Suara.com - Tudingan mengejutkan dilontarkan oleh kelompok relawan Joko Widodo (Jokowi). Mereka menunjuk langsung sosok mantan pemimpin Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab, sebagai konsultan utama di balik gerakan yang mendorong pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Tuduhan ini datang dari Ketua Umum Perjuangan Rakyat Nusantara (Pernusa), Kanjeng Pangeran Norman Hadinegoro. Dalam sebuah diskusi publik, Norman secara terang-terangan menyebut gerakan pemakzulan Gibran sebagai agenda terselubung yang didalangi oleh kelompok-kelompok tertentu dengan Rizieq Shihab sebagai penasihatnya.
“Ini kelompok virus. Mereka tuh bergabung dengan kelompok-kelompok aliran tertentu. Kayak HTI. Wahabi,” kata Norman dalam tayangan podcast To the Point Aja di YouTube, dikutip pada Minggu (13/7/2025).
Menurut Norman, kelompok ini memiliki tujuan akhir untuk merebut kekuasaan secara instan. Ia mengklaim memiliki informasi mengenai peran Rizieq dalam gerakan tersebut.
“Makanya konsultasi mereka itu ke mana? Ke Habib Rizieq,” ujar Norman dengan tegas.
Tak hanya Rizieq, Norman juga menyeret sejumlah nama besar lainnya yang ia yakini merupakan bagian dari kelompok tersebut. Nama-nama seperti mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan, pakar hukum tata negara Refly Harun, hingga Mayor Jenderal (Purn) Soenarko ikut disebut.
Bahkan, ia secara spesifik menuding pengacara dari Roy Suryo memiliki afiliasi dengan organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
“Kalau yang sekarang ini yang lagi ini nih Roy Suryo. Termasuk pengacaranya itu betul-betul HTI itu,” klaimnya.
Norman menambahkan bahwa ciri utama dari kelompok ini adalah kebencian mereka terhadap lembaga-lembaga negara, termasuk kepolisian dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Baca Juga: Dana Otsus Triliunan Menguap? Gibran di Ujung Tombak Selamatkan Papua
“Sekarang DPD (mereka) benci itu,” ucapnya.
Tudingan ini muncul di tengah upaya Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPPTNI) yang secara resmi telah mengirimkan surat usulan pemakzulan Gibran ke DPR, DPD, dan MPR RI pada awal Juni 2025. Namun, hingga kini surat tersebut belum juga sampai ke meja pimpinan dewan.
Ketua DPR Puan Maharani mengakui bahwa pimpinan belum menerima surat tersebut secara langsung.
"Belum ada (surat Forum Purnawirawan Prajurit TNI di pimpinan)," kata Puan di Kompleks Parlemen, Kamis (3/7/2025).
Meski begitu, Puan berjanji akan memeriksa dan menindaklanjuti surat tersebut sesuai mekanisme yang berlaku. "Dan tentu saja kita akan proses nantinya dengan sebaik-baiknya," pungkasnya.
Di sisi lain, para purnawirawan yang diwakili oleh mantan Wakil Panglima TNI Jenderal (Purn) Fachrul Razi menegaskan tidak akan menyerah. Mereka bertekad untuk terus menggulirkan isu ini ke publik meskipun belum mendapat tanggapan dari DPR.
Berita Terkait
-
Dana Otsus Triliunan Menguap? Gibran di Ujung Tombak Selamatkan Papua
-
Saran Menohok Rocky Gerung untuk Gibran: Urus 'Brain Care' di Papua, Bukan Cuma Skincare!
-
Blak-blakan! Syahganda Desak Prabowo 'Cuci Gudang' Kabinet Warisan Jokowi Demi Target 8 Persen
-
Gibran Bisa Dimakzulkan Jika Ekonomi Anjlok, Pakar Bongkar Sumbatan dari Politisi Pemilik Tambang
-
Gibran Gencar Promosikan AI, Pakar NTU Justru Khawatirkan Ancaman 'Pembodohan' Massal
Terpopuler
- 4 Link DANA Kaget Khusus Jumat Berkah: Klaim Saldo Gratis Langsung Cuan Rp 345 Ribu
- 7 Rekomendasi Parfum Terbaik untuk Pelari, Semakin Berkeringat Semakin Wangi
- Unggahan Putri Anne di Tengah Momen Pernikahan Amanda Manopo-Kenny Austin Curi Perhatian
- 8 Moisturizer Lokal Terbaik untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Solusi Flek Hitam
- 15 Kode Redeem FC Mobile Aktif 10 Oktober 2025: Segera Dapatkan Golden Goals & Asian Qualifier!
Pilihan
-
Grand Mall Bekasi Tutup, Netizen Cerita Kenangan Lawas: dari Beli Mainan Sampai Main di Aladdin
-
Jay Idzes Ngeluh, Kok Bisa-bisanya Diajak Podcast Jelang Timnas Indonesia vs Irak?
-
278 Hari Berlalu, Peringatan Media Asing Soal Borok Patrick Kluivert Mulai Jadi Kenyataan
-
10 HP dengan Kamera Terbaik Oktober 2025, Nomor Satu Bukan iPhone 17 Pro
-
Timnas Indonesia 57 Tahun Tanpa Kemenangan Lawan Irak, Saatnya Garuda Patahkan Kutukan?
Terkini
-
Tiga Notaris Jadi Saksi Kunci, KPK 'Kuliti' Skema Mafia Tanah Tol Sumatera
-
Tragedi Ponpes Al Khoziny: Identifikasi Korban Terus Berlanjut, 53 Jenazah Teridentifikasi!
-
Nobel Perdamaian 2025 Penuh Duri: Jejak Digital Pro-Israel Penerima Penghargaan Jadi Bumerang
-
Birokrasi Jadi Penghambat Ambisi Ekonomi Hijau Indonesia? MPR Usul Langkah Berani
-
Jejak Korupsi SPBU Ditelusuri, KPK dan BPK Periksa Eks Petinggi Pertamina
-
'Tsunami' Darat di Meksiko: 42 Tewas, Puluhan Hilang Ditelan Banjir Bandang Mengerikan
-
Prajurit TNI Gagalkan Aksi Begal dan Tabrak Lari di Tol Kebon Jeruk, 3 Motor Curian Diamankan
-
Di The Top Tourism Leaders Forum, Wamendagri Bima Bicara Pentingnya Diferensiasi Ekonomi Kreatif
-
KPK Bongkar Akal Bulus Korupsi Tol Trans Sumatera: Lahan 'Digoreng' Dulu, Negara Tekor Rp205 M
-
Buntut Tragedi Ponpes Al Khoziny, Golkar Desak Pesantren Dapat Jatah 20 Persen APBN