Revisi KUHAP: Negara Wajib Ganti Rugi Korban Jika Pelaku Tidak Mampu

Suara.com - Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menyatakan bahwa aturan mengenai kompensasi atau ganti rugi yang ditanggung negara akan ditambah dalam Revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).

Kesepakatan tersebut tercapai dalam Rapat Panja antara DPR dan pemerintah terkait Revisi KUHAP di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/7/2025).

Nantinya, dalam KUHAP yang baru, negara hanya akan menanggung ganti rugi bagi pihak yang tak mampu membayar.

"Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya," kata Eddy.

Ia menyampaikan bahwa ketentuan tersebut merupakan substansi baru yang diusulkan pemerintah dan dimuat dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) 56 RUU KUHAP.

Tambahan pasal yang memenuhi ketentuan tersebut yakni pada Pasal 36A yang berbunyi:

'Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya.'

Sebelumnya dalam Revisi KUHAP hanya memuat Pasal 36 dengan bunyi:

'Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/atau imateriel yang diderita korban atau ahli warisnya.'

Baca Juga: Revisi KUHAP, MA Dilarang Jatuhkan Hukuman Lebih Berat dari Pengadilan

Untuk itu, Eddy mengemukakakn bahwa adanya usulan tersebut sudah sejalan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang juga memuat tanggung jawab negara dalam pemulihan korban.

Ia juga menegaskan pengaturan ini penting sebagai bentuk keberpihakan pada korban, sekaligus memastikan kehadiran negara dalam penegakan hukum berkeadilan.

"Jadi ketika korban itu memang, mohon maaf, pelakunya kemudian mungkin orang yang tidak mampu, tidak ada harta yang bisa disita, padahal korban ini harus direhabilitasi, siapa yang melakukan itu? Mau tidak mau adalah negara," katanya.

Usai mendengar penjelasan Eddy, Ketua Panja Revisi KUHAP Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan bahwa seluruh fraksi menyetujui penambahan ketentuan tersebut.

"Setuju ya?" tanya Habiburokhman.