Menteri Pertahanan Sebut Aktivitas Ilegal Sekitar Taman Nasional Sudah Ada Sejak 21 Tahun Silam

Suara.com - Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan aktivitas ilegal di kawasan Taman Nasional sudah terjadi sejak 21 tahun lalu, tepatnya pada tahun 2004.

Sjafrie menyebut waktu yang tepat untuk melakukan pembenahan dengan membuat ketentuan dan larangan untuk membuka lahan perkebunan di wilayah Taman Nasional.

“Ini merupakan suatu aktivitas yang ilegal yang kita perlu menertibkannya,” kata Sjafrie, di Kejaksaan Agung, (Rabu 9/7/2025).

Penertiban terhadap aksi ilegal, kata Sjafrie, ditandai dengan komitmen pemerintah dan dukungan dari rakyat untuk menjaga kawasan hutan lindung dan meningkatkan kehidupan keanekaragaman hayati.

“Selain aspek ekologis yang kita lihat tadi bagaimana binatang-binatang yang harus kita lindungi itu terpaksa harus hijrah, pindah dari satu tempat ke tempat lain yang belum tentu dia bisa mengalami kehidupan yang sama,” jelasnya.

“Oleh karena itu eksistensi Satgas PKH akan memberi dampak positif dan berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan juga terhadap pendapatan negara,” katanya menambahkan.

Jadi, selain menjaga persoalan ekologis, pemerintah juga ingin meningkatkan pendapatan negara yang dilakukan oleh Satgas PKH.

Kewajiban perpajakan dari para wajib pajak, lanjut Sjafrie, yang terlibat dalam penguasaan kawasan hutan ini sudah mulai didapatkan meski belum signifikan.

“Tetapi kita sudah menerima pajak sebesar Rp605 miliar dengan rincian dari Satgas PKH Rp165 miliar dari PBB dan Rp448 miliar dari non-PBB,” jelasnya.

Baca Juga: TN Tesso Nilo Jadi Kebun Sawit Ilegal,Wawancara Zulkifli Hasan dan Harrison Ford Viral Lagi

Sehingga dengan dibentuknya satgas ini, secara tidak langsung telah menimbulkan kesadaran kepada para wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak.

“Hasil yang dicapai oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan ini sejak bulan Februari sampai bulan Juni ini sudah mencapai 2 juta dan akan kita targetkan menjadi 3 juta pada bulan Agustus,” katanya.

Hal tersebut, merupakan sebuah bagian pengabdian terhadap negara dan bangsa untuk pemulihan aset negara dalam bentuk fisik.

“Sebagai wujud keberpihakan kita kepada rakyat untuk mendukung program pemerintah dalam melaksanakan strategi transformasi yang sama-sama kita akan jalani bersama,” tandasnya.

Jaksa Agung ST Buhanuddin mengatakan saat ini Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) telah menyerahkan penguasaan kembali kawasan hutan.

Adapun, pengembalian ini merupakan tahap dua, usai sebelumnya pihak Satgas PKH di bawah kepemimpinan Jampidsus Febrie Adriansyah telah menyerahkan penguasaan kembali kawasan hutan.

“Tahap dua seluas lebih dari 1 juta hektare dan penguasaan Taman Nasional Tesso Nilo. Ini yang ada di Riau. Ya, kami serahkan kepada Menteri KLH,” kata ST Burhanuddin, Rabu (9/7/2025).

Pelaksanaan ini, lanjut Burhanuddin merupakan dari Presiden Prabowo Subianto dalam rangka penguasaan kembali kawasan hutan maupun adalah kawasan sawit yang menguasai dan yang berada di lingkungan hutan.

Tentunya ini yang mereka lakukan adalah dengan secara ilegal,” jelasnya.

Dalam melakukan penguasaan kembali kawasan hutan, bakal diserahkan kepada PT Agrinas.

“PT Agrinas adalah suatu bentukan baru. Bentukan baru dari BUMN dalam pengelolaan sawit hasil dari penguasaan kembali kawasan hutan ini,” jelasnya.

Kejaksaan Agung melalui satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) kembali melakukan penguasaan kembali kawasan hutan sekitar 1.019.000 hektare, periode bulan Februari sampai dengan Maret 2025.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Satgas PKH, Febrie Ardiansyah mengatakan jutaan hektare tanah tersebut tersebar di 9 provinsi, 64 kabupaten dan 369 perusahaan.

Selain itu, lanjut Febrie, kawasan hutan yang telah dikuasai pada tahap dua, seluas 1.072.782,2 hektare.

Penguasaan itu terjadi pada periode bulan April sampai hingga Juni 2025, yang tersebar di 12 provinsi, 108 kabupaten dan 315 perusahaan.

“Total luasan kawasan hutan yang telah ditertibkan melalui kegiatan penguasaan kembali adalah 2.092.393,53 hektare,” kata Febrie, di Kejaksaan Agung, Selasa (9/7/2025).

Febrie mengatakan, dari hasil luasan kawasan hutan yang telah berhasil dikuasai tersebut, Satgas PKH telah melakukan penyerahan dan penitipan kebun sawit kepada PT Agrinas Palma Nusantara.

Penitipan tersebut terjadi sebanyak dua tahap, yaitu satu, pada tanggal 10 dan 26 Maret 2025.