Suara.com - Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengklaim bahwa pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui musyawarah desa khusus atau musdesus dilaksanakan dengan pengawasan masyarakat.
Menurutnya hal itu dibuktikan dengan ditemukannya beberapa kasus yang mengharuskan proses musyawarah desa khusus yang diulang, demi aspek transparansi dan pembentukan Kopdes/ Kelurahan Merah Putih sesuai dengan tujuannya.
Hal itu disampaikan Budi dihadapan anggota DPR RI saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (9/7/2025).
"Dengan ditemukannya masalah itu artinya ada kontrol dari masyarakat yang berjalan sejak proses musdesus. Tetapi jangan terus digeneralisir, selama program ini dikerjakan dengan serius saya yakin bisa berhasil," kata Budi Arie.
Budi mengungkap bahwa hingga 9 Juli 2025, setidaknya 80.560 koperasi desa dan kelurahan telah terbentuk.
Sebanyak 77.000 di antaranya telah berbadan hukum. Selanjutnya pada 19 Juli 2025, Presiden Prabowo akan meluncurkan 104 lebih koperasi desa/kelurahan percontohan dari 38 provinsi yang digelar secara hibrid di Klaten, Jawa Tengah.
Budi menyebut untuk menyukseskan Koperasi Merah Putih membutuhkan dukungan dari seluruh pihak, termasuk dari DPR RI, khususnya terlibat dalam pengawasan untuk memastikan keberlanjutan operasional bisnisnya.
Budi meyakini Koperasi Merah Putih bisa meningkatkan perekonomian masyarakat, utamanya yang berada di desa.
"Program Kopdes/Kel Merah Putih ini adalah program perubahan, mengubah masyarakat agraris menjadi entrepreneurship yang tinggi jadi jangan menunggu rakyat siap. Oleh karena itu kita perlu dukungan dan kerja sama dari Komisi VI DPR RI," ujarnya.
Baca Juga: Pembentukan Koperasi Merah Putih Dikebut, Bank BUMN Bisa Bernasib Sama dengan BUMN Karya Era Jokowi!
Sebelumnya terpisah, sebanyak 435 Koperasi Merah Putih yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat telah resmi berbadan hukum dan siap beroperasi.
Hal ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Terbatas Persiapan Launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang digelar secara virtual dan dipimpin Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan.
Di bawah kepemimpinan Bupati Bogor Rudy Susmanto, Kabupaten Bogor menjadi salah satu daerah percontohan nasional.
Salah satunya adalah Koperasi Merah Putih di Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, yang kini tengah dipersiapkan menjadi salah satu dari empat koperasi yang akan diluncurkan secara nasional pada 19 Juli 2025.
Untuk memastikan kesiapan di lapangan, Bupati Bogor menugaskan Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor melakukan peninjauan ke lokasi yang akan dikunjungi Presiden RI Prabowo Subianto.
Peninjauan ini bertujuan mematangkan persiapan menjelang launching Koperasi Merah Putih di Desa Hambalang.
Berita Terkait
-
Menkop Budi Arie Pamer Pencapaian Koperasi Desa Merah Putih, Rieke PDIP Sambut dengan Nyinyir
-
Istri Bandar Judol Komdigi Dapat Setengah Miliar Per Bulan dari Suami, Tapi Rumahnya...
-
109 Koperasi Merah Putih Percontohan akan Miliki Klinik dan Apotek, Wamenkop Ungkap Tantangannya!
-
Pembentukan Koperasi Merah Putih Dikebut, Bank BUMN Bisa Bernasib Sama dengan BUMN Karya Era Jokowi!
-
Cegah Dana Koperasi Merah Putih Dikorupsi, Kemenkop Gandeng KPK dan Kejaksaan Agung
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Matic untuk Keluarga yang Irit BBM dan Murah Perawatan
- 58 Kode Redeem FF Terbaru Aktif November 2025: Ada Item Digimon, Diamond, dan Skin
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil Matic Mirip Honda Brio untuk Wanita
- Liverpool Pecat Arne Slot, Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia?
- 5 Sunscreen Wardah Untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Bantu Atasi Tanda Penuaan
Pilihan
-
Trofi Piala Dunia Hilang 7 Hari di Siang Bolong, Misteri 59 Tahun yang Tak Pernah Tuntas
-
16 Tahun Disimpan Rapat: Kisah Pilu RR Korban Pelecehan Seksual di Kantor PLN
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Makin Pedas
-
FIFA Atur Ulang Undian Piala Dunia 2026: 4 Tim Unggulan Dipastikan Tak Segrup
-
Pengusaha Sebut Ketidakpastian Penetapan UMP Bikin Investor Asing Kabur
Terkini
-
DPRD DKI Soroti Gaji Guru Swasta di Jakarta: Jauh di Bawah UMP!
-
Pengacara Komisaris PT Jenggala Maritim Nilai Dakwaan Soal Fee Sewa Kapal Tak Terbukti
-
Milik Siapa PT IMIP? Heboh Bandara Morowali Disebut Ilegal, Jadi 'Negara dalam Negara'
-
Rahang Alvaro Masih Hilang, Polisi Kerahkan Anjing Pelacak Sisir Aliran Sungai Tenjo
-
Bandara 'Hantu' Morowali, Isu Negara dalam Negara dan Ancaman Kedaulatan Mengemuka
-
Angka Kasus Korupsi Kades Capai 489, Wamendagri: Ini Catatan Serius
-
Cari Potongan Rahang Alvaro, Polisi Kerahkan Anjing Pelacak Sisir Sungai di Bogor
-
Demi Target Ekonomi Indonesia Menolak Phase-Out Energi Fosil: Apa Dampaknya?
-
Pemerintah Kebut Aturan Turunan KUHAP Baru, Wamenkum Janji Rampung Sebelum Akhir Desember
-
KPAI Setuju Pemprov DKI Batasi Akses Medsos Pelajar, Orang Tua dan Sekolah Juga Kena Aturan