Suara.com - Developer perumahan menjadi perusahaan atau pihak yang bertanggung jawab mengembangkan dan membangun kawasan perumahan dalam jumlah besar, termasuk pembelian tanah, perencanaan, pembangunan, hingga pemasaran rumah kepada konsumen.
Menurut Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 Pasal 5 ayat 1, developer perumahan adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembangunan berbagai jenis perumahan dalam suatu lingkungan yang dilengkapi dengan prasarana dan fasilitas sosial untuk kebutuhan penghuninya.
Developer perumahan bukan hanya pembangun, tetapi juga pengelola proyek properti yang menghubungkan produk hunian dengan konsumen secara profesional.
Membeli rumah melalui developer memang praktis, tapi ada banyak jebakan yang bisa merugikan. Berikut adalah lima kesalahan umum yang sering terjadi, lengkap dengan skema penipuan yang perlu diwaspadai:
1. Tergiur Harga di Bawah Pasaran
- Banyak developer nakal menawarkan rumah dengan harga sangat murah, jauh di bawah harga pasar. Penawaran ini seringkali menjadi umpan untuk menarik korban.
- Skema: Setelah uang muka atau cicilan dibayarkan, proyek tidak berjalan, rumah tidak dibangun, atau developer tiba-tiba menghilang.
2. Tidak Mengecek Legalitas dan Reputasi Developer
- Pembeli sering abai memeriksa izin, track record, dan legalitas developer.
- Skema: Developer bodong biasanya tidak memiliki izin resmi, tidak jelas perusahaannya, atau pernah terlibat kasus hukum. Transaksi sering dilakukan atas nama pribadi, bukan perusahaan.
3. Membayar DP Sebelum KPR Disetujui
- Banyak yang langsung membayar Down Payment (DP) ke developer tanpa menunggu persetujuan KPR dari bank.
- Skema: Jika KPR ditolak, uang DP sulit kembali atau bahkan hangus. Hal ini sering dimanfaatkan developer nakal untuk mengambil keuntungan dari calon pembeli yang kurang waspada.
4. Abai pada Proses dan Dokumen Legalitas
- Setelah transaksi, banyak pembeli tidak mengawal proses pemecahan sertifikat, balik nama, atau kelengkapan dokumen penting lainnya.
Berita Terkait
-
BRI Salurkan Rp16,16 Triliun KPR Subsidi untuk Program 3 Juta Rumah
-
BTN Bidik Pembiayaan 20.000 Rumah Rendah Emisi di 2026
-
Kemenkes Bangun 66 RS Tipe C di Daerah Terpencil, Apa Saja Fasilitas Canggihnya?
-
Gentengisasi Prabowo, Solusi Adem untuk Indonesia atau Mimpi yang Terlalu Berat?
-
Pakar Teknik Ingatkan Program Gentengisasi Prabowo Tak Bisa Dipukul Rata
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing
-
Sekolah Rakyat Tuban Tunjukkan Dampak Positif, Sekolah Permanen Disiapkan
-
Ferdinand Hutahean: Penempatan Polri di Bawah Kementerian Bukan Solusi Benahi Keluhan Masyarakat
-
Usai Gelar Perkara, KPK Tetapkan Status Hukum Hakim dan Pihak Lain yang Terjaring OTT di Depok
-
KPK Geledah Kantor Pusat Bea Cukai dan Rumah Tersangka, Dokumen hingga Uang Tunai Diamankan
-
Indonesia Police Watch Tolak Wacana Polri di Bawah Kementerian: Akan Jadi Pembantu Politisi