Setelah Ustaz Khalid Basalamah, Giliran Kepala BPKH Diperiksa KPK Terkait Kasus Rasuah Haji

“Ya, sebelum-sebelumnya,” kata Setyo di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta Selatan, Sabtu (21/6/2025).

Setyo menyampaikan bahwa kasus tersebut masih berada dalam tahap penyelidikan. Saat ditanya mengenai kemungkinan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, ia menyatakan hal itu masih menjadi bagian dari rangkaian pengusutan perkara.

“Itu rangkaian-rangkaiannya semua,” ujarnya.

KPK juga membuka peluang untuk memanggil Yaqut Cholil Qoumas dalam pengusutan dugaan korupsi kuota dan penyelenggaraan haji.

Yaqut diketahui menjabat sebagai Amirul Hajj 2024, yang bertugas memimpin misi haji Indonesia di Arab Saudi.

Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan terhadap Yaqut akan disesuaikan dengan kebutuhan penyelidikan dugaan korupsi dalam pengelolaan kuota haji tahun 2024.

"Nanti dilihat kebutuhan dalam proses penanganan perkara ini," kata Budi kepada wartawan, Sabtu (21/6/2025).

Ia memastikan semua pihak yang diduga memiliki informasi terkait perkara ini akan dipanggil untuk dimintai keterangan.

"Namun tentu semua pihak yang diduga mengetahui terkait dengan konstruksi perkaranya seperti apa tentu nanti akan dimintai keterangan oleh KPK," ujar Budi.

Baca Juga: KPK Periksa Hery Indratno Terkait Kasus Kouta Haji, Akankah Menyeret Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas?

Menurutnya, penyelidik KPK telah mengklarifikasi sejumlah pihak yang diduga mengetahui alur kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan kuota haji pada era Menag Yaqut.

Klarifikasi dilakukan untuk mendalami informasi yang dibutuhkan dalam proses penyelidikan.

"Klarifikasi tentu sudah dilakukan oleh penyelidik ya untuk mendalami berbagai informasi dan keterangan yang dibutuhkan untuk mengumpulkan keterangan-keterangan dalam penanganan perkara ini," tutur Budi.

Meski demikian, Budi enggan mengungkap identitas pihak-pihak yang telah diklarifikasi.

Ia menegaskan bahwa proses penyelidikan masih tertutup dan belum bisa dipublikasikan secara rinci hingga naik ke tahap penyidikan.

"Untuk tempus perkara, kemudian untuk pasal yang disangkakan tentu belum bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Karena memang prosesnya masih di tahap penyelidikan dan tentu dalam tahap penyelidikan itu KPK juga telah mengundang beberapa pihak," ujar Budi.