat kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani, pada tanggal 4 Juli 2025 lalu.

Basuki juga menyinggung bahwa sudah ada kerangka anggaran multi-tahun untuk OIKN yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto.

Kerangka ini mencakup periode 2025 hingga 2028 dengan total nilai yang jauh lebih besar.

Baca Juga: Heboh IKN Jadi 'Sarang' PSK, Kepala OIKN: Itu Bukan di IKN-nya Bos

Rincian anggaran yang telah disetujui Presiden Prabowo adalah: Rp14,40 triliun untuk tahun 2025, Rp17,08 triliun untuk 2026, Rp14,64 triliun untuk 2027, dan Rp2,68 triliun untuk 2028.

Apabila dijumlahkan, total anggaran yang sudah diamankan untuk empat tahun ke depan mencapai Rp48,80 triliun.

“Anggaran Otorita IKN hingga tahun 2028 yang sudah disetujui oleh Bapak Presiden, sudah lama sejak Januari, itu adalah Rp48,80 triliun,” katanya.

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa pagu indikatif sebesar Rp5,05 triliun dari Kemenkeu untuk tahun 2026 berada jauh di bawah angka Rp17,08 triliun yang sebelumnya telah disetujui dalam rencana jangka panjang.

Tambahan Rp16,13 triliun yang diminta OIKN, jika digabungkan dengan pagu indikatif, akan menghasilkan total anggaran sebesar Rp21,18 triliun untuk 2026, melebihi pagu yang disetujui Presiden.

Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai dinamika perencanaan dan alokasi anggaran antara OIKN, Kemenkeu, dan Bappenas.

Fokus Pembangunan dan Menarik Investor

Tambahan dana jumbo tersebut bukan tanpa alasan. Basuki menjelaskan bahwa anggaran ini sangat vital untuk melanjutkan agenda pembangunan strategis di IKN.

Pada tahun 2025, OIKN akan kembali memulai pembangunan sejumlah infrastruktur kunci, termasuk perkantoran dan hunian untuk lembaga legislatif dan yudikatif, beserta seluruh ekosistem pendukungnya.

Selain itu, prioritas utama lainnya adalah percepatan pembangunan akses jalan di Bendungan Pengendali 1 (BP1) menuju BP2 dan BP3.

Pembangunan infrastruktur konektivitas ini dianggap sebagai kunci untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menarik minat lebih banyak investor swasta untuk menanamkan modalnya di IKN.

Basuki menekankan bahwa pelayanan terhadap investor menjadi fokus utama agar realisasi investasi di lapangan dapat berjalan lancar.

“Jadi ini dilakukan untuk melayani para investor yang akan membangun di sana,” katanya.