Polisi Turun Tangan soal Kabar Prostitusi Marak di IKN, Hotel-hotel Kena Gerebek!

Suara.com - Adanya kabar praktik prostitusi yang marak di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim) membuat polisi turun tangan. Imbas dari adanya bisnis 'lendir' yang terselubung itu, kepolisian pun mengetatkan pengawasan terhadap hotel-hotel di sekitar IKN. 

Perihal pengawasan terhadap penginapan disampaikan oleh Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Yuliyanto saat menanggapi pertanyaan wartawan soal kabar maraknya praktik prostitusi di kawasan IKN. 

"Langkah pengawasan bentuk pencegahan agar aktivitas prostitusi terjadi dan tidak mencoreng citra kawasan IKN," ungkapnya seperti dikutip dari Antara, Sabtu (12/7/2025). 

Yulianto pun tidak menampik pihaknya mendengar kabar adanya prositusi di sejumlah penginapan di IKN. 

"Beberapa waktu lalu kami juga dapatkan kabar, bahwa di beberapa penginapan di sekitar IKN ada kegiatan prostitusi," sambungnya. 

Personel Polda Kaltim langsung menuju ke penginapan tersebut, dan benar ada beberapa kamar di penginapan tersebut terindikasi digunakan untuk praktik prostitusi.

Pengawasan dilakukan adalah langkah pencegahan supaya praktik prostitusi tidak muncul, jelas dia, memang tidak ada penegakan hukum bagi perempuan pramunikmat dan laki-laki sebagai pengguna jasa pekerja seks komersial (PSK) itu.

"Karena saat dilakukan penggerebekan tidak ada yang tertangkap tangan sedang melakukan perzinaan," katanya lagi.

Kendati tidak dilakukan penindakan, pengawasan tetap dilakukan secara berkala guna memastikan kawasan di sekitar IKN terbebas dari aktivitas yang melanggar norma sosial.

Baca Juga: Diplomat Kemlu 'Raib' usai Buka Baju? Pakar Mikro Ekspresi Bedah Gesture Arya Daru Sebelum Tewas

Polda Kaltim melakukan pengawasan rutin supaya praktik prostitusi yang kemudian membuat citra negatif IKN dan sekitarnya untuk mencegah praktik prostitusi di sekitar wilayah IKN.

"Pengawasan tersebut dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya, pemerintah daerah, termasuk TNI karena praktik prostitusi adalah penyakit sosial yang tentu saja bukan hanya polisi yang bisa menyelesaikannya," ujar Yulianto. (Antara)