Suara.com - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan tidak ada tumpang tindih antara Sekolah Rakyat, maupun sekolah biasa yang juga gratis.
Hasan menekankan keberadaan Sekolah Rakyat benar-benar diperuntukan untuk anak dari keluarga miskin yang bahkan tidak mampu bersekolah di sekolah negeri meski gratis.
Ia menegaskan kurikulum Sekolah Rakyat akan mengambil kurikulum yang sama dengan sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendiksasmen).
"Tapi anak-anak di sini benar-benar anak-anak yang bahkan sekolah digratiskan pun mereka tidak sanggup, nggak ada ongkos, nggak ada uang jajan, biaya hidup juga tidak mencukupi, bahkan akses terhadap air bersih juga mereka tidak punya. Jadi desil-1 ini benar-benar berada di dalam wilayah kemiskinan ekstrem," kata Hasan di Kantor PCO, Jakarta, Selasa (9/7/2025).
Hasan mengatakan tanggung jawab untuk menyekolahkan mereka kini diambil alih oleh negara lewat keberadaan Sekolah Rakyat.
"Kurikulumnya kurikulum yang sama, tapi dia diasramakan. Ada gedung sendiri, dia diasramakan, dikasih makan tiga kali sehari," ujar Hasan.
Selain memberikan pendidikan dan fasikitas penunjang, pemerintah juga akan membantu para orang tua siswa Sekolah Rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi keluarga.
Nantinya pemerintah akan melakukan intervensi dalam arti memberikan pelatihan dan bantuan kepada orang tua siswa.
"Jadi ini semacam program pemerataan. Jadi ada pendidikan buat anak-anaknya, ada program sosial untuk keluarga mereka, supaya target pemerintah untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem juga tercapai. Karena salah satu cara untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem, generasi penerusnya harus diberikan pendidikan yang baik, supaya akses mereka terhadap lapangan kerja nanti lebih terbuka," tutur Hasan.
Baca Juga: Sekolah Bukan Satu-satunya! Siapa Saja yang Bertanggung Jawab Atas Pendidikan Karakter?
Tidak Tumpang Tindih
Hasan menegaskan adanya Sekolah Rakyat tidak tumpang tindih dengan sekolah-sekolh negeri yang juga biayanya digratiskan oleh pemerintah.
"Jadi mungkin kita tidak bicara soal tumpang tindih, tapi ada semacam complement strategi, strategi pelengkap dari sistem pendidikan yang selama ini sudah berjalan," kata Hasan.
Ia kembali menegaskan bahwa masih ada anak-anak yang benar-benar tidak bisa bersekolah meski biaya sudah digratiskan.
"Karena anak-anak ini pun digratiskan pun biaya sekolah, mereka juga tidak bisa datang, tidak sanggup untuk datang ke sekolah," tuturnya.
"Jadi itu diambil alih oleh negara. Mereka diurus oleh negara, dimasukkan ke dalam Sekolah Rakyat supaya dapat pendidikan yang baik, supaya mereka nanti punya akses yang lebih terbuka kepada lapangan kerja dan bisa keluar dari jurang kemiskinan ekstrem," pungkas Hasan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Sepatu Adidas Diskon 60 Persen di Sports Station, Ada Adidas Stan Smith
- Kronologi Lengkap Petugas KAI Diduga Dipecat Gara-Gara Tumbler Penumpang Hilang
- 5 Moisturizer dengan Alpha Arbutin untuk Memudarkan Flek Hitam, Cocok Dipakai Usia 40-an
- 7 Sabun Muka Mengandung Kolagen untuk Usia 50-an, Bikin Kulit Tetap Kencang
- 15 Merek Ban Mobil Terbaik 2025 Sesuai Kategori Dompet Karyawan hingga Pejabat
Pilihan
-
Polemik RS dr AK Gani 7 Lantai di BKB, Ahli Cagar Budaya: Pembangunan Bisa Saja Dihentikan
-
KGPH Mangkubumi Akui Minta Maaf ke Tedjowulan Soal Pengukuhan PB XIV Sebelum 40 Hari
-
Haruskan Kasus Tumbler Hilang Berakhir dengan Pemecatan Pegawai?
-
BRI Sabet Penghargaan Bergengsi di BI Awards 2025
-
Viral Tumbler Tuku di Jagat Maya, Berapa Sebenarnya Harganya? Ini Daftar Lengkapnya
Terkini
-
Antrean Bansos Mengular, Gus Ipul 'Semprot' PT Pos: Lansia-Disabilitas Jangan Ikut Berdesakan
-
Prabowo Jawab Desakan Status Bencana Nasional: Kita Monitor Terus, Bantuan Tak Akan Putus
-
Rajiv Desak Polisi Bongkar Dalang Perusakan Kebun Teh Pangalengan: Jangan Cuma Pelaku Lapangan
-
KPK Akui Lakukan Eksekusi Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Sesaat Sebelum Dibebaskan
-
Dongkrak Pengembangan UMKM, Kebijakan Memakai Sarung Batik di Pemprov Jateng Menuai Apresiasi
-
Gerak Cepat Athari Gauthi Ardi Terobos Banjir Sumbar, Ribuan Bantuan Disiapkan
-
Prabowo Murka Lihat Siswa Seberangi Sungai, Bentuk Satgas Darurat dan Colek Menkeu
-
Krisis Air Bersih di Pesisir Jakarta, Benarkah Pipa PAM Jaya Jadi Solusi?
-
Panas Kisruh Elite PBNU, Benarkah Soal Bohir Tambang?
-
Gus Ipul Bantah Siap Jadi Plh Ketum PBNU, Sebut Banyak yang Lebih Layak