Suara.com - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan tidak ada tumpang tindih antara Sekolah Rakyat, maupun sekolah biasa yang juga gratis.
Hasan menekankan keberadaan Sekolah Rakyat benar-benar diperuntukan untuk anak dari keluarga miskin yang bahkan tidak mampu bersekolah di sekolah negeri meski gratis.
Ia menegaskan kurikulum Sekolah Rakyat akan mengambil kurikulum yang sama dengan sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendiksasmen).
"Tapi anak-anak di sini benar-benar anak-anak yang bahkan sekolah digratiskan pun mereka tidak sanggup, nggak ada ongkos, nggak ada uang jajan, biaya hidup juga tidak mencukupi, bahkan akses terhadap air bersih juga mereka tidak punya. Jadi desil-1 ini benar-benar berada di dalam wilayah kemiskinan ekstrem," kata Hasan di Kantor PCO, Jakarta, Selasa (9/7/2025).
Hasan mengatakan tanggung jawab untuk menyekolahkan mereka kini diambil alih oleh negara lewat keberadaan Sekolah Rakyat.
"Kurikulumnya kurikulum yang sama, tapi dia diasramakan. Ada gedung sendiri, dia diasramakan, dikasih makan tiga kali sehari," ujar Hasan.
Selain memberikan pendidikan dan fasikitas penunjang, pemerintah juga akan membantu para orang tua siswa Sekolah Rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi keluarga.
Nantinya pemerintah akan melakukan intervensi dalam arti memberikan pelatihan dan bantuan kepada orang tua siswa.
"Jadi ini semacam program pemerataan. Jadi ada pendidikan buat anak-anaknya, ada program sosial untuk keluarga mereka, supaya target pemerintah untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem juga tercapai. Karena salah satu cara untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem, generasi penerusnya harus diberikan pendidikan yang baik, supaya akses mereka terhadap lapangan kerja nanti lebih terbuka," tutur Hasan.
Baca Juga: Sekolah Bukan Satu-satunya! Siapa Saja yang Bertanggung Jawab Atas Pendidikan Karakter?
Tidak Tumpang Tindih
Hasan menegaskan adanya Sekolah Rakyat tidak tumpang tindih dengan sekolah-sekolh negeri yang juga biayanya digratiskan oleh pemerintah.
"Jadi mungkin kita tidak bicara soal tumpang tindih, tapi ada semacam complement strategi, strategi pelengkap dari sistem pendidikan yang selama ini sudah berjalan," kata Hasan.
Ia kembali menegaskan bahwa masih ada anak-anak yang benar-benar tidak bisa bersekolah meski biaya sudah digratiskan.
"Karena anak-anak ini pun digratiskan pun biaya sekolah, mereka juga tidak bisa datang, tidak sanggup untuk datang ke sekolah," tuturnya.
"Jadi itu diambil alih oleh negara. Mereka diurus oleh negara, dimasukkan ke dalam Sekolah Rakyat supaya dapat pendidikan yang baik, supaya mereka nanti punya akses yang lebih terbuka kepada lapangan kerja dan bisa keluar dari jurang kemiskinan ekstrem," pungkas Hasan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Dirjen Imigrasi Copot Pejabat Terkait Pungli Batam, Buka Peluang Proses Pidana
-
Formappi Soal Permintaan RDPU Kasus Korupsi Minyak Mentah: Komisi III Bukan Tempat Uji Hukum!
-
Cak Imin Dorong Koperasi Merah Putih Siap Bersaing di Tengah Kebuntuan Global
-
Survei Poltracking: Kepercayaan Publik pada Prabowo-Gibran Tembus 75,1 Persen
-
Golkar Bukan Milik Satu Keluarga! Bahlil Ingatkan Kader Tak Saling Singkirkan karena Beda Pilihan
-
MKD DPR Panggil Aboe Bakar Besok Soal Isu Ulama Madura di Pusaran Narkoba
-
Kemhan Luruskan Kabar 'Akses Udara Tanpa Izin' Militer AS: Itu Masih Pembahasan, Jangan Terprovokasi
-
Mendagri Tegaskan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat
-
Mendagri Pastikan Pengawasan Diperketat, Pemanfaatan Dana Otsus Lebih Optimal
-
Diplomasi 'Sahabat' di Kremlin: Putin Puji Prabowo, Indonesia Tancap Gas Perkuat Ekonomi dan Energi