Pemerintah-DPR Ngebut 2 Hari Bahas Seluruh DIM Revisi KUHAP, Pasang Target Apa?

Suara.com - Hanya dalam kurun dua hari, Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR bersama pemerintah merampungkan pembahasan maraton terhadap 1.676 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) untuk Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Akselerasi ini memunculkan pertanyaan tentang kedalaman substansi yang dibahas dalam waktu sesingkat itu.

Proses pembahasan yang dimulai sejak Rabu (8/7/2025) itu secara resmi dituntaskan pada Kamis (10/7/2025).

Skala perubahan yang dibahas pun tidak main-main, mencakup ribuan poin usulan yang berpotensi mengubah wajah penegakan hukum di tanah air.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, memaparkan rincian dari ribuan DIM yang telah disepakati bersama pemerintah.

Angka tersebut merefleksikan kompleksitas revisi salah satu undang-undang paling fundamental di Indonesia ini.

“Jumlahnya kan tadi kita berapa, 1.676 DIM. DIM tetap 1.091, DIM redaksional 295,” kata Habiburokhman dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/7/2025).

Ia lantas merinci lebih jauh usulan-usulan yang telah disisir dalam pembahasan singkat tersebut.

Pemerintah tercatat mengusulkan 1.091 poin untuk dipertahankan, 295 usulan bersifat perbaikan redaksional, 68 usulan diubah, 91 usulan dihapus, serta 131 usulan merupakan substansi yang sepenuhnya baru.

Baca Juga: Revisi KUHAP: Negara Wajib Ganti Rugi Korban Jika Pelaku Tidak Mampu

Saking cepatnya proses tersebut, Habiburokhman bahkan sempat melontarkan pertanyaan retoris untuk menegaskan bahwa seluruh agenda telah tuntas.

"Iya udah selesai, ada yang ngikutin enggak? Makanya saya bacain. DIM diubah 68, dihapus 91, substansi baru 131, jumlah total 1.676,” ujarnya.

Dengan selesainya pembahasan di tingkat Panja, Komisi III DPR bergerak cepat ke tahap selanjutnya.

Mereka sepakat untuk segera membentuk tim perumus (Timus) dan tim sinkronisasi (Timsin). Kedua tim ini akan bertugas menyelaraskan dan mengharmonisasikan draf RUU KUHAP berdasarkan hasil kesepakatan pembahasan DIM.

“Tadi kan ada perubahan urutan pasal, penomoran pasal, ada apa namanya soal redaksi,” kata Habiburokhman, menjelaskan lingkup kerja teknis yang akan ditangani oleh Timus dan Timsin.

Meskipun menunjukkan progres signifikan, ia belum dapat memberikan target waktu pasti kapan draf final RUU KUHAP akan rampung untuk dibawa ke pengambilan keputusan Tingkat I dan disahkan dalam Rapat Paripurna.